-
Satlantas Polresta Palangka Raya Kawal Pamtur Lalin dan Pengamanan Panggung Seni di Bundaran Besar
Palangka Raya, Supersemar News – Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan masyarakat di malam akhir pekan, Satlantas Polresta Palangka Raya melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas (pamtur lalin). Kegiatan ini berlangsung di kawasan Bundaran Besar, tepatnya di sekitar lokasi Festival Panggung Seni Kalimantan Tengah. Personel disiagakan mulai pukul 19.00 WIB untuk mengatur arus lalu lintas di…
-
AKBP Resky Maulana Zulkarnain: Kota Sampit Harus Bebas dari aksi Premanisme
SAMPIT, Supersemar News – Kapolres Kotawaringin Timur (Kotim) AKBP Resky Maulana Zulkarnain memimpin apel satuan tugas (Satgas) premanisme yang diikuti oleh para pejabat utama (PJU), perwira, ASN, serta personel Polres Kotim, jajaran Polsek Ketapang, Polsek Baamang dan Polsek Kawasan Pelabuhan Mentaya. Dalam arahannya, AKBP Resky Maulana Zulkarnain menyampaikan kepada seluruh personel Polres Kotim bahwa akhir-akhir…
-
Gara-Gara Surat Kehilangan, Paman Hajar Ponakan hingga Lebam di Sampit
SAMPIT, Supersemar News – Hanya karena sepucuk surat kehilangan, suasana tenang di sebuah warung sayur di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, mendadak berubah jadi arena kekerasan. Seorang paman tega melayangkan pukulan ke wajah keponakannya sendiri, Novi Lestari, hingga lebam, Selasa, 6 Mei 2025. Peristiwa itu bermula saat Novi tengah beristirahat setelah menagih uang…
-
KPK nilai gugatan UU BUMN ke MK merupakan hak warga negara
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bahwa gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan hak warga negara. “Saya kira kalau proses gugatan judicial review di MK itu adalah hak warga negara untuk mengajukan. Kita lihat saja hasilnya seperti apa di MK,” ujar Ketua KPK…
-
Wamentan: Kopdes Merah Putih jadi terminal bantuan pemerintah di desa
Jakarta – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan Kopdes Merah Putih disiapkan menjadi “terminal terpadu” untuk menyalurkan berbagai bantuan pemerintah langsung ke desa, mulai dari sembako, pupuk, gas LPG, hingga layanan kesehatan bagi masyarakat. “Jadi ini (Kopdes Merah Putih) semacam terminal dari semua kebijakan pemerintah bisa salah satunya menggunakan Koperasi Desa atau Koperasi Kelurahan Merah…
-
Waspadai infeksi telinga: Kenali penyebab, gejala, dan pencegahannya
Jakarta – Infeksi telinga merupakan salah satu gangguan kesehatan yang umum dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Meski sering dianggap ringan, infeksi telinga yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak pada penurunan fungsi pendengaran hingga komplikasi serius. Umumnya, infeksi ini terjadi akibat bakteri atau virus yang masuk ke saluran telinga, terutama saat sistem kekebalan tubuh…
-
BGN: Mekanisme tambahan anggaran MBG Rp50 triliun sedang disusun
Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres). “Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui usai pembahasan rancangan perpres tentang…
-
Mendagri: Pemda boleh berikan dana hibah pada perguruan tinggi
Semarang- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah daerah boleh memberikan dana hibah kepada perguruan tinggi meski pengelolaan pendidikan tinggi di bawah kewenangan pemerintah pusat. “Ada peraturan pemerintah, peraturan Mendagri, boleh memberikan hibah meskipun perguruan tinggi, termasuk PTN itu menurut UU Nomor 23/2014 adalah urusan pemerintah pusat kemudian (Kementerian) Dikti,” katanya, di Semarang, Jumat.…
-
Istana sebut pemerintah intensif bahas substansi RUU Perampasan Aset
Jakarta – Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surat presiden (surpres) baru ke DPR RI. “Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo…
-
Polda Metro Jaya tegaskan ormas harus jalankan UU Nomor 16 Tahun 2017
Jakarta – Polda Metro Jaya menegaskan bahwa individu-individu di dalam organisasi masyarakat (Ormas) haruslah menjalankan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. “Kalau kita baca UU Ormas tahun 2017 ini sudah sangat mengatur asasnya, pendiriannya dan tidak boleh…
