Supersemar News – DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah pusat segera memberikan kepastian realisasi proyek jalur kereta api lintas Kalimantan yang direncanakan terhubung hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, menegaskan masyarakat sudah lama menunggu proyek transportasi massal tersebut karena dinilai penting untuk membuka konektivitas antardaerah di Pulau Kalimantan.
“Kami menyambut baik rencana ini, karena memang sudah lama diharapkan masyarakat. Namun yang terpenting adalah kepastian realisasinya,” kata Junaidi di Palangka Raya, seperti dikutip Antara, belum lama ini.
Menurutnya, jalur kereta api lintas Kalimantan akan menjadi penghubung strategis antara Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, hingga kawasan IKN.
Ia menilai kebutuhan konektivitas di Kalimantan semakin mendesak seiring pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah baru di sekitar IKN.
“Jangan sampai hanya menjadi rencana. Harapan kami ini benar-benar diwujudkan, karena kebutuhan konektivitas di Kalimantan sangat besar,” ujarnya.
Dorong Ekonomi dan Akses Wilayah
Junaidi mengatakan keberadaan kereta api akan mempercepat distribusi barang dan mobilitas masyarakat di Kalimantan yang selama ini masih bergantung pada jalur darat dan sungai.
Selain mempercepat transportasi logistik, proyek tersebut diyakini mampu membuka akses wilayah yang selama ini masih terbatas.
“Tentunya ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan membuka akses wilayah yang selama ini masih terbatas,” katanya.
Harapan terhadap proyek itu juga muncul dari masyarakat di daerah pedalaman yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi dan tingginya biaya distribusi kebutuhan pokok.
Keberadaan jalur kereta api dinilai dapat memangkas waktu tempuh sekaligus mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di Kalimantan.
DPRD Belum Terima Informasi Resmi
Terkait kebutuhan lahan, Junaidi optimistis proses pembebasan dapat dilakukan melalui skema yang jelas dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
Ia menyebut kompensasi bagi warga nantinya harus diatur secara transparan agar tidak menimbulkan persoalan sosial di lapangan.
“Untuk lahan pasti ada skema yang disiapkan, termasuk kompensasi. Ini tinggal bagaimana teknisnya nanti diatur,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD Kalimantan Tengah mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi mengenai tahapan pembangunan proyek tersebut.
“Kami belum menerima pemberitahuan resmi. Sejauh ini masih sebatas wacana di tingkat pusat, sehingga kami berharap segera ada kejelasan,” ungkapnya.
Junaidi kembali menegaskan proyek strategis nasional tersebut jangan berhenti pada tahap rencana tanpa tindak lanjut nyata dari pemerintah pusat.
“Harapan kami ini benar-benar direalisasikan, bukan sekadar rencana tanpa tindak lanjut,” tegasnya.
Proyek Kereta Api Kalimantan 2.772 Kilometer Masuk Prioritas
Pemerintah saat ini merencanakan pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer. Proyek tersebut menjadi bagian dari pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga 2045.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana pembangunan masih dalam tahap perhitungan dan penyusunan matang lintas kementerian.
“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” ujar AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Jakarta.
Pemerintah juga akan membentuk komite khusus yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas).
Masuknya kembali proyek Trans Kalimantan dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Kalimantan kembali diposisikan sebagai kawasan strategis nasional setelah pembangunan IKN. (*)