Kategori: Pemerintahan

  • Raksa Jagaditha Jadi Tema Hari Jadi Bogor 2025, Pemkot Ungkap Filosofinya

    “Logo HJB ke-543 menampilkan angka ‘543’ dengan warna merah, kuning, dan oranye yang melambangkan semangat, energi positif, serta optimisme. Di atasnya, ilustrasi Balai Kota Bogor dan gerbang Tepas Lawang Salapan menegaskan identitas kota, sementara frasa ‘Raksa Jagaditha’ dengan hiasan dedaunan hijau menjadi simbol komitmen menjaga keseimbangan alam.” SUPERSEMAR NEWS BOGOR – Pemerintah Kota Bogor resmi…

  • Menkes Dipanggil Gibran Usai Kunjungan Bill Gates, Bahas TBC

    “Indonesia harus jadi yang terdepan dalam uji klinis vaksin TBC — demi rakyat, demi masa depan.”– Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI SUPERSEMAR NEWS – BOGOR – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap ia dipanggil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (14/5) pagi, usai kunjungan Bill Gates. Gibran menyoroti maraknya kasus tuberkulosis (TBC) di…

  • Pemkab Bogor Ubah Bus Jadi Transportasi Wisata Gratis

    Bupati Bogor Rudy Susmanto menggagas transformasi bus Pemkab menjadi bus wisata gratis demi membuka akses pariwisata dan mendukung UMKM lokal. SUPERSEMAR NEWS BOGOR – Pemkab Bogor segera meluncurkan bus wisata gratis untuk mempermudah akses masyarakat ke berbagai destinasi wisata lokal. Dorong Pariwisata dan UMKM Bupati Rudy Susmanto menginisiasi program ini guna menghidupkan sektor pariwisata dan…

  • PU: Pembangunan Pasar Terban tingkatkan fungsi rumah potong higienis

    PU: Pembangunan Pasar Terban tingkatkan fungsi rumah potong higienis

    Jakarta – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan pembangunan Pasar Terban di Kota Yogyakarta dapat meningkatkan fungsi pasar sebagai rumah pemotongan yang modern dan higienis. Diana menekankan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU dan kontraktor pelaksana untuk memperhatikan sanitasi pada pengelolaan limbah pasar karena Pasar Terban nantinya juga menyediakan rumah pemotongan hewan.…

  • Tanpa visa haji, WNA akan didenda dan dideportasi oleh Saudi

    Tanpa visa haji, WNA akan didenda dan dideportasi oleh Saudi

    Riyadh – Pemerintah Arab Saudi akan mengenakan denda hingga 20.000 riyal (sekitar Rp88 juta) bagi warga negara asing (WNA) yang kedapatan berada di Makkah dan tempat suci lainnya tanpa visa haji pada 1 Zulkaidah–14 Zulhijah (29 Mei–10 Juni 2025). Hal itu diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Saudi pada Sabtu (10/5), seperti dikutip oleh kantor berita…

  • Wamentan: Kopdes Merah Putih jadi terminal bantuan pemerintah di desa

    Wamentan: Kopdes Merah Putih jadi terminal bantuan pemerintah di desa

    Jakarta – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan Kopdes Merah Putih disiapkan menjadi “terminal terpadu” untuk menyalurkan berbagai bantuan pemerintah langsung ke desa, mulai dari sembako, pupuk, gas LPG, hingga layanan kesehatan bagi masyarakat. “Jadi ini (Kopdes Merah Putih) semacam terminal dari semua kebijakan pemerintah bisa salah satunya menggunakan Koperasi Desa atau Koperasi Kelurahan Merah…

  • BGN: Mekanisme tambahan anggaran MBG Rp50 triliun sedang disusun

    BGN: Mekanisme tambahan anggaran MBG Rp50 triliun sedang disusun

    Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres). “Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui usai pembahasan rancangan perpres tentang…

  • Mendagri: Pemda boleh berikan dana hibah pada perguruan tinggi

    Mendagri: Pemda boleh berikan dana hibah pada perguruan tinggi

    Semarang- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah daerah boleh memberikan dana hibah kepada perguruan tinggi meski pengelolaan pendidikan tinggi di bawah kewenangan pemerintah pusat. “Ada peraturan pemerintah, peraturan Mendagri, boleh memberikan hibah meskipun perguruan tinggi, termasuk PTN itu menurut UU Nomor 23/2014 adalah urusan pemerintah pusat kemudian (Kementerian) Dikti,” katanya, di Semarang, Jumat.…

  • Istana sebut pemerintah intensif bahas substansi RUU Perampasan Aset

    Istana sebut pemerintah intensif bahas substansi RUU Perampasan Aset

    Jakarta – Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surat presiden (surpres) baru ke DPR RI. “Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo…

  • Kementerian PKP menyiapkan satgas pemanfaatan lahan lapas untuk rumah

    Kementerian PKP menyiapkan satgas pemanfaatan lahan lapas untuk rumah

    Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan satuan tugas atau satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan. “Luar biasa perhatian Presiden Prabowo. Tadi malam saya berbicara hampir 2 jam dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan beliau juga konkret yang bagaimana kita membentuk satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas)…