JAKARTA, Supersemar News– Dalam sistem hukum agraria di Indonesia, sertifikat hak atas tanah menempati posisi sebagai instrumen pembuktian terkuat (strong evidence).
Namun, kekuatan pembuktian tersebut tidaklah bersifat absolut atau kekal. Terdapat kondisi-kondisi hukum tertentu yang dapat menyebabkan sebuah sertifikat kehilangan validitasnya, baik secara administratif maupun substansial.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Bagas Agung Wibowo, memberikan klarifikasi mengenai distingsi antara kerusakan fisik dokumen dengan gugurnya hak atas tanah.
Bagas menegaskan bahwa integritas sebuah sertifikat tidak ditentukan oleh kondisi material blangko semata, melainkan oleh status yuridis yang melandasinya.
Tantangan Berat AS, Olah Isi Perut Greenland Tidak Semudah Mimpi Trump
“Sah atau tidaknya sertifikat bukan disebabkan oleh blangko sertifikatnya rusak atau hilang. Kalau sertifikat rusak atau hilang dapat diterbitkan lagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Bagas kepada Kompas.com, Selasa (13/1/2026).
Berikut tujuh kondisi yang menyebabkan sertifikat hak atas tanah tidak berlaku lagi di mata hukum:
- Pelepasan Hak Secara Sukarela
Kondisi ini terjadi ketika pemegang hak, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan, melepaskan keterikatan hukumnya atas bidang tanah tersebut.
Pelepasan ini biasanya dilakukan di hadapan pejabat berwenang untuk kepentingan umum atau dialihkan menjadi tanah negara.
Secara otomatis, sertifikat yang dipegang menjadi tidak berlaku karena hubungan hukum antara subjek dan objek pajak telah berakhir atas inisiatif pemilik.
- Tanah Dikuasai Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Sertifikat dapat dinyatakan gugur apabila negara mengambil alih hak atas tanah tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Hal ini sering terjadi dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pencabutan hak sesuai undang-undang, atau akibat penegakan regulasi tertentu yang mengharuskan tanah tersebut kembali ke dalam penguasaan negara.
- Musnahnya Bidang Tanah
Secara alamiah dan fisik, hak atas tanah tidak dapat berdiri tanpa adanya objek. Apabila suatu bidang tanah musnah.
Misalnya akibat bencana alam, abrasi pantai yang ekstrem, atau fenomena geologi yang menyebabkan tanah tersebut kehilangan fungsinya secara permanen, maka secara hukum sertifikatnya kehilangan relevansi karena objek yang diterangkan dalam surat ukur telah tiada.
- Berakhirnya Jangka Waktu Hak
Sertifikat memiliki limitasi waktu tergantung pada jenis haknya, seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Pakai.
Apabila masa berlaku yang tertera pada buku tanah dan sertifikat telah habis dan pemegang hak tidak melakukan proses perpanjangan atau pembaruan hak sesuai tenggat waktu yang ditentukan, maka sertifikat tersebut secara otomatis kehilangan kekuatan hukumnya.
- Penelantaran Lahan
Negara memiliki otoritas untuk membatalkan sertifikat melalui mekanisme penegakan hukum tanah terlantar.
Berdasarkan asas fungsi sosial tanah, setiap jengkal lahan harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Jika pemilik membiarkan tanahnya tidak terurus dan tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu lama, negara dapat menetapkannya sebagai tanah terlantar, yang berimplikasi pada hapusnya hak atas tanah tersebut.
- Pembatalan Akibat Cacat Administrasi
Sebuah sertifikat dapat dinyatakan tidak berlaku apabila ditemukan kekeliruan dalam proses penerbitannya.
Cacat administrasi mencakup kesalahan pengukuran, tumpang tindih (overlapping) akibat kekeliruan plotting, atau adanya prosedur prosedur ajudikasi yang tidak terpenuhi.
Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN berwenang melakukan pembatalan demi memulihkan kebenaran data yuridis.
- Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)
Inilah instrumen yudisial yang paling umum dalam sengketa pertanahan.
Jika pengadilan memutuskan bahwa perolehan hak atas tanah tersebut tidak sah atau memenangkan pihak lain dalam sengketa kepemilikan, maka putusan yang telah inkracht tersebut menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan untuk mencoret atau membatalkan sertifikat lama dan menerbitkan sertifikat baru bagi pihak yang dimenangkan secara hukum.
Distingsi Antara Kerusakan Fisik dan Status Hukum
Poin krusial yang ditegaskan oleh Bagas adalah perlunya masyarakat memahami bahwa kerusakan fisik tidaklah identik dengan hilangnya hak.
“Sah atau tidaknya sertifikat bukan disebabkan oleh blangko sertipikatnya rusak atau hilang. Hal-hal yang dijelaskan di sini (7 kondisi di atas) yang menyebabkan sertipikatnya menjadi tidak berkekuatan hukum sebagai alat bukti kepemilikan lagi,” tegas Bagas.
Dia menambahkan bahwa jika sebuah sertifikat hanya mengalami kerusakan fisik (robek, terbakar, atau luntur) atau hilang, pemilik tetap merupakan pemegang hak yang sah. “Selama status yuridisnya tidak termasuk dalam tujuh poin di atas, pemilik dapat memohonkan Sertifikat Pengganti melalui prosedur resmi di Kantor Pertanahan setempat,” imbuhnya.