JAKARTA, Supersemar News – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” pada Jumat, 12 Juni 2026. Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Lapangan FISIP UI dan titik aksi di kawasan Bundaran HI, Jakarta.
Melalui aksi ini, BEM UI menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan yang menjadi sorotan publik.
5 Poin Tuntutan Aksi BEM UI
Dalam seruan aksi yang dipublikasikan melalui akun Instagram @bemui_official, BEM UI menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu:
Menghentikan pemborosan APBN.
Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Menghentikan militerisme di ranah sipil.
Mendesak Presiden Prabowo untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahan.
Kelima tuntutan tersebut menjadi fokus utama dalam aksi yang akan melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.
Kritik terhadap Kondisi Ekonomi dan Pemerintahan
Dalam unggahannya, BEM UI menyampaikan sejumlah kritik terkait kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin memburuk.
”Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi entah mengapa rakyatnya tak kunjung sejahtera. Indonesia adalah negara yang besar, tetapi entah mengapa perut rakyatnya belum bebas dari rasa lapar,” tulis BEM UI.
Mereka juga menyoroti kondisi ekonomi yang disebut sedang mengalami tekanan serius, mulai dari kebijakan fiskal, independensi lembaga keuangan negara, hingga komunikasi pemerintah yang dianggap tidak mampu menjawab keresahan masyarakat.
Menurut BEM UI, pemerintah justru dinilai lebih banyak menyangkal persoalan yang terjadi dibandingkan memberikan solusi yang konkret.
Isu yang Melatarbelakangi Aksi
Aksi “Menuju Indonesia Bangkrut” disebut muncul sebagai bentuk respons terhadap berbagai isu nasional yang belakangan menjadi perhatian publik. Beberapa di antaranya adalah:
1. Dugaan Korupsi di Lingkungan BGN
Munculnya kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu sorotan. Seorang mantan pejabat BGN disebut diduga memiliki afiliasi dengan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
2. Nilai Tukar Rupiah Melemah
Nilai tukar dolar Amerika Serikat dilaporkan sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar AS, yang memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.
3. Pengesahan RUU Polri
DPR disebut telah mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang yang memungkinkan anggota kepolisian aktif menduduki jabatan sipil tertentu. Kebijakan ini memunculkan perdebatan terkait potensi perluasan peran aparat di luar fungsi utamanya.
4. Kenaikan Suku Bunga Acuan BI
Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dari 5,25 persen menjadi 5,50 persen. Kebijakan tersebut dinilai dapat berdampak pada meningkatnya biaya pinjaman dan aktivitas ekonomi masyarakat.
5. Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
Harga Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 naik menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan ini dinilai berpotensi memicu kenaikan biaya transportasi dan harga barang.
6. Potensi Gagal Bayar Klaim BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan mengungkap adanya potensi gagal bayar klaim pada tahun 2027 apabila tidak dilakukan langkah-langkah perbaikan terhadap sistem pembiayaan yang ada saat ini.
7. Penetapan Tersangka Wamen Imipas
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang semakin menambah perhatian publik terhadap isu pemberantasan korupsi.
BEM UI mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk turut mengawal berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
Aksi “Menuju Indonesia Bangkrut” akan dimulai dari Lapangan FISIP UI sebelum massa bergerak menuju Bundaran HI sebagai lokasi utama penyampaian aspirasi.
Melalui aksi tersebut, BEM UI berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap kritik publik dan mengambil langkah konkret untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.
Sumber : Bisnis.com