-
Menkomdigi minta orang tua ikuti PP Tunas soal akses anak ke medsos
Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para orang tua bisa mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) terkait dengan pemberian akses anak ke media sosial. Menurutnya untuk anak di bawah umur ada baiknya orang tua menunda pemberian akses ke media…
-
Mensos sebut 280 kabupaten/kota usulkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat
Situbondo – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan ada sekitar 280 pemerintah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Situbondo, Jawa Timur telah mengusulkan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. “Di Jawa Timur jumlah kabupaten/kota yang mengusulkan pelaksanaan program Sekolah Rakyat sekitar 30 kabupaten/kota, dan kami targetkan mulai tahun ini Sekolah Rakyat dan asrama akan dibangun,” katanya…
-
KPK sebut dokumen afidavit diperlukan untuk sidang Tannos di Singapura
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa dokumen afidavit diperlukan Pemerintah Singapura untuk persidangan ekstradisi Paulus Tannos. Paulus Tannos merupakan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang saat ini sedang ditahan di Singapura oleh pemerintah setempat. “Dokumen yang melengkapi untuk penuntutan di sana,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dihubungi…
-
Mitra Dapur Kalibata tetap melanjutkan laporan penggelapan Yayasan MBG
Jakarta – Ira Mesra Destiawati selaku pemilik Mitra Dapur di Kalibata, Jakarta Selatan tetap melanjutkan laporan penggelapan dana Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN senilai Rp975.375.000. “Sejauh ini dari ibu Ira tetap lanjut, karena ini untuk pembelajaran seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Yayasan bahwa ketika melakukan penyelewengan seperti ini akan ditindak tegas…
-
Keluarga PMI yang meninggal di Kamboja lapor ke Polda Metro Jaya
Jakarta – Pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural, Soleh Darmawan yang meninggal dan diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja melapor ke Polda Metro Jaya. “Kita wajib melaporkan karena ini adalah hak sepenuhnya dari keluarga korban sehingga kami selaku tim penasihat hukum turut mendampingi pada hari ini untuk melaporkan dugaan tindak…
-
Menko Yusril tegaskan hakim terlibat suap diproses hukum
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hakim yang terlibat kasus suap harus diproses secara hukum. “Iya kalau ditahan sih tetap saja diproses hukum ya,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Yusril mengatakan proses hukum tersebut bergantung pada ada atau tidaknya bukti yang…
-
Mentan: Ada pejabat lobi kasus pengamat rugikan negara Rp5 miliar
Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya upaya lobi dari sejumlah pihak termasuk pejabat yang memintanya memaafkan kasus pengamat terkait proyek fiktif yang merugikan negara senilai Rp5 miliar di kementeriannya. “Banyak yang melobi. Banyak yang melobi. Pejabat ada yang melobi saya. Mengatakan ‘tolong dimaafkan’ (kasus pengamat diduga terlibat proyek fiktif). Nggak (memaafkan).…
-
KKI periksa dokter yang diduga berbuat cabul terhadap pasien di Garut
Garut – Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) melakukan pemeriksaan terhadap seorang dokter kandungan yang diduga berbuat asusila terhadap pasien di salah satu klinik di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebagai tahapan untuk proses penindakan lebih lanjut terhadap dokter yang terlibat hukum. “Kami sudah melakukan pemeriksaan ke pihak terkait yang bisa kita mintai keterangan bagaimana kejadian yang sebenarnya,…
-
Menkum: RI lengkapi dokumen tambahan terkait ekstradisi Paulus Tannos
Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia sedang melengkapi dokumen tambahan yang dimintakan oleh Pemerintah Singapura terkait ekstradisi Paulus Tannos, buron kasus korupsi proyek KTP elektronik. Supratman saat konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa, mengatakan dokumen tambahan tersebut diurus oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) pada…
