TENGGARONG, Supersemar News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berkomitmen dalam memperkuat tata kelola desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto menegaskan bahwa pembangunan desa tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kukar 2021-2026 serta visi besar Dedikasi Kukar Idaman.
“Kami masih dengan Program Kukar Idaman,” ucap Arianto.
Menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di lapangan, DPMD Kukar memprioritaskan pendampingan intensif bagi desa-desa yang belum optimal dalam aspek administrasi, terutama di Kecamatan Tabang dan Muara Kaman.
“Kami akan melakukan pendampingan secara intensif di beberapa desa yang ada di dua kecamatan itu,” jelasnya, Selasa (22/4).
Pendampingan ini dinilai sangat krusial, mengingat kelemahan administrasi sering menjadi hambatan dalam optimalisasi pembangunan desa.
Pemerintah daerah berharap, dengan tata kelola yang lebih kuat, pelayanan kepada masyarakat bisa meningkat, perencanaan lebih transparan, serta penganggaran lebih tepat sasaran.
Selain penguatan administrasi, DPMD Kukar tetap melanjutkan Program Bantuan Keuangan Rp 50 Juta per RT, sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat. Bahkan program ini berpotensi mengalami peningkatan jumlah dana di tahun mendatang.
“Kemungkinan nominalnya akan bertambah, jadi nanti kami akan tingkatkan pengawasan agar penggunaannya bisa tertib, efisien, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara baik oleh masyarakat,” ujar Arianto.
Pengawasan menjadi aspek utama dalam implementasi program ini, mengingat penggunaan dana publik sering menjadi sorotan.
DPMD Kukar berkomitmen memperkuat pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, untuk memastikan transparansi dan dampak nyata bagi warga.
Dalam jangka menengah, DPMD Kukar juga menargetkan kerja sama produktif antara pemerintah desa dan lembaga ekonomi lokal.
Arianto menilai strategi ini penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Kami ke depan akan membangun mitra dan berkolaborasi dengan pemerintah desa se-Kutai Kartanegara untuk mendayagunakan salah satu lembaga ekonomi yang ada di desa agar bisa menjadi roda penggerak ekonomi desa,” ungkapnya.
Melalui pendekatan ini, diharapkan terbentuk unit-unit usaha yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan memastikan desa berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.
“Sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi dan pendapatan asli desa,” tutup Arianto.
(sapos.co.id)
(Lilis Susanti)