Jaksa Agung Diduga Alihkan Isu dengan Mengungkit Pengepungan Brimob


Jaksa Agung ST Burhanuddin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI membahas kasus PT Timah dan dugaan korupsi impor gula.

SUPERSEMARNEWS.COM   – Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali mengungkit aksi pengepungan Brimob di Gedung Kejaksaan Agung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.

Indonesia Police Watch (IPW) menganggap langkah ini sebagai upaya pengalihan isu terkait lemahnya penanganan kasus PT Timah dan dugaan korupsi impor gula eks Mendag Tom Lembong.

Motif Pengalihan Isu
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menilai pengungkitan pengepungan Brimob sebagai alasan untuk menutupi kritik DPR soal penyidikan kasus PT Timah.

“Awalnya gegap gempita dengan kerugian Rp300 triliun, tapi hukuman para tersangka hanya dua hingga tiga tahun,” kata Sugeng, Minggu (17/11).

Sugeng menyebut langkah Kejagung antiklimaks dan cenderung sensasional.

Alih-alih menjawab kritik DPR, Jaksa Agung malah menyalahkan Brimob.

“Seakan-akan karena pengepungan, penyidikan jadi lemah,” tambahnya.

Perebutan Kewenangan
IPW juga menyoroti konflik kewenangan antara Kejagung dan Polri dalam kasus PT Timah.

Menurut Sugeng, penyidikan seharusnya dilakukan oleh Bareskrim Polri karena terkait tindak pidana pertambangan.

“Kejagung melampaui kewenangan dengan masuk ke ranah Polri,” tegasnya.

Sugeng menilai konflik ini memicu dugaan pengintaian oleh Brimob di sekitar Gedung Kejagung pada Mei 2024.

Respons Jaksa Agung
Menjawab pertanyaan DPR, Burhanuddin mengklaim Kejagung pernah dikepung oknum Brimob saat menyelidiki kasus timah.

Namun, oknum tersebut telah ditangkap dan diserahkan ke Mabes Polri. “Kami tidak monitor lagi soal itu,” ujar Burhanuddin dalam RDP.

Bantahan Brimob
Dankorbrimob Komjen Pol Imam Widodo membantah tudingan pengepungan.

“Itu framing saja, tidak ada kejadian seperti itu,” tegas Imam, Kamis (14/11).

Ia menegaskan Brimob bekerja untuk memperkuat institusi negara, sesuai arahan Kapolri.

Munculnya saling bantah memunculkan lebih banyak pertanyaan terkait transparansi dan konflik antarkelembagaan dalam penanganan kasus besar.

(SupersemarNewsTeam)
(R/SanggaaBuana)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *