Foto : Dok/ TV. Radio. Polri
JAKARTA, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Kehutanan memperpanjang nota kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama pembangunan kehutanan sebagai upaya memperkuat perlindungan kawasan hutan dan penegakan hukum di sektor kehutanan
.Penandatanganan perpanjangan kerja sama dilakukan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Ruang Rapat Utama (Rupatama), Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, dukungan Polri memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor kehutanan, terutama menjelang musim kemarau yang identik dengan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
.”Kami dari Kementerian Kehutanan merasa sangat senang karena tantangan di sektor kehutanan sangat besar. Dalam waktu dekat kita akan menghadapi musim panas yang biasanya diikuti meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Raja Juli.
Menurut dia, keterbatasan sumber daya manusia di Kementerian Kehutanan membuat kolaborasi dengan Polri menjadi kebutuhan yang strategis.
Jaringan kepolisian yang menjangkau hingga tingkat desa dinilai mampu memperkuat upaya pencegahan maupun penanganan berbagai persoalan kehutanan.
Selain ancaman kebakaran hutan dan lahan, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindak pidana kehutanan, termasuk penyelundupan tanaman dan satwa liar yang dilindungi.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus bersinergi dengan Kementerian Kehutanan dalam lima tahun ke depan.
Menurut dia, perlindungan kawasan hutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan salah satu agenda Asta Cita pemerintahan yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan sesuai fungsi dan peruntukannya.
Melalui kerja sama yang diperpanjang ini, kedua institusi berharap upaya pencegahan kebakaran hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penegakan hukum di sektor kehutanan dapat berjalan lebih efektif. sumber. polrihariini