SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran strategis umat Islam di ruang publik nasional. Kali ini, penegasan tersebut diwujudkan melalui rencana monumental: penyediaan lahan strategis seluas 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk pembangunan gedung 40 lantai bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai lembaga umat Islam.
Langkah ini bukan sekadar pembangunan fisik. Lebih dari itu, kebijakan ini mencerminkan arah politik kebangsaan Prabowo yang ingin menghadirkan institusi keagamaan Islam di jantung ibu kota, sejajar dengan pusat ekonomi, diplomasi, dan kebudayaan nasional.
Pengumuman Resmi Presiden di Masjid Istiqlal
Rencana tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo saat menghadiri pengukuhan Pengurus MUI Masa Khidmat 2025–2030 yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa sebagai kepala negara, ia telah menetapkan kebijakan strategis berupa penyediaan lahan di kawasan paling prestisius di Indonesia.
“Hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Indonesia telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter persegi untuk gedung bagi MUI,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Pernyataan tersebut sekaligus menandai kehadiran langsung negara dalam mendukung penguatan kelembagaan Islam secara konkret dan berkelanjutan.
Gedung MUI Bukan Sekadar Kantor, Tapi Pusat Peradaban
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa gedung yang direncanakan tidak hanya akan digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai pusat aktivitas lembaga-lembaga umat Islam lainnya yang membutuhkan ruang kerja representatif.
“Bagi badan-badan umat Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan membangun gedung,” kata Prabowo.
Bahkan, dengan gaya khasnya yang lugas, Presiden menyebutkan skala bangunan yang direncanakan tidak main-main.
“Terserah Menteri Agama berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai!”
Pernyataan ini menegaskan bahwa proyek tersebut bukan simbolik semata, melainkan proyek besar berskala nasional.
Usulan Menteri Agama dan Realitas Kantor MUI
Menariknya, gagasan pembangunan gedung ini berangkat dari realitas faktual yang selama ini luput dari perhatian publik. Prabowo mengungkap bahwa ide tersebut muncul dari masukan Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar, yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal.
Menurut Presiden, Menteri Agama menilai bahwa kantor MUI saat ini belum memiliki lokasi yang jelas dan representatif, padahal perannya sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Beberapa bulan yang lalu permintaan beliau yang menyampaikan, Pak, kantor MUI sekarang enggak jelas di mana. Saya pun, maaf, tidak tahu di mana kantor MUI,” ungkap Prabowo secara jujur.
Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik sistemik terhadap tata kelola kelembagaan keagamaan di masa lalu.
Bundaran HI: Simbol Pusat Kekuasaan dan Identitas Bangsa
Pemilihan lokasi Bundaran HI bukan tanpa makna. Kawasan ini selama puluhan tahun dikenal sebagai ikon modernitas Jakarta, pusat hotel bintang lima, perkantoran elite, dan pusat perbelanjaan internasional.
Namun, Prabowo ingin mengubah wajah kawasan tersebut agar lebih inklusif secara ideologis dan spiritual.
“Jangan hanya ada hotel mewah, jangan hanya ada mal,” tegas Prabowo.
Menurutnya, keberadaan kantor institusi Islam di jantung ibu kota akan menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan nilai-nilai keagamaan.
Penegasan Arah Politik Keumatan Prabowo
Secara politik, kebijakan ini dibaca sebagai penegasan arah pemerintahan Prabowo yang ingin menempatkan Islam sebagai mitra strategis negara, bukan sekadar objek kebijakan.
Langkah ini sekaligus memperkuat posisi MUI sebagai mitra resmi pemerintah dalam:
- Isu keumatan
- Moderasi beragama
- Fatwa dan kebijakan publik
- Harmonisasi sosial
Kehadiran gedung megah di Bundaran HI akan meningkatkan daya tawar institusional MUI, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dampak Jangka Panjang bagi Tata Kota Jakarta
Dari perspektif tata kota, pembangunan gedung MUI di Bundaran HI akan membawa transformasi lanskap urban. Jakarta tidak lagi hanya menampilkan wajah kapitalisme dan komersialisme, tetapi juga identitas religius yang moderat dan konstitusional.
Pengamat tata kota menilai, proyek ini berpotensi menjadi ikon baru Jakarta yang menggabungkan:
- Arsitektur modern
- Fungsi sosial-keagamaan
- Pusat dialog peradaban
Transparansi dan Tantangan Implementasi
Meski demikian, publik tentu menunggu kejelasan teknis, termasuk:
- Skema pembiayaan
- Proses perencanaan arsitektur
- Status lahan dan perizinan
- Keterlibatan publik
Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan hukum, agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
MUI di Pusat Ibu Kota: Pesan Simbolik yang Kuat
Secara simbolik, penempatan MUI di Bundaran HI mengirimkan pesan kuat bahwa Islam Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari identitas nasional, hadir di pusat kekuasaan tanpa menegasikan pluralisme.
Ini sekaligus menjawab narasi bahwa agama harus disingkirkan dari ruang publik. Dalam visi Prabowo, agama dan negara berjalan berdampingan, saling menguatkan.
Langkah Besar, Pesan Tegas Presiden
Rencana pembangunan gedung 40 lantai MUI di Bundaran HI merupakan langkah besar yang sarat makna politik, sosial, dan ideologis. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berbicara soal infrastruktur, tetapi juga tentang arah bangsa.
Jika direalisasikan dengan baik, proyek ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam hubungan negara dan umat Islam di Indonesia.***(SB)
SupersemarNewsTeam
