JAKARTA, Supersemar News — Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mengevaluasi keterlibatan prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon menyusul tiga kali serangan terhadap Kontingen Garuda TNI selama satu pekan ini. Opsi menarik seluruh prajurit TNI dari Lebanon juga perlu dibuka lebar. Sebab, tidak ada alasan membiarkan prajurit terus jadi sasaran tanpa kepastian perlindungan yang memadai.
Prajurit TNI yang bertugas pada Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) kembali menjadi sasaran serangan pada Jumat (3/4/2026) malam. Ledakan di Pos Pos UNIFIL di El Adeisse itu mengakibatkan tiga prajurit TNI terluka, dua di antaranya mengalami cedera serius.
Serangan pada Jumat malam menjadi serangan ketiga terhadap prajurit TNI di UNIFIL dalam satu pekan ini. Serangan pertama, Minggu (29/3/2026), mengakibatkan Kopral Dua (Anumerta) Farizal Rhomadhon gugur dan tiga rekannya cedera. Serangan itu dilancarkan ke markas Kontingen Garuda TNI di Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan. Saat mortar meledak, para saksi menyebut mendiang Farizal sedang shalat di masjid markas. Keterangan resmi UNIFIL, asal serangan masih diselidiki.
Sementara serangan pada Senin (30/3/2026) menyebabkan Mayor (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Kepala (Anumerta) M Nur Ichwan gugur. Serangan Senin juga melukai sejumlah anggota TNI yang bertugas di UNIFIL. Tragedi itu terjadi di Bani Hayyan, Lebanon selatan.
Kendaraan yang dinaiki Mayor Zulmi dan Serka Nur meledak lalu rusak parah. Mereka sedang dalam misi dukungan suplai logistik kala tragedi itu terjadi. Jenazah tiga prajurit TNI yang gugur itu dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (4/4/2026) petang.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama menilai, serangan tersebut bukan sekadar insiden biasa, melainkan ancaman yang berulang. ”Saya melihat serangan Jumat ini sebagai alarm keras bahwa misi UNIFIL semakin berisiko bagi prajurit kita. Tiga orang terluka, sebelumnya sudah ada korban meninggal,” tuturnya.
Melihat tiga serangan yang menimpa prajurit TNI dalam satu pekan itu, Virdika mengingatkan, Presiden Prabowo sudah tidak bisa lagi hanya mengeluarkan pernyataan belasungkawa. Serangan sebanyak tiga kali ini seharusnya dapat membuat Presiden dan Panglima TNI mengevaluasi total keterlibatan pasukan perdamaian di Lebanon.
Menurut dia, opsi menarik seluruh prajurit juga harus dipertimbangkan secara terbuka. Sebab, tidak ada alasan membiarkan mereka terus jadi sasaran tanpa kepastian perlindungan.
”Kehadiran pasukan perdamaian punya nilai simbolik, tetapi keselamatan prajurit adalah prioritas utama. Evaluasi ini bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian politik untuk menempatkan nyawa prajurit di atas simbol diplomasi,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Virdika, pemerintah mesti berani menegaskan apakah misi UNIFIL masih relevan dengan kepentingan nasional Indonesia. Kalau tidak, menarik pasukan adalah langkah rasional.
”Lebih baik Indonesia fokus pada diplomasi politik yang jelas daripada mengorbankan prajurit dalam misi yang semakin tidak aman dan tidak efektif,” ujarnya.
Selain menuntut jaminan keamanan dari PBB, Indonesia ke depan juga tidak boleh hanya menjadi penyumbang pasukan tanpa kepastian perlindungan. PBB dan negara-negara yang terlibat dalam UNIFIL harus bertanggung jawab penuh atas keselamatan prajurit TNI. Kalau jaminan itu tidak ada, pemerintah harus berani mengambil keputusan politik untuk menarik pasukan.
”Menurut saya, Presiden juga harus menyiapkan langkah diplomasi yang lebih tegas. Indonesia harus menekan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan sekaligus mengirim pesan bahwa keselamatan prajurit adalah garis merah. Diam atau hanya mengeluarkan pernyataan belasungkawa akan membuat posisi Indonesia tampak lemah,” kata Virdika.
Evaluasi keanggotaan BoP
Selain mempertimbangkan opsi menarik semua pasukan, serangan ketiga kali ini juga harus menjadi momentum evaluasi penuh posisi Indonesia di Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Apalagi, keputusan RI bergabung dengan BoP sejak awal sudah dipertanyakan banyak pihak.
”Indonesia sudah mengakui Palestina merdeka sejak 1988, jadi alasan bergabung ke BoP dengan dalih mendukung kemerdekaan Palestina jelas mundur 40 tahun ke belakang. Sekarang, dengan prajurit kita jadi korban di lapangan, desakan masyarakat sipil untuk keluar dari BoP semakin masuk akal,” katanya.
Virdika juga menengarai, janji pemerintah akan keluar jika BoP kontraproduktif, hanya sebatas retorika. Sebab, keluar dari forum internasional bukanlah hal yang sederhana. Terlebih, selama ini Indonesia justru tampak semakin terikat dengan Amerika Serikat.
”Prabowo sendiri lebih sibuk mencari panggung internasional daripada memperkuat diplomasi kawasan. Itu membuat posisi Indonesia tidak jelas dan melemahkan prinsip bebas aktif,” tuturnya.
(Dasen CM)