Supersemar News – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, bergerak cepat setelah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berinisial TCN, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi retribusi pariwisata.
Untuk mencegah kekosongan jabatan dan memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap stabil, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki langsung menunjuk Reni Rosyida Muthmainnah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil.
Penunjukan ini, menjadi langkah krusial mengingat Disdukcapil merupakan salah satu dinas dengan beban pelayanan paling vital bagi masyarakat. Setiap hari, ribuan warga bergantung pada layanan dokumen kependudukan, sehingga ketidakpastian di pucuk pimpinan berpotensi menghambat kinerja lapangan.
“Keputusan ini harus diambil tanpa menunggu waktu lama. Stabilitas pelayanan publik lebih penting daripada polemik kasus yang kini sudah ditangani aparat penegak hukum (APH). Saya serahkan sepenuhnya proses hukum kepada APH. Yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” ungkap Ayep Zaki kepada wartawan, pada Selasa (9/12).
Dengan ditetapkannya TCN sebagai tersangka bersama seorang Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Disporapar berinisial SS, Pemkot perlu memastikan tidak ada ruang kosong dalam struktur kepemimpinan Disdukcapil. “Penunjukan Plt menjadi solusi cepat untuk menjaga ritme kerja organisasi,” paparnya.
Reni Rosyida Muthmainnah kini memikul tanggung jawab besar untuk memulihkan stabilitas internal sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap layanan administrasi kependudukan.
“Salah satu tugas awalnya, memastikan seluruh pelayanan tetap berjalan sesuai standar serta memperkuat pengawasan internal agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Selain pergantian pimpinan, Pemkot Sukabumi juga tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja dan tata kelola retribusi daerah. Evaluasi ini, disebut penting untuk mencegah kasus serupa terulang dan memastikan pemerintahan berjalan lebih akuntabel.
“Kehadirin Plt ini diharapkan memberikan kepastian bahwa pelayanan tetap berjalan, kendati badai politik dan hukum sedang melanda,” tutupnya.