JAKARTA, Supersemar News – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan transformasi digital pemerintahan (government technology/GovTech) berpotensi menghemat anggaran negara lebih dari Rp1.500 triliun.
”Kami sudah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp1.500 triliun. Angka yang sangat besar. Hitungan-hitungannya sudah ada, sudah kami laporkan ke Presiden, dan ini betul-betul angka yang realistis,” kata Luhut usai menghadiri Rapat Percepatan Digitalisasi Bansos di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.
Menurut Luhut, potensi penghematan diperoleh melalui integrasi layanan pemerintah, penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan.
Ia mengatakan transformasi digital merupakan salah satu program prioritas Presiden yang menjadi fondasi pemerintahan berbasis digital dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Saat ini, data dari delapan kementerian dan lembaga telah terintegrasi dan mulai diproses menggunakan AI. Pemerintah juga memperkuat aspek keamanan data dengan dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Luhut mengatakan pemerintah tengah memperluas uji coba transformasi digital ke 43 kabupaten dan kota setelah sebelumnya diterapkan di Banyuwangi.
Menurut dia, sejumlah daerah, seperti Surabaya, menunjukkan perkembangan implementasi yang lebih cepat sehingga pemerintah membuka peluang memperluas program ke ratusan kabupaten dan kota sebelum peluncuran secara nasional.
”Kita tidak membeli atau mengimpor software sehingga membuat biaya tinggi. Kita hanya menyatukan sekitar 27 ribu aplikasi yang ada di seluruh kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Luhut menambahkan seluruh perangkat lunak yang digunakan dalam transformasi digital pemerintahan dikembangkan oleh talenta Indonesia sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor perangkat lunak dari luar negeri.
Selain meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dan memperkuat pencegahan korupsi, Luhut meyakini transformasi digital pemerintahan akan mendorong kenaikan rasio pajak Indonesia secara bertahap dari sekitar 9 persen menjadi 11 hingga 13 persen, mendekati tingkat rasio pajak negara-negara di kawasan ASEAN.
Sumber : ANTARA News