SAMPIT, Supersemar News – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 20 hari, yakni hingga 15 September 2026 karena mempertimbangkan kondisi lapangan dan kondisi cuaca.

“Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi tujuan yang pertama, kami mengevaluasi terhadap status kita tanggap darurat. Dimana, kami menyepakati untuk status tanggap darurat yang berakhir 26 Agustus itu diperpanjang, sembari kita mengevaluasi keadaan nanti,” kata Bupati Kotim Halikinnor di Sampit, Senin.

Hal ini ia sampaikan usai rapat koordinasi pembahasan penanggulangan darurat bencana karhutla dan kekeringan di Kotim, melibatkan lintas sektor antara lain TNI, Polri, Manggala Agni, Basarnas, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga dunia usaha.

Halikinnor menjelaskan, berdasarkan laporan Posko Karhutla dan Kekeringan Kotim jumlah kejadian karhutla di Kotim masih terus bertambah.

Disamping itu, laporan BMKG bahwa suhu panas masih tinggi dan kondisi cuaca diperkirakan berpotensi mendukung terjadinya karhutla hingga pertengahan September.

Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla dan kekeringan masih cukup serius. Oleh sebab itu, status tanggap darurat yang sebelumnya akan berakhir pada 26 Agustus 2026 itu kemudian disepakati untuk diperpanjang.

“Kami juga akan terus mengevaluasi kondisi di lapangan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya,” tambahnya.

Selain mengevaluasi status kedaruratan, pemerintah daerah juga mengevaluasi pelaksanaan pemadaman yang selama ini dilakukan.

Halikinnor menyebutkan, seluruh kemampuan daerah telah dikerahkan untuk menghadapi karhutla, termasuk melibatkan OPD, TNI, Polri, Basarnas dan Tagana.

Namun, kendala utama yang masih dihadapi petugas di lapangan adalah keterbatasan sumber air. Karena itu, kebutuhan terhadap tangki air menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk memperkuat operasi pemadaman di berbagai lokasi.

“Kita sudah mengerahkan semua kemampuan kita, termasuk saya minta semua OPD mengirim, dari TNI, Polri, semua ikut, baik dari Basarnas, Tagana, semua ikut terlibat memadamkan, dan ternyata karena memang kesulitan kita adalah sumber titik air, jadi kita perlu kebutuhan lagi untuk suplai air yaitu tangki,” ungkapnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Beberapa perusahaan membantu menyediakan selang dan tangki, kemudian Korem 102/Pjg juga memberikan tambahan satu unit tangki untuk mendukung pemadaman karhutla.

Halikinnor juga menerima informasi mengenai rencana bantuan empat unit tangki dari seorang tokoh Kalimantan Tengah yang berada di Pangkalan Bun. Bantuan tersebut rencananya diberikan dalam bentuk pinjaman untuk membantu operasi pemadaman di wilayah Sampit.

“Informasi mau mengirim empat tangki untuk membantu kita di sini. Pinjaman untuk membantu pemadaman yang ada di Sampit. Mudah-mudahan itu terealisasi segera,” bebernya.

Di sisi lain, Halikinnor meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah meluasnya karhutla. Masyarakat diminta segera memadamkan api apabila menemukan titik kebakaran agar tidak berkembang dan sulit dikendalikan.

Ia juga meminta pengawasan diperkuat hingga tingkat lapangan dengan melibatkan jajaran Polres, Kodim, Korem, Kejaksaan, Satpol PP serta perangkat RT dan RW.

“Jangan sampai ada masyarakat kita yang memang sengaja punya lahan belukar tidak diurusnya, dibakarnya. Dengan tinggal melempar puntung rokok saja yang sudah kering ini pasti akan terbakar,” tegasnya.

Halikinnor mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan hanya demi memperoleh keuntungan sesaat. Sebab, dampak yang ditimbulkan karhutla jauh lebih besar dan dapat merugikan masyarakat secara luas.

Karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan, pendidikan dan aktivitas perekonomian masyarakat. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mencegah serta menangani karhutla.

“Untuk itu sekali lagi mari kita sama-sama berupaya, berkolaborasi, bersinergi memadamkan api ini. Dan juga saya mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah kalau tidak penting sekali,” demikian Halikinnor.

Sementara itu, Wakil Komandan Harian III Posko Karhutla dan Kekeringan Kotim, Rihel, mengatakan perpanjangan status tanggap darurat berlaku mulai 27 Agustus hingga 15 September 2026.

“Perpanjangan status tanggap berlaku dari 27 Agustus sampai 15 September, jadi 20 hari. Tetapi itu nantinya akan kami evaluasi kembali, apakah perlu diperpanjang lagi atau tidak,” ucap Rihel.

Ia menerangkan, evaluasi tersebut akan melihat perkembangan karhutla dan kondisi cuaca. Hal itu penting karena berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau di Kotim masih berlangsung hingga September.

Berdasarkan data BPBD Kotim hingga 23 Agustus 2026, tercatat 451 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 1.460 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Kecamatan Seranau menjadi salah satu wilayah dengan luasan lahan terbakar terbesar, yakni lebih dari 703 hektare. Sementara jumlah kejadian terbanyak tercatat di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 202 kejadian.

Ancaman karhutla juga terlihat dari tingginya akumulasi titik panas. Sejak Januari hingga 23 Agustus 2026, tercatat 7.893 hotspot yang tersebar di seluruh kecamatan di Kotim.

Rihel mengatakan jumlah hotspot tersebut sudah mulai mendekati kondisi 2019 yang tercatat sekitar 10.000 titik panas. Padahal, tahun tersebut tercatat sebagai salah tahun dengan kondisi karhutla paling parah di Kotim.

“Tahun 2019 itu rasanya 10.000 titik, sekarang kan 7.000 lebih. Kalau dibandingkan tahun 2023-nya lewat sudah kalau hotspot-nya sudah melebihi. Dan ini masih terus bertambah,” ujarnya.

Menurut Rihel, jumlah hotspot pada 2026 masih berpotensi bertambah apabila kondisi kemarau dan suhu panas terus berlangsung hingga September. Bahkan, berdasarkan prakiraan BMKG, jumlah hotspot tahun ini berpeluang melampaui kondisi pada 2019.

“Kalau sesuai prakiraan BMKG bahwa puncak musim kemarau kita sampai dengan September maka kemungkinan jumlah hotspot tahun ini bisa melampaui 2019,” demikian Rihel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *