SUPERSEMAR NEWS | ANALISIS
Keprihatinan Emma Rivilla dan Pertanyaan dari Lapangan
Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian serius di Kalimantan Selatan. Di tengah upaya pemerintah dan aparat memadamkan sejumlah titik api, dokumentasi lapangan dari Desa Pulau Damar, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), memperlihatkan kondisi yang memunculkan pertanyaan publik.
Dalam dokumentasi yang menjadi bahan analisis ini, terlihat vegetasi di satu sisi mengalami kebakaran, sementara pada bagian lain tampak area dengan tanaman yang disebut sebagai sawit muda atau bibit sawit dalam pola penanaman relatif teratur.
Perbedaan visual tersebut kemudian memunculkan pertanyaan sederhana: mengapa api tampak berhenti atau tidak meluas pada batas tertentu?
Pertanyaan itu menjadi perhatian Emma Rivilla.
Namun, pertanyaan tersebut tidak boleh langsung berubah menjadi tuduhan terhadap pemilik, pengelola lahan, perusahaan, maupun pihak tertentu. Sebaliknya, fenomena tersebut harus ditempatkan sebagai pertanyaan publik yang membutuhkan verifikasi.
Apakah perbedaan batas kebakaran disebabkan karakteristik vegetasi?
Apakah terdapat jalan, kanal, parit, sekat bakar atau area terbuka?
Apakah kondisi kelembapan berbeda?
Atau ada faktor lain yang belum terlihat dari dokumentasi?
Semua pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui pemeriksaan lapangan dan pembandingan data.
Dengan kata lain, foto dapat menjadi pintu masuk investigasi, tetapi bukan vonis.
Karhutla Kalsel Sudah Menjadi Persoalan Serius
Pertanyaan mengenai pola kebakaran tersebut semakin relevan karena skala karhutla di Kalimantan Selatan memang tidak kecil.
BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat 1.903 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 9.088,75 hektare sepanjang 1 Januari hingga 25 Agustus 2026. Data tersebut dihimpun dengan memadukan laporan kejadian di lapangan dan pemantauan hotspot dari sumber satelit. Hingga periode yang sama, tercatat 10.910 titik hotspot di Kalimantan Selatan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan sporadis.
Di tengah kondisi tersebut, pengawasan terhadap pola kebakaran menjadi penting. Setiap kejadian harus dicatat, diverifikasi, dan ditelusuri penyebabnya.
Namun, data hotspot juga harus dipahami secara tepat.
Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa hotspot merupakan hasil deteksi panas dari penginderaan satelit. Karena itu, hotspot bukan otomatis berarti kebakaran yang sudah terkonfirmasi. Verifikasi lapangan tetap diperlukan.
Pada 30 Agustus 2026 pukul 21.02 WIB, misalnya, Kementerian Kehutanan mencatat 18 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Selatan berdasarkan data SiPongi yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20.
Artinya, data satelit dan fakta lapangan harus berjalan beriringan.
Pulau Damar Memang Mengalami Karhutla
Konteks Pulau Damar juga bukan sekadar berdasarkan dokumentasi visual.
Polres Hulu Sungai Utara melaporkan bahwa personel gabungan Polres HSU, Kodim 1001 HSU-BLG dan BPBD HSU melakukan penanganan karhutla di Desa Pulau Damar pada 21 Agustus 2026. Petugas melakukan pemadaman dan pengendalian agar api tidak meluas.
Sebelumnya, pada awal Agustus, laporan lokal menyebut kebakaran di kawasan Pulau Damar dan Pulau Nyiur berdampak pada lahan gambut. Laporan tersebut menyebut proses pemadaman berlangsung cukup lama karena api dapat menjalar di bawah permukaan gambut.
Karakteristik gambut menjadi faktor penting dalam memahami perilaku api.
Kebakaran di lahan gambut tidak selalu terlihat hanya sebagai kobaran api di permukaan. Bara dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul di lokasi tertentu.
Karena itu, membaca perilaku api hanya berdasarkan satu foto dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.
Ketika Api Tampak Berhenti di Batas Kebun
Kembali kepada dokumentasi yang menjadi bahan analisis.
Secara visual, perbedaan antara kawasan yang terbakar dan area yang tampak relatif tidak terbakar memang dapat menimbulkan kesan bahwa api berhenti pada batas tertentu.
Tetapi ada banyak kemungkinan yang harus diperiksa.
Pertama, jenis vegetasi.
Semak, alang-alang, rumput kering, serasah dan vegetasi lain mempunyai tingkat kemudahan terbakar yang berbeda.
Kedua, kelembapan.
Kondisi tanah dan vegetasi yang lebih lembap dapat menghambat penjalaran api dibandingkan bahan bakar yang sangat kering.
Ketiga, pengelolaan lahan.
Areal yang dikelola secara intensif dapat memiliki kondisi permukaan yang berbeda dibandingkan lahan terbuka atau semak belukar.
Keempat, arah dan kecepatan angin.
Api tidak bergerak secara seragam. Angin dapat mengubah arah dan kecepatan rambatan.
Kelima, penghalang fisik.
Jalan tanah, kanal, parit, sungai kecil, jalur terbuka atau sekat bakar dapat mengurangi kontinuitas bahan bakar sehingga api tidak mudah menyeberang.
Karena itu, kalimat “api berhenti di batas sawit” harus diperlakukan sebagai pertanyaan yang perlu dibuktikan, bukan sebagai kesimpulan penyebab kebakaran.
Bagaimana Memastikan Apakah Itu Sebuah Pola?
Jawabannya membutuhkan pendekatan berbasis data.
Pertama, koordinat lokasi harus ditentukan secara presisi.
Kedua, titik kebakaran harus dibandingkan dengan peta tutupan lahan.
Ketiga, peta tersebut perlu dioverlay dengan batas izin, HGU, IUP atau status penguasaan lahan apabila memang relevan.
Keempat, citra satelit sebelum dan sesudah kebakaran perlu diperiksa.
Kelima, kondisi lapangan harus diverifikasi secara langsung.
Metode seperti ini bukan sesuatu yang asing dalam pengawasan karhutla.
Kementerian/Lembaga terkait bahkan menggunakan data hotspot dan pemetaan spasial untuk membantu menentukan lokasi yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Dengan metode tersebut, pertanyaan publik dapat diubah menjadi fakta yang dapat diuji.
Bibit atau Tanaman Muda Juga Perlu Dijelaskan Secara Kronologis
Satu hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan tanaman muda yang tampak pada dokumentasi.
Pertanyaan paling penting bukan sekadar “mengapa ada tanaman di sana?”
Pertanyaannya harus lebih jauh:
Kapan lahan dibuka?
Kapan tanaman ditanam?
Bagaimana kondisi lahan sebelum kebakaran?
Apakah penanaman dilakukan sebelum atau sesudah kejadian kebakaran?
Apa status penguasaan dan penggunaan lahannya?
Apakah lokasi tersebut sesuai dengan tata ruang dan ketentuan perizinan yang berlaku?
Pertanyaan kronologis seperti ini jauh lebih kuat daripada menarik kesimpulan berdasarkan satu foto.
Sebab, sebuah foto hanya menggambarkan satu waktu.
Sementara perubahan tutupan lahan terjadi dalam rentang waktu yang panjang.
Karena itu, investigasi yang serius harus membandingkan kondisi lahan dari waktu ke waktu melalui citra satelit dan data lapangan.
Jangan Menuduh, Tetapi Jangan Mengabaikan
Di sinilah keprihatinan Emma Rivilla harus ditempatkan.
Publik tidak membutuhkan tuduhan tanpa bukti.
Tetapi publik juga tidak membutuhkan pertanyaan yang kemudian dibiarkan tanpa jawaban.
Jika ternyata terdapat penjelasan teknis mengenai mengapa api tidak menjalar ke area tertentu, maka penjelasan tersebut harus disampaikan.
Jika penyebabnya adalah perbedaan vegetasi, tunjukkan datanya.
Jika penyebabnya adalah parit atau jalan, dokumentasikan.
Jika terdapat sekat bakar, jelaskan keberadaannya.
Jika faktor cuaca atau angin berpengaruh, tampilkan data pendukung.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan resmi menemukan adanya pelanggaran, maka proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan.
Inilah prinsip yang penting:
Transparansi bukan tuduhan. Transparansi adalah membuka fakta.
Pemeriksaan Batas Lahan Harus Menjadi Kunci
Dalam kasus yang menimbulkan pertanyaan seperti di Pulau Damar, batas lahan harus menjadi salah satu objek pemeriksaan.
Koordinat titik kebakaran dapat dicocokkan dengan peta tutupan lahan dan peta perizinan.
Pemeriksaan juga tidak cukup hanya dilakukan pada lokasi yang terlihat terbakar.
Tim perlu melihat jejak rambatan api, kondisi bahan bakar, arah angin, kelembapan, bekas pembakaran, akses jalan, kanal, parit dan kondisi vegetasi di sekitar lokasi.
Langkah tersebut penting untuk menjawab satu pertanyaan utama:
Apakah pola batas kebakaran tersebut merupakan fenomena alamiah dan teknis, atau terdapat faktor lain yang harus ditelusuri?
Kementerian Kehutanan sendiri menyebut pengendalian karhutla dilakukan melalui patroli, pemantauan hotspot, ground check, pemadaman dini hingga penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Pulau Damar dan Pentingnya Verifikasi Lapangan
Pulau Damar menjadi contoh bahwa verifikasi lapangan sangat penting.
Selain penanganan karhutla pada Agustus, aparat juga melakukan ground check hotspot di sekitar wilayah perbatasan HSU-Balangan yang berkaitan dengan Desa Pulau Damar. Dalam kegiatan tersebut, informasi hotspot dari satelit diperlakukan sebagai informasi yang perlu diverifikasi langsung di lapangan.
Fakta ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang benar memang bukan sekadar melihat titik merah di peta.
Hotspot harus diperiksa.
Lokasi harus didatangi.
Kondisi lahan harus dilihat.
Dan apabila terdapat indikasi pelanggaran, bukti harus dikumpulkan.
Pemerintah Wajib Menjawab dengan Data
Pemerintah Kalimantan Selatan juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Kementerian Kehutanan menyebut koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni dan berbagai pemangku kepentingan.
Dengan status tersebut, transparansi menjadi semakin penting.
Masyarakat berhak mengetahui bukan hanya bahwa api telah dipadamkan, tetapi juga bagaimana kejadian tersebut ditangani.
Apa penyebabnya?
Di mana titik awalnya?
Bagaimana api menyebar?
Bagaimana status lahannya?
Apakah terdapat aktivitas manusia?
Apakah terdapat pelanggaran?
Dan jika ada, apakah proses hukum berjalan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk kriminalisasi.
Itu merupakan bagian dari kebutuhan publik terhadap informasi yang dapat diverifikasi.
Karhutla Bukan Sekadar Lahan yang Terbakar
Karhutla bukan hanya persoalan lahan yang berubah menjadi hitam.
Dampaknya menyentuh keselamatan masyarakat, kualitas udara, kesehatan, ekosistem, aktivitas ekonomi dan kepercayaan publik.
Karena itu, setiap pola kebakaran yang terlihat tidak biasa patut mendapatkan pemeriksaan.
Tetapi pemeriksaan juga harus dilakukan secara profesional.
Jangan sampai masyarakat terjebak pada dua ekstrem.
Ekstrem pertama adalah menuduh tanpa bukti.
Ekstrem kedua adalah mengabaikan pertanyaan yang sebenarnya layak diperiksa.
Keduanya sama-sama tidak produktif.
Saatnya Membuka Data, Bukan Membuka Spekulasi
Dokumentasi mengenai perbedaan kondisi lahan di Pulau Damar layak dijadikan pintu masuk untuk pemeriksaan.
Bukan untuk membuat vonis.
Citra satelit perlu dibandingkan.
Batas lahan perlu diperiksa.
Status perizinan perlu diverifikasi.
Kronologi pembukaan dan penanaman perlu ditelusuri.
Jejak api perlu diperiksa.
Kesaksian warga perlu dihimpun.
Dan seluruh pihak yang terkait harus diberikan kesempatan memberikan klarifikasi.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perbedaan batas kebakaran terjadi karena faktor alam, kondisi vegetasi, pengelolaan lahan atau penghalang fisik, maka fakta tersebut harus disampaikan.
Namun, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, aparat penegak hukum memiliki kewajiban menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Kejelasan untuk Ketenangan Publik
Pada akhirnya, pertanyaan “api berhenti di batas kebun sawit: kebetulan atau pola?” bukanlah sebuah vonis.
Itu adalah pertanyaan.
Dan pertanyaan tersebut sah untuk diajukan ketika masyarakat melihat sebuah fenomena yang dianggap tidak biasa.
Tetapi jawaban harus lahir dari pemeriksaan, bukan spekulasi.
Karhutla di Kalimantan Selatan sudah mencapai skala yang serius. Hingga 25 Agustus 2026, BPBD mencatat 1.903 kejadian dengan 9.088,75 hektare lahan terdampak. Di Pulau Damar sendiri, kejadian karhutla telah mendapatkan penanganan aparat dan pemerintah daerah.
Karena itu, setiap pertanyaan mengenai pola kebakaran harus dijawab secara terbuka.
Bukan dengan tuduhan.
Bukan pula dengan penyangkalan tanpa data.
Melainkan dengan citra satelit, peta lahan, pemeriksaan lapangan, keterangan para pihak dan bukti yang dapat diuji.
Jika ada faktor alam, jelaskan.
Jika ada faktor teknis, tunjukkan.
Jika ada kelalaian, ungkap.
Jika ada pelanggaran, proses sesuai hukum.
Sebab, masyarakat Kalimantan Selatan tidak hanya membutuhkan api yang padam.
Masyarakat juga membutuhkan fakta yang terang.***(SB)
SUPERSEMAR NEWS — Tajam Mengawal Fakta, Berimbang Menjaga Kepercayaan.
Reporter : R/Rifay Marzuki
Editor : Sangga Buana
Sumber Berita : BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Kementerian Kehutanan, Polres Hulu Sungai Utara, ANTARA, Dokumentasi Lapangan Pulau Damar.