SAMPIT, Supersemar News – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menyebut dampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini berpotensi meluas ke sejumlah wilayah lain.
“Sejauh ini sudah ada empat desa yang mengajukan bantuan air bersih, yakni Desa Kuin Permai, Lempuyang, Rawa Lestari dan Jaya Karet. Dan melihat kondisi yang ada, wilayah yang terdampak kekeringan ini berpotensi meluas,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam di Sampit.
Ia menjelaskan, empat desa tersebut tersebar di Kecamatan Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan yang berada di wilayah pesisir Kotawaringin Timur.
Krisis air bersih hampir bisa disebut langganan di wilayah tersebut setiap musim kemarau. Hal itu dikarenakan sumber air seperti danau dan sumur yang mulai kering, serta tidak adanya hujan. Sedangkan, air sungai berubah payau atau asin karena adanya fenomena intrusi air laut.
“Hal ini juga menjadi atensi kami sejak jauh-jauh hari, disamping potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang juga meningkat selama kemarau. Apalagi, berdasarkan prediksi BMKG durasi musim kemarau tahun ini lebih panjang, sekitar lima bulan,” tuturnya.
Multazam melanjutkan, permintaan air bersih dari empat desa di wilayah selatan tersebut menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan masyarakat cukup besar dan harus dipenuhi secara berkelanjutan selama kemarau masih berlangsung.
Dalam satu kali pengiriman kebutuhan air bersih mencapai sekitar 15.000 hingga 20.000 liter per desa. Dengan kapasitas armada tangki yang tersedia, diperlukan sedikitnya empat hingga lima truk tangki untuk memenuhi satu kali distribusi.
Pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. BPBD pun telah berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Mentaya agar penyaluran air bersih dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, bantuan air bersih tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti untuk minum dan memasak. Dengan alokasi sekitar 200 liter per kepala keluarga, persediaan itu diperkirakan hanya cukup digunakan selama sekitar satu pekan.
“Kalau air mereka habis, mereka kembali meminta bantuan. Kalau dihitung satu kepala keluarga hanya mendapat sekitar 200 liter, itu untuk makan dan minum paling sekitar tujuh hari sudah habis,” tambahnya.
BPBD juga mengingatkan potensi kekeringan tidak hanya terjadi di empat desa yang telah mengajukan bantuan. Wilayah lainnya di kawasan pesisir, seperti Kecamatan Pulau Hanaut, yang memiliki tantangan lebih tinggi.
“Sekarang ini kita belum masuk daerah Pulau Hanaut maupun Seranau. Di sana persoalannya lebih berat ketika terjadi intrusi atau filtrasi air laut, sehingga sumber air bersih menjadi sangat terbatas,” sebutnya.
Ia menambahkan, distribusi air bersih ke Pulau Hanaut membutuhkan penanganan khusus karena harus menggunakan transportasi sungai. Pengalaman serupa pernah dilakukan BPBD saat kekeringan pada 2015 dan 2019 dengan mengangkut air menggunakan kapal berukuran besar.
Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari wilayah tersebut, BPBD berharap kondisi lingkungan yang mulai membaik masih mampu menjaga kualitas sumber air alami sehingga tetap dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Kita berharap tidak sampai kekeringan di wilayah tersebut. Dengan adanya perbaikan lingkungan di wilayah seberang, mudah-mudahan air dari rimba itu masih mencukupi dan layak konsumsi,” tambahnya.
Disamping itu, Multazam juga menyampaikan terkait kejadian karhutla yang cukup masif belakangan di Bumi Habaring Hurung tersebut.
Hingga 18 Juli 2026, BPBD Kotim mencatat karhutla telah menghanguskan sedikitnya 171,2 hektare lahan sejak Januari 2026. Selama periode tersebut terdeteksi 415 hotspot atau titik panas) dan terjadi 84 kejadian karhutla, dengan 76 kejadian berhasil ditangani petugas gabungan.
BPBD juga mengingatkan ancaman karhutla diperkirakan semakin besar seiring prakiraan cuaca yang menunjukkan kondisi semakin panas dalam beberapa pekan mendatang.
“Penanganan karhutla ini tidak mungkin hanya dibebankan kepada BPBD atau pemerintah saja, perlu keterlibatan semua pihak. Pencegahan tetap menjadi langkah yang paling efektif, sehingga kami berharap semua pihak bersama-sama menjaga agar tidak terjadi kebakaran lahan,” demikian Multazam.
Sumber : ANTARANews Kalteng