Jakarta, Supersemar News – Di atas panggung bergengsi World Economic Forum di Davos, Presiden Prabowo Subianto bersuara lantang. Indonesia, katanya, adalah “bright spot” ekonomi global, tanah damai yang kini menjadi lautan peluang dengan dana kekayaan negara Danantara sebesar US$1 triliun. Namun, dalam pesawat kepresidenan yang membawanya pulang, pemandangan yang terhampar di bawah bukanlah gemerlap Swiss, tetapi kepiluan Sumatra. Di sana, lebih dari 166.000 jiwa masih terkatung-katung di pengungsian, dua bulan setelah banjir bandang dan longsor yang menewaskan lebih dari 1.200 orang.
Inilah wajah Indonesia yang berjarak. Di satu sisi, optimisme yang dipoles rapi untuk konsumsi para CEO dan pemimpin dunia. Di sisi lain, realitas getir di mana seorang ibu seperti Salamah di Aceh Utara harus bertahan di tenda dengan kondisi “siang kepanasan, malam kedinginan”. Di tengah janji pembangunan sekolah modern dan 82.9 juta makanan bergizi gratis setiap hari, kita tak boleh menutup mata pada derita mendasar: pengkhianatan terhadap kesejahteraan sosial oleh kasus penipuan dana syariah triliunan rupiah, dan pelecehan kekerasan seksual yang tak kunjung tuntas.
Ini bukan sekadar laporan. Ini adalah refleksi kritis. Sebagai bangsa yang kaya raya, sudah saatnya kita bertanya: mengapa kita masih harus mengangguk-angguk pada negara adidaya? Di manakah posisi strategis kita sebagai penjaga perdamaian dunia, sementara di dalam rumah sendiri, rantai ketidakadilan masih membelenggu?
Di Balik Podium Davos: Janji dan Ironi
Di hadapan forum global, Presiden Prabowo menampilkan Indonesia yang percaya diri. Kebijakan sosial digaungkan sebagai investasi produktif, bukan program populis. 70 juta warga mendapatkan cek kesehatan gratis, puluhan ribu sekolah direnovasi, dan program makan gratis disebut akan menciptakan lebih dari 1.5 juta lapangan kerja. Pesannya tegas: Indonesia terbuka untuk investasi sebagai mitra yang setara.
“Dengan Danantara, saya bisa berdiri di sini di depan Anda sebagai mitra yang setara,” ujar Prabowo di Davos.
Namun, sebuah ironi muncul saat Dana Danantara yang disebut Presiden sebagai “energi untuk masa depan Indonesia” itu juga menjadi nama dana hunian sementara (huntara) untuk korban banjir di Aceh Tamiang. Sementara dana abadi negara dikelola dengan jargon kelas dunia, ratusan ribu warga negara masih antre untuk air bersih dan atap yang layak.
Duka Sumatra: Cermin Pengelolaan Bencana dan Sumber Daya
Bencana di Sumatra adalah tragedi berlapis. Data terbaru menyebut 113,903 jiwa masih mengungsi. Meski 781 huntara sudah siap huni, angka itu masih jauh dari kebutuhan yang mencapai puluhan ribu unit.
Kondisi pengungsian memprihatinkan. Anak-anak sering sakit, demam, dan batuk. Air bersih menjadi barang langka. Nursahati, seorang korban di Aceh Tamiang yang akhirnya mendapat huntara, mengaku hidupnya “rasa saya sama saja” karena kesulitan air tetap ada.
Yang lebih menyakitkan adalah sikap pemerintah daerah. Warga di Aceh Utara menolak lokasi hunian tetap (huntap) yang diusulkan di tanah pemerintah karena dianggap “zona merah” rawan bencana dan khawatir akan digusur di kemudian hari. Mereka hanya ingin tanah mereka yang hanyut ditimbun kembali dan dibangunkan rumah di tempat yang sama.
Ini menunjukkan kegagalan tata ruang dan ketidakpercayaan publik. Bencana ini seharusnya menjadi alarm keras tentang eksploitasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan yang buruk.
Luka yang Tak Kunjung Sembuh: Kekerasan Seksual dan Pengkhianatan Finansial
Sementara pemerintahan sekarang berkoar tentang tata kelola bersih, bangsa ini masih menyimpan luka lama yang bernanah. Kasus Agni, mahasiswi UGM yang diperkosa sesama mahasiswa saat KKN di Maluku pada 2017, adalah contoh bagaimana sistem sering membungkam korban.
Pejabat kampus saat itu bahkan menyamakan korban dengan “kucing yang diberi ikan asin”, menyiratkan bahwa korban “menggoda”. Pelaku hanya mendapat sanksi administratif ringan, sementara korban berjuang sendirian melawan trauma dan ketidakadilan.
Di sisi lain, pengkhianatan terhadap kesejahteraan sosial terjadi secara masif melalui skema keuangan yang menipu. Kasus penipuan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) senilai Rp2.4 triliun yang menjerat sekitar 15.000 korban adalah tamparan keras. Modusnya beragam, dari proyek fiktif hingga skema Ponzi klasik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendeteksi indikasi penipuan sejak Oktober 2025, namun kerugian rakyat sudah terlanjur besar.
Dua kasus ini—kekerasan seksual dan penipuan finansial—memperlihatkan dua sisi pengkhianatan yang sama: penghancuran tubuh dan perampasan harta warga negara oleh mereka yang seharusnya melindungi.
Jalan ke Depan: Dari Manggut-manggut ke Tegak Berdiri
Presiden Prabowo menyebut perdamaian dan stabilitas sebagai prasyarat kemakmuran di forum Davos. Namun, perdamaian sejati harus dimulai dari dalam. Perdamaian dengan alam, dengan menghentikan eksploitasi sumber daya yang memicu bencana. Perdamaian dengan keadilan, dengan menuntaskan setiap kasus kekerasan dan penipuan tanpa tebang pilih. Perdamaian dengan martabat, dengan memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal.
TNI dan aparat penegak hukum memiliki peran krusial yang melampaui keamanan konvensional. Mereka harus menjadi pelopor disiplin dan penegak hukum yang tidak pandang bulu—baik dalam menindak korupsi sumber daya alam, kekerasan seksual di lingkungan sendiri, maupun kejahatan kerah putih yang merampas kesejahteraan rakyat.
Posisi Indonesia di kancah global akan bermakna jika dibangun dari fondasi yang kuat di dalam negeri. Diplomasi perdamaian untuk konflik seperti di Gaza akan lebih efektif jika kita sendiri telah membangun perdamaian yang inklusif dan berkeadilan di tanah air.
Sebagai penutup, inilah pertanyaan reflektif untuk kita semua: Kapankah “bright spot” ekonomi yang kita banggakan di panggung dunia benar-benar menjadi cahaya kehangatan yang menjangkau Salamah di tenda pengungsian Aceh, Agni yang menuntut keadilan, dan puluhan ribu korban penipuan dana syariah?
Masa depan Indonesia ditentukan bukan hanya oleh pidato di Davos, tetapi oleh tindakan nyata menyelesaikan luka-luka yang menganga di rumah sendiri. Saatnya beralih dari manggut-manggut menjadi tegak berdiri dengan integritas, mengedepankan kesejahteraan sosial yang nyata, dan menuntut keadilan tanpa kompromi. Hanya dengan demikian, kita dapat benar-benar menjadi mercusuar perdamaian dan kemakmuran yang sesungguhnya.