SAMPIT, Supersemar News – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih, yang mulai dirasakan sejumlah wilayah seiring musim kemarau disertai fenomena El Nino yang meliputi wilayah tersebut.
”Kita berharap sinergi semua pihak, baik TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha hingga pemerintah provinsi semakin kuat melindungi masyarakat Kotim,” kata Wakil Bupati Kotim Irawati di Sampit, Rabu.
Hal ini ia sampaikan, usai Apel Siaga dan Gladi Kesiapsiagaan Karhutla dan Kekeringan yang digelar di halaman Stadion 29 November Sampit melibatkan berbagai unsur, antara lain TNI, Polri, BPBD, Disdamkarmat, Manggala Agni, BMKG, Masyarakat Peduli Api, Redkat hingga dunia usaha.
Irawati menyebutkan, Kotim menjadi daerah pertama di Kalimantan Tengah yang menggelar apel siaga karhutla dan kekeringan tahun ini. Langkah itu dilakukan karena Kotim saat ini menempati urutan kedua jumlah titik panas di provinsi tersebut setelah Kabupaten Pulang Pisau.
Selain karhutla, pemerintah daerah juga mulai mengantisipasi dampak kekeringan yang menyebabkan terganggunya ketersediaan air bersih di sejumlah desa. Hingga kini sudah ada empat desa yang mengajukan permohonan bantuan distribusi air bersih kepada pemerintah daerah.
”Beberapa desa sudah mengirim surat meminta pendistribusian air bersih. Kita ingin Kotim aman dari karhutla dan juga aman dari krisis air bersih karena dampaknya sangat besar bagi kesehatan masyarakat maupun sektor pertanian,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah dan Perumdam Tirta Mentaya untuk memastikan penyaluran air bersih kepada desa-desa terdampak dapat segera dilakukan.
Disebutkan, wilayah selatan Kotim bukan mengalami kekurangan sumber air, melainkan kualitas air yang tidak layak dikonsumsi saat musim kemarau karena berubah menjadi asin. Kondisi itu diperkirakan akan mendorong semakin banyak desa mengajukan permohonan bantuan air bersih apabila kemarau berlangsung lebih lama.
”Apalagi, kawasan selatan merupakan salah satu sentra pertanian yang menjadi lumbung pangan Kotim sehingga harus mendapat perhatian, agar dampak kekeringan tidak mengganggu produktivitas masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Komandan Kodim 1015/Sampit Letkol Inf Dwi Candra Setyawan yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan, dalam menghadapi ancaman karhutla yang meningkat pada musim kemarau tahun ini.
”Saya berharap melalui apel ini akan terjalin semangat kebersamaan seluruh pemangku kepentingan lintas sektoral untuk mewujudkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kotim, sehingga menjadi aksi nyata dalam mengurangi risiko bencana,” ucapnya.
Ia mengingatkan karhutla bukan hanya menyebabkan kerusakan kawasan hutan dan lahan, tetapi juga berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat hingga aktivitas perekonomian. Pengalaman kebakaran besar pada 2015, 2019 dan 2023 menjadi pelajaran, agar seluruh pihak tidak lengah menghadapi musim kemarau.
Kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan kerusakan ekologis, menurunkan keanekaragaman hayati, memperburuk perubahan iklim, serta memicu kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat maupun transportasi darat, laut dan udara.
”Kita harus terus bersiaga dan waspada. Kita harus mengantisipasi berbagai kemungkinan sedini mungkin sehingga peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi, atau setidaknya dapat meminimalisir luas dampaknya,” tegasnya.
Ia mengungkapkan berdasarkan data BMKG periode Januari hingga Juli 2026, di Kotim terpantau sebanyak 319 titik panas atau hotspot, sedangkan luas lahan yang terbakar mencapai 142,98 hektare.
Data tersebut menunjukkan ancaman karhutla masih nyata, terlebih saat ini wilayah Bumi Habaring Hurung tersebut mulai memasuki musim kemarau sehingga lahan menjadi lebih kering dan sumber air untuk pemadaman semakin terbatas.
Dwi Candra melanjutkan, Pemkab Kotim telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla selama 180 hari, terhitung mulai 8 April hingga 10 Oktober 2026.
Melalui status tersebut seluruh organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha hingga masyarakat diharapkan mengerahkan seluruh sumber daya untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Menurutnya, berbagai langkah pencegahan telah dilakukan melalui patroli rutin, edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi secara persuasif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Namun, keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, terutama saat kebakaran mulai terjadi.
Ia meminta seluruh personel BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, tim reaksi cepat perusahaan serta seluruh unsur terkait memastikan kesiapan personel dan peralatan, agar mampu merespons setiap laporan titik api dengan cepat.
”Sekecil apa pun hotspot harus segera dipadamkan. Jangan sampai terlambat. Prioritas kan deteksi dini dan pemantauan wilayah rawan agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar,” tegasnya.
Dwi Candra menambahkan kehadiran unsur Forkopimda secara bersama-sama dalam apel tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman karhutla.
Ia menegaskan seluruh pihak diminta tidak menjadikan apel siaga sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan dilanjutkan dengan aksi nyata di lapangan selama musim kemarau berlangsung.
”Kehadiran saya, Wakil Bupati dan Kapolres bersama-sama memimpin apel hari ini merupakan wujud komitmen serius kami terhadap karhutla. Jadi kami mohon, agar kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial tetapi dilanjutkan dengan tindakan nyata di lapangan. Sekecil apapun titik api harus kita padamkan,” demikian Dwi Candra.
Sumber : ANTARANews Kalteng