JAKARTA, Supersemar News – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara soal aksi puluhan pedagang Pasar Sunter Podomoro yang demo mendatangi Balai Kota Jakarta buntut memprotes rencana revitalisasi pasar tersebut pada senin (31/8/2026).
Pramono mengatakan, rencana revitalisasi pasar di Jakarta pada dasarnya dilakukan dengan pola yang sama, yakni melalui kerja sama antara Perumda Pasar Jaya dan para pedagang.
Menurut dia, harus ada kesepakatan sebelum revitalisasi dilakukan.
“Untuk Podomoro sebenarnya perlakuan sama. Semua daerah yang kita lakukan revitalisasi tentunya pasti dilakukan kerja sama antara Pasar Jaya dengan para pedagang, dan harus ada kesepakatan untuk itu,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin.
Terkait aksi pedagang Pasar Sunter Podomoro, Pramono mengatakan akan mendalami persoalan tersebut.
“Sehingga dengan demikian kalau ada demo, nanti saya akan dalami untuk yang di Podomoro,” lanjut dia.
Sebelumnya, puluhan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pasar Sunter Podomoro berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).
Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, para pedagang menggelar demo di depan Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan sejak sekitar pukul 11.00 WIB.
Mereka berkumpul di depan pagar Balaikota dan menggunakan sebuah mobil komando bertuliskan “Stop Revitalisasi! Jangan Gunakan Uang Pedagang!”.
Ketua Paguyuban Pasar Sunter Podomoro, Sutanto, mengatakan pedagang diminta membayar puluhan juta rupiah per meter persegi untuk mendapatkan lapak setelah pasar direvitalisasi.
Untuk lapak di lantai bawah, pedagang disebut dikenakan harga Rp 49 juta per meter persegi, sedangkan lantai atas Rp 39 juta per meter persegi. Harga tersebut belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
“Revitalisasi yang artinya harga yang dia keluarkan kepada pedagang itu sangat tidak logis. Di mana harga untuk lantai atas itu Rp 39 juta per meter persegi, dan lantai bawah Rp 49 juta per meter persegi, di luar PPN,” kata Sutanto saat ditemui di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin.
Dengan harga tersebut, pedagang harus mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah untuk mendapatkan lapak baru.
Sutanto mencontohkan, lapak di lantai bawah dengan luas sekitar 4 meter persegi bisa mencapai lebih dari Rp200 juta.
Sementara itu, lapak di lantai atas dengan luas sekitar 2,16 meter persegi diperkirakan mencapai Rp85 juta.
Pedagang mengaku keberatan karena kondisi Pasar Sunter Podomoro saat ini sepi.
“Pedagang enggak mampu dalam hal ini, karena kondisi pasar itu sangat sepi. Ketidakmampuan pedagang untuk membayar itu karena daya beli di pasar sangat rendah. Dari mana kami memiliki uang ratusan juta?” keluh Sutanto.
Selain menolak tingginya biaya revitalisasi, pedagang juga memprotes adanya tagihan utang oleh Perumda Pasar Jaya.
Nilai tagihan tersebut bervariasi, mulai dari Rp 5 juta hingga di atas Rp 20 juta per pedagang.
Randi, salah satu pedagang Pasar Sunter Podomoro, menyebut tagihan itu dijadikan alat intimidasi agar pedagang menyetujui revitalisasi.
“Pedagang selalu ditakut-takuti, diintimidasi dengan surat-surat piutang itu. Diberi surat peringatan pertama, kedua. Bilamana tidak mau membayar utang, akan dicabut hak pakainya,” kata Rafi. Padahal, pedagang tidak memiliki utang karena tidak pernah menandatangani perpanjangan hak pakai atau surat perjanjian sewa menyewa.
Sutanto menjelaskan, pada tahun 2012 di era kepemimpinan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, rencana revitalisasi pasar sempat dibatalkan.
Sejak saat itu, hak pakai selama 20 tahun tidak diperpanjang, dan skema pembayaran dialihkan menjadi retribusi harian.
“Jadi memang tidak membayar tahunan, tapi pedagang membayar sewa harian, retribusi sampah, keamanan, listrik melalui sistem pembayaran CMS atau pemotongan Bank DKI sebesar Rp 150.000 per loss tiap bulan ditambah listrik Rp 60.000. CMS yang kita bayarkan dari 2012 sampai 2026 ini tetap senilai yang tertagih, tidak ada utang,” kata Sutanto.
Kedatangan para pedagang berdemonstrasi disebut sebagai jawaban atas pernyataan salah satu pejabat pengelola pasar kepada para pedagang.
“Nah hari ini kenapa kita hadir di sini, itu atas dasar tantangan dari Manajer Area 13. Dia bilang, ‘Kalau kamu mau demo, demo aja silakan ke kantor Gubernur, karena revitalisasi akan terjadi’,” kata Randi.
Padahal, Randi menegaskan bahwa pedagang sejatinya tak pernah menolak adanya revitalisasi.
Namun, menurut dia, revitalisasi seharusnya menggunakan anggaran pemerintah daerah dan tidak membebani pedagang biaya senilai ratusan juta.
“Kami setuju revitalisasi, tapi jangan anggarannya dibebankan kepada pedagang, seharusnya kan ini program pemerintah ada anggaran dari pemerintah,” ujarnya.
Sumber : kompas.com