JAKARTA, Supersemar News – Gedung DPR/MPR RI kembali menjadi tujuan massa mahasiswa pada Kamis (27/8/2026).
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan menggelar aksi dengan membawa 10 tuntutan yang menyentuh sejumlah persoalan, mulai dari kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi masyarakat, hingga pemberantasan korupsi.
Aksi yang mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia itu dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap DPR, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” kata Mixel dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).
GERAM memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengikuti aksi tersebut.
Massa berasal dari sejumlah organisasi, di antaranya UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil lainnya.
Selain menyampaikan tuntutan, mahasiswa meminta pimpinan DPR RI hadir langsung menemui mereka untuk berdialog.
“Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis,” ujar Mixel.
Tuntutan demo
Berikut 10 tuntutan yang akan dibawa GERAM dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI:
- Minta Prabowo-Gibran diadili
GERAM menempatkan tuntutan pertanggungjawaban terhadap Prabowo-Gibran sebagai salah satu agenda utama.
Mereka meminta adanya pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang menurut mereka berpotensi memperluas militerisme, melemahkan demokrasi, dan memperlebar ketimpangan ekonomi.
- Hentikan KDMP dan MBG
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan.
Mahasiswa meminta kedua program tersebut dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait penggunaan anggaran, transparansi, serta dugaan potensi patronase politik.
- Tolak pajak yang membebani rakyat
GERAM mempersoalkan kebijakan perpajakan yang dinilai semakin menekan masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja.
Mereka mendorong perubahan arah kebijakan pajak agar lebih progresif, dengan beban lebih besar diberikan kepada kelompok pemilik modal.
- Pendidikan dan kesehatan gratis
Persoalan layanan dasar turut masuk dalam daftar tuntutan.
Mahasiswa meminta pendidikan dan kesehatan dapat diakses secara gratis, berkualitas, dan berbasis keilmuan.
Mereka juga menolak komersialisasi pendidikan tinggi serta pemangkasan anggaran yang berkaitan dengan layanan dasar masyarakat.
- Harga kebutuhan pokok turun, upah buruh naik
Tuntutan berikutnya menyasar kondisi ekonomi masyarakat.
GERAM meminta pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan buruh mendapatkan penghasilan yang layak.
Dengan tuntutan ini, mahasiswa menyoroti dua sisi persoalan ekonomi sekaligus: daya beli masyarakat dan kesejahteraan pekerja.
- Bencana Sumatera dan NTT ditetapkan sebagai bencana nasional
Penanganan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT) juga menjadi perhatian mahasiswa.
GERAM meminta bencana di wilayah tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional. Mereka juga mendorong pengerahan bantuan secara lebih luas serta percepatan proses pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.
- Hak pekerja rumah tangga dipenuhi
Pekerja rumah tangga (PRT) juga masuk dalam agenda tuntutan.
GERAM meminta adanya perlindungan hukum yang lebih efektif bagi PRT, termasuk jaminan upah layak dan pengaturan jam kerja yang manusiawi.
- Demiliterisasi dan pembangunan batalyon dihentikan
GERAM menolak perluasan peran militer ke ranah sipil.
Mereka mendesak pemerintah menjalankan demiliterisasi serta menghentikan pembangunan batalyon yang dinilai memperluas ruang militer di tengah kehidupan masyarakat.
Mahasiswa menegaskan prinsip supremasi sipil harus tetap menjadi pijakan.
- Hentikan kriminalisasi aktivis
GERAM juga meminta kriminalisasi terhadap aktivis dihentikan.
Mereka menyoroti penanganan terhadap pegiat HAM, agraria, buruh, serta masyarakat yang menyampaikan pendapat dalam ruang demokrasi.
Selain itu, mereka meminta seluruh tahanan politik dibebaskan.
- Sita aset hasil korupsi
Tuntutan terakhir berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
GERAM meminta aset hasil korupsi disita dan pelaku korupsi tetap diproses secara hukum.
Aset yang berhasil dirampas, menurut tuntutan mereka, selanjutnya dialokasikan untuk kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Pimpinan DPR Diminta Turun
Di luar 10 tuntutan tersebut, GERAM secara khusus meminta pimpinan DPR tidak hanya memberikan tanggapan melalui pernyataan atau perwakilan.
Ketua dan Wakil Ketua DPR diminta turun langsung menemui massa dan membuka ruang dialog.
GERAM bahkan menyiapkan aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan dialog tersebut tidak dipenuhi.
“Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar,” kata Mixel.
Sumber : kompas.com