Tutup Tambang Parung Panjang Bogor, Dedi Mulyadi: Sudah Lahirkan Banyak Orang Kaya…
BANDUNG, Supersemar News – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan penutupan sejumlah tambang di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, merupakan langkah untuk menjaga ketenangan hidup masyarakat.
Meski menuai protes dari penambang, pengusaha angkutan, hingga sopir truk, Dedi Mulyadi menyebut keputusan itu diambil demi kepentingan yang lebih luas.
“Saya menyampaikan terima kasih terhadap berbagai aspirasi seluruh warga Cigudeg dan yang kecewa, terutama karena tambang di sana ditutup. Pasti di situ ada para pekerja, kemudian sopir truk, dan berbagai kalangan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/10/2025).
Dedi mengakui bahwa aktivitas tambang di wilayah tersebut telah berlangsung lama dan melahirkan keuntungan besar bagi sebagian pihak.
“Tambang itu sudah beroperasi sangat lama, sudah melahirkan banyak sekali orang-orang kaya, telah melahirkan properti-properti mewah di berbagai tempat. Pasti sudah banyak keuntungan yang diraih,” ucapnya.
Di balik itu, ia menyoroti kerugian sosial dan lingkungan yang ditanggung masyarakat sekitar, yang menurutnya meliputi kerusakan jalan, debu, kebisingan, hingga kecelakaan lalu lintas yang menjadi masalah serius dan tidak bisa lagi diabaikan.
“Kalau giliran ada kebijakan gubernur yang mengembalikan kembali ketenangan hidup warga, agar bisa menikmati jalan dengan baik, terbebas dari debu, terbebas dari kebisingan, terhindar dari berbagai kecelakaan yang ditimbulkan karena angkutan yang besar-besar, pasti maju yang paling depan adalah rakyat yang paling bawah,” ucap Dedi.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk menciptakan konflik horizontal.
Sebagai gubernur, ia menekankan posisinya untuk berdiri di atas semua kepentingan.
“Untuk itu tidak mesti saling berhadapan. Gubernur bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan karena saya meyakini kebijakan itu bukan untuk satu kepentingan, tetapi untuk semua kepentingan,” ucap Dedi.
Meski demikian, Dedi menyadari bahwa keputusannya tidak bisa memuaskan semua pihak.
“Setiap kebijakan tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada satu pihak yang merasa kecewa, dan saya harus memilih di antara itu,” tuturnya.
(bandung.kompas.com)
(Lilis Susanti)
