Menanggapi laporan warga tentang kondisi Danau Lido, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, langsung turun ke lokasi KEK MNC Lido, Bogor, untuk memantau situasi dan berdialog dengan masyarakat serta tim pengawas. Dalam kunjungannya, Hanif menekankan pentingnya pengawasan ketat dan pemulihan fungsi danau sebagai bagian dari ekosistem vital di kawasan DAS Cisadane dan Ciliwung.

SUPERSEMAR NEWS BOGOR – Menanggapi aduan masyarakat terkait pendangkalan Danau Lido, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, turun langsung meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Pada Sabtu (1/2/2025), Hanif menyampaikan apresiasi terhadap laporan warga yang menjadi landasan bagi pihaknya dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan secara lebih menyeluruh di Indonesia.

Danau Lido Berperan Vital dalam Ekosistem

Menurut Hanif, Danau Lido merupakan danau buatan peninggalan Belanda yang memiliki fungsi penting bagi keseimbangan ekosistem. Oleh sebab itu, mengembalikan fungsi danau ini menjadi prioritas, terutama karena lokasinya berada di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Cisadane.

Lebih lanjut, Hanif menyoroti bahwa kondisi air di Jabodetabek kini semakin kritis akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menambah tandon atau reservoir untuk menjaga ketersediaan air.

Luas Danau Menyusut Akibat Sedimentasi

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, luas ideal Danau Lido seharusnya mencapai 35 hektare. Namun, akibat sedimentasi dan pembangunan di sekitar kawasan, luasnya kini hanya tersisa 11 hektare.

“Jelas, ini harus dikembalikan. Badan air yang tertimbun akibat berbagai aktivitas harus segera direstorasi,” tegas Hanif.

Pengawasan Ketat dan Langkah Pemulihan

Saat ini, tim pengawas dari Kementerian Lingkungan Hidup tengah melakukan pengawasan mendetail terhadap kondisi danau serta aktivitas di sekitar KEK MNC Lido.

Hanif menegaskan bahwa pihaknya akan meminta Pemerintah Provinsi dan Kementerian PUPR untuk bekerja sama dalam merestorasi danau yang memiliki peran penting dalam suplai air bagi wilayah hilir DAS Cisadane.

Selain itu, ia menyoroti kontribusi berbagai aktivitas di sekitar danau, seperti jaring apung, restoran, dan kafe, yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan.

Langkah Tegas Jika Tidak Ada Perbaikan

Hanif menegaskan bahwa tim pengawas akan mengevaluasi semua pihak yang terlibat dalam perubahan fungsi danau. Jika tidak ada langkah pemulihan dalam periode yang ditentukan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas melalui mekanisme paksaan pemerintah.

Sebagai penutup, ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus lebih efektif dalam melakukan pembinaan. “Kami akan memanggil semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama,” pungkasnya.

SupersemarNewsTeam
Reporter: R/SanggaBuana