SUPERSEMAR NEWS — Gelombang protes besar di Nepal melahirkan sejarah politik baru. Para demonstran muda anti-korupsi menggunakan Discord untuk menggelar pemungutan suara cepat dalam menentukan perdana menteri interim.
Terpilih Lewat Pemungutan Suara Digital
Hasilnya, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki (73), resmi terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama di negeri Himalaya. Karki akan memimpin pemerintahan sementara usai jatuhnya kabinet KP Sharma Oli yang tumbang akibat unjuk rasa berdarah terkait korupsi dan nepotisme.
Adapun Nepal akan menggelar pemilu pada 5 Maret 2026 untuk menentukan perdana menteri definitif. Hingga saat itu, Karki dipercaya memegang kendali negara.
Simbol Perlawanan Generasi Muda
Pelantikan Karki sebagai PM interim menjadi simbol perlawanan terhadap praktik korupsi. Dukungan besar dari generasi muda, khususnya Generasi Z, memperlihatkan dorongan kuat untuk reformasi politik.
Komunitas We Nepali Group mendorong nama Karki setelah ribuan pemuda turun ke jalan menuntut perubahan dan kebebasan digital. Dalam sebuah pertemuan akbar dengan 5.000 anggota, mayoritas suara mendukung Karki sebagai pemimpin baru.
Rekam Jejak Hukum Sushila Karki
Sushila Karki bukan sosok asing di panggung hukum Nepal. Ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal pada 2016, sekaligus menjadi perempuan pertama di posisi itu. Selama kariernya, ia menangani berbagai kasus sensitif, termasuk vonis korupsi terhadap menteri aktif.
Salah satu langkah besarnya terjadi pada 2012, ketika ia memimpin sidang yang menjatuhkan hukuman kepada Jay Prakash Gupta, Menteri Teknologi Informasi saat itu. Vonis tersebut tercatat sebagai pertama kalinya seorang menteri aktif dipenjara karena korupsi di Nepal.
Namun, keputusannya kerap memicu konflik dengan eksekutif. Pada 2017, parlemen sempat mengajukan mosi pemakzulan karena Karki dianggap terlalu ikut campur dalam pengangkatan Kepala Polisi.
Latar Belakang Akademik
Karki memulai karier hukum sebagai advokat di Biratnagar pada 1979. Ia juga memiliki kedekatan dengan India. Gelar Master Ilmu Politik ia raih dari Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, pada 1975.
Di kampus itu, Karki aktif dalam kegiatan budaya dan sempat ditawari untuk mengajar serta menempuh PhD. Namun, ia memilih meniti jalur hukum hingga akhirnya menjadi hakim berpengaruh.
SupersemarNewsTeam