Momentum pengukuhan dan penyerahan SK Pejabat Ketua Umum DPP HPSMI kepada H. M. Gunther Gemparalam, SE., MA. menjadi tonggak penting dalam memperkuat arah gerakan Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia,” ujar salah satu pengurus dalam acara di Jakarta, Senin (3/11/2025).

SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA – Royal Kuningan Hotel, Senin 03 November 2025,
Ketua Dewan Penasehat Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI), Nasrudin Tueka, menegaskan pentingnya penataan ulang kebijakan pertanian nasional agar menjadikan petani sebagai pusat rantai nilai dan tuan di ladangnya sendiri.

Pernyataan itu disampaikan saat pengukuhan Penjabat HPSMI Gerakan Pertanian, yang menjadi langkah konkret organisasi dalam memperkuat rantai pasok pertanian nasional menuju pembangunan berkelanjutan.

“Negara harus mendengar petani berbicara. Kebijakan harus dimulai dari kehidupan nyata petani itu sendiri,” tegas Nasrudin.

Petani Harus Jadi Pusat Kebijakan dan Nilai Ekonomi

Menurut Nasrudin, arah kebijakan pertanian harus berangkat dari realitas kehidupan petani, bukan semata target produksi. Ia menilai kesejahteraan petani adalah citra sejati pertanian nasional.

“Petani harus kaya dari ladangnya, kuat, dan bahagia,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pertanian modern dan berkelanjutan tak akan tercapai tanpa kesejahteraan sosial dan ekonomi petani. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan transformasi digital pertanian.

Ketua Umum DPP HPSMI terpilih, H. M. Gunther Gemparalam, SE., MA. (kiri) berpose bersama sejumlah tamu undangan usai acara Pengukuhan dan Penyerahan SK Pejabat Ketua Umum DPP HPSMI yang digelar di Jakarta, Senin (3/11/2025). Acara tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat gerakan petani swadaya modern di Indonesia.

Digitalisasi Identitas Petani dan Pembangunan Desa

Nasrudin juga menyoroti pentingnya identitas digital bagi petani dan produknya, untuk memperkuat transparansi, distribusi, dan akses pasar.
Ia mendorong pembentukan tim Petani Unggul berbasis data digital melalui penerapan Smart Farming Indonesia, sebuah inisiatif yang mengintegrasikan teknologi Internet of Things (IoT) dalam pertanian modern.

“Membangun kawasan pedesaan harus jadi gerakan keyakinan dan perubahan,” tambahnya.

Langkah ini mendukung agenda strategis nasional menuju pemberdayaan desa digital, yang telah menjadi fokus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pertanian Sebagai Jalan Peradaban

Lebih jauh, Nasrudin menegaskan misi pertanian bukan hanya soal swasembada pangan, melainkan membangun kesejahteraan dan peradaban pedesaan.

“Pertanian harus menjadi jalan bagi peradaban. Desa harus menjadi pusat kehidupan ekonomi yang beradab,” katanya.

Pernyataan ini sejalan dengan semangat Nawacita Pembangunan Desa dan program Desa Maju Mandiri dan Sejahtera (DMMS) yang diusung pemerintah.

Transparansi dan Tata Kelola Organisasi

Menutup arahannya, Nasrudin menegaskan pentingnya akuntabilitas kelembagaan HPSMI.
Ia meminta seluruh pengurus melaksanakan rapat tahunan dan audit keuangan secara transparan.

“Setiap tahun di akhir Desember harus ada audit kegiatan dan keuangan,” ujarnya tegas.

Dengan tata kelola yang baik, HPSMI diharapkan menjadi motor reformasi agraria dan penggerak ekonomi hijau berbasis desa.

Iriani S. Bustami: Penguatan Internal Jadi Pondasi

Sementara itu, Ketua Dewan Pendiri HPSMI, Iriani S. Bustami, menegaskan pentingnya penguatan struktur internal organisasi sebelum memperluas gerakan nasional.

Dalam wawancara eksklusif dengan Supersemar News, ia menyoroti arah kepemimpinan baru di bawah Penjabat Ketua Umum HPSMI, H. M. Gunther Gemparalam, SE., MA., sebagai momentum membangun sinergi nasional.

“Internal dulu yang harus diperbaiki sebelum melangkah keluar,” ujarnya.

Saat ini HSPMI baru memiliki 23 wilayah resmi, dan akan fokus memperluas pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di daerah-daerah yang belum terbentuk.

Langkah ini mendukung program Swasembada Pangan Nasional dari Kementerian Pertanian, sekaligus memperkuat posisi HPSMI sebagai mitra strategis pemerintah.

Fokus 2025: Pembentukan Wilayah Baru dan Kolaborasi Nasional

Menurut Iriani, prioritas 2025 adalah pembentukan DPC baru dan penguatan komunikasi antarwilayah agar program organisasi berjalan efektif dan terukur.

“Kalau infrastruktur sudah terbentuk, kita bisa membangun bersama,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergitas dengan akademisi, pemerintah, dan sektor swasta, agar HPSMI dapat berperan aktif dalam modernisasi pertanian nasional.

Gunther Gemparalam: Digitalisasi Pasar dan Ekspor Komoditas

Dalam wawancara eksklusif, H. M. Gunther Gemparalam, SE., MA., menyebut kepemimpinannya berfokus pada digitalisasi pasar pertanian, ekspor hasil pertanian, dan diversifikasi pangan lokal.

“Melalui era digital, petani bisa langsung menjangkau pasar dan pembeli,” ujarnya.

Ia menilai bahwa komoditas alternatif seperti sorgum perlu dikembangkan karena dapat tumbuh di berbagai lahan dan memiliki kandungan protein serta zat besi tinggi, sehingga mampu mengurangi impor pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Arah Baru HPSMI: Berbasis Rakyat dan Berorientasi Ekspor

Gunther menegaskan bahwa HPSMI akan menjadi organisasi penggerak sistem pertanian berbasis rakyat, dengan tiga fokus utama:

  1. Kesejahteraan petani dan pendidikan agraria.
  2. Pemanfaatan teknologi digital pertanian.
  3. Orientasi ekspor dan diversifikasi pangan Nusantara.

“Membangun pertanian dengan kondisi saat ini butuh kerja bersama, bukan sekadar kebijakan,” tegasnya.

Petani Bangkit untuk Indonesia Sejahtera

Gerakan “Petani Bangkit” kini menjadi panggilan moral bagi seluruh pemangku kepentingan pertanian. Melalui kolaborasi antarwilayah dan inovasi digital, HPSMI bertekad menciptakan sistem pertanian berdaulat, adil, dan berkelanjutan.

“Mari jadikan pertanian bukan sekadar pekerjaan, tapi peradaban. Di ladang yang subur, masa depan bangsa ini ditanam,” tutup Nasrudin Tueka.

SupersemarNewsTeam
Reporter:
R/Rifay Marzuki