Supersemar News – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Boby Rasyidin, baru-baru ini mengeluhkan soal banyaknya lahan perusahaan yang dikuasai oleh sejumlah pihak berkedok organisasi masyarakat alias ormas. Semisal di Jakarta seperti kawasan Senen hingga Tanah Abang, banyak lahan di sekitar bantaran rel maupun stasiun selama puluhan tahun dikelola dan dikuasai ormas tertentu.
‎
‎Keluhan penguasaan lahan KAI oleh ormas ini mengemuka dalam rapat antara manajemen KAI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Dalam rapat tersebut, awalnya Boby dicecar Ara mengapa banyak lahan-lahan milik KAI dibiarkan terbengkalai. Padahal, secara legalitas, status tanahnya jelas milik BUMN perkereapian tersebut.
‎
‎Ara meminta lahan-lahan menganggur milik KAI bisa dioptimalkan untuk membangun hunian dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di sekitar stasiun kereta.
‎
‎”Saya mau tanya Pak Dirut (Bobby Rasyidin), jadi kendalanya apa kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apalagi Pak,” tanya Ara kepada Dirut KAI, dikutip pada Selasa (7/4/2026).
‎
‎Merespon pertanyaan Ara, Bobby mengungkapkan bahwa selama ini tanah-tanah milik KAI banyak dikelola maupun dikuasai ormas. Sehingga ketika lahan-lahan BUMN ini hendak digunakan, salah satunya dimanfaatkan untuk membangun proyek hunian, perusahaan harus berhadapan dengan ormas.
‎
‎”Problemnya adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal. Sudah (legalitasnya milik KAI),” ucap Bobby di hadapan Ara. Mendengar fakta yang disampaikan bos KAI, Ara mengaku bakal segera menindaklanjutinya. Menurutnya, negara tak seharusnya bisa kalah dari ormas. “Terjamin ya (legalitas status tanah), ini berarti bicara keberanian kan. Bicara ketegasan, ya sudah kasih sama yang berani saja, masa negara kalah sama yang beginian,” ungkap Ara.
‎
‎Fenomena Ormas Kuasai Lahan Negara Sebelumnya di Istana Negara, Ara juga menyebut banyak lahan milik PT KAI di Senen hingga Tanah Abang, Jakarta Pusat dikuasai pihak lain. Ara menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara harus hadir. Ara dan KAI pun mendapati bahwa banyak sekali tanah negara yang dikuasai pihak lain. Dia menegaskan negara akan merebutnya kembali.
‎
‎”Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain. Dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat yang menengah dan tanggung. Supaya kita bisa bersinergi dengan cepat,” jelasnya. Menurut Ara, nantinya, lahan-lahan itu akan dimanfaatkan untuk perumahan rakyat. Yang pasti, kata Ara, lahan-lahan negara yang dikuasai pihak lain ini kebanyakan merupakan bantaran rel kereta.
‎
‎”Iya, di banyak tempat. Di Tanah Abang itu lahan negara sangat strategis, di Bandung sangat strategis, di Medan sangat strategis. Kita menggunakan itu untuk kepentingan rakyat dan negara harus hadir. Kita mengurus negara ini harus punya nyali, ya, menegakkan kebenaran,” imbuh Ara.

(Dasen CM)