SupersemarNews, Jakarta — Polri bersama sejumlah kementerian dan lembaga memperkuat langkah mitigasi nasional untuk mengantisipasi potensi dampak El Nino dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) pada 2026.
Konsolidasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
Rapat koordinasi dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dengan melibatkan Kementerian Kehutanan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta jajaran Polri.
Dalam pemaparannya, BMKG mengingatkan adanya potensi penguatan fenomena El Nino pada 2026. Hingga akhir Juli, sebanyak 509 Zona Musim telah memasuki musim kemarau.
Dari jumlah tersebut, 437 zona diperkirakan mengalami kondisi yang lebih kering dibandingkan kondisi normal.
BMKG juga memproyeksikan peluang terjadinya El Nino mencapai 75 persen.
Sementara itu, sebanyak 5.019 titik panas (hotspot) telah terpantau di berbagai wilayah Indonesia, sehingga diperlukan langkah antisipasi yang lebih terintegrasi untuk mencegah terjadinya karhutla.
Menghadapi kondisi tersebut, Polri menggerakkan seluruh jajaran hingga tingkat Bhabinkamtibmas untuk memperkuat deteksi dini, melakukan verifikasi titik panas, meningkatkan patroli terpadu, memberikan edukasi kepada masyarakat, memperkuat kesiapsiagaan personel, serta menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan, Polri telah menyiagakan 48.368 personel Sabhara dan 23.360 personel Brimob. Selain itu, telah dilaksanakan 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga, 180 kegiatan kesiapan aksi, 2.850 kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta lebih dari 168.500 patroli terpadu di wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan.
Melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berharap langkah mitigasi dapat berjalan lebih efektif sehingga risiko bencana karhutla dapat ditekan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.Sumber: Divisi Humas Polri.