SUPERSEMAR NEWS | JAKARTA — Nahdlatul Ulama memasuki babak baru setelah Muktamar ke-35 NU menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031.
Penetapan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Senin, 31 Agustus 2026. Gus Kikin dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) setelah sebelumnya menjadi peraih suara terbanyak dalam penjaringan calon ketua umum dengan 472 suara.
Keputusan tersebut bukan sekadar pergantian kepemimpinan organisasi. Bagi NU, pergantian ketua umum selalu membawa konsekuensi strategis terhadap arah organisasi, tata kelola kelembagaan, penguatan pesantren, ekonomi warga, pendidikan, serta relasi NU dengan kehidupan kebangsaan.
Karena itu, memahami sosok Gus Kikin tidak cukup hanya dengan melihat hasil Muktamar ke-35 NU. Biografinya memperlihatkan perpaduan antara tradisi pesantren, pengalaman profesional, dunia usaha, kepemimpinan organisasi, dan pengabdian keumatan.
Gus Kikin, Putra Jombang dari Keluarga Ulama
KH Abdul Hakim Mahfudz lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 17 Agustus 1958. Ia merupakan putra KH Mahfudz Anwar dan Nyai Hj Abidah Ma’shum. Lingkungan keluarga tersebut membentuk fondasi keagamaan yang kuat sejak masa kanak-kanak.
Dari jalur ibunya, Gus Kikin memiliki hubungan nasab dengan keluarga besar Hadratussyaikh KH M. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebuireng. Sumber biografi Tebuireng menjelaskan bahwa jalur tersebut bersambung melalui Nyai Hj Khoiriyah Hasyim, putri sulung KH Hasyim Asy’ari.
Sementara dari garis ayah, nasab Gus Kikin tersambung dengan KH Anwar bin Alwi, pendiri Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi’in Paculgowang, Jombang. Dengan demikian, latar belakang Gus Kikin tidak dapat dilepaskan dari tradisi panjang jaringan ulama dan pesantren Jombang.
Namun, garis keturunan bukan satu-satunya faktor yang menjelaskan perjalanan kepemimpinannya. Rekam jejak Gus Kikin justru memperlihatkan bahwa ia menempuh jalan yang relatif berbeda dari pola kehidupan kiai pesantren pada umumnya.
Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Formal
Masa kecil Gus Kikin berlangsung di lingkungan Pondok Pesantren Sunan Ampel Jombang yang diasuh ayahnya. Ia juga belajar di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Seblak Jombang.
Untuk pendidikan formal, ia menempuh pendidikan dasar di Parimono, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Jombang dan SMA Negeri 2 Jombang.
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Gus Kikin memilih jalur pendidikan yang cukup berbeda. Ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta pada 1975–1979. Ia kemudian menjalani praktik pelayaran dan bahkan tercatat telah berlayar mengelilingi dunia dalam beberapa kesempatan.
Pilihan tersebut penting dicermati. Pendidikan pelayaran memberikan pengalaman yang berbeda dari pendidikan pesantren. Dunia maritim menuntut disiplin, ketepatan, kemampuan membaca situasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan.
Kelak, pengalaman tersebut menjadi bagian dari modal profesional Gus Kikin ketika memasuki dunia usaha.
Pada 2013, ia kembali menempuh pendidikan di Universitas Terbuka pada bidang komunikasi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa proses belajar tidak berhenti setelah seseorang memasuki dunia kerja maupun dunia pesantren.
Dari Pelaut, Djakarta Lloyd hingga Dunia Usaha
Salah satu sisi paling menarik dari perjalanan Gus Kikin adalah karier profesionalnya.
Setelah menyelesaikan pendidikan pelayaran dan menjalani praktik, Gus Kikin bergabung dengan PT Djakarta Lloyd, perusahaan pelayaran milik negara. Kariernya berkembang hingga pada 1988 ia dipercaya menjadi kepala cabang Djakarta Lloyd di Cilegon.
Pengalaman tersebut membentuk pemahaman praktis mengenai organisasi, manajemen, perdagangan, transportasi, dan logistik.
Kemudian, Gus Kikin memasuki dunia kewirausahaan. Pada 1998 ia mulai mendirikan sejumlah perusahaan di Surabaya. Beberapa sumber mencatat perusahaan-perusahaan tersebut bergerak pada sektor transportasi, pelayaran, kontraktor migas, teknologi informasi, komoditas, dan media.
Perkembangan usaha tersebut kemudian mencapai sekitar 22 perusahaan.
Di sinilah muncul karakter Gus Kikin sebagai ulama yang memiliki pengalaman kewirausahaan.
Dalam konteks NU, pengalaman tersebut mempunyai arti strategis. Organisasi dengan basis warga yang sangat besar membutuhkan bukan hanya kepemimpinan moral, tetapi juga kemampuan memahami ekonomi, kelembagaan, teknologi, komunikasi, dan perubahan zaman.
Karena itu, pengalaman bisnis Gus Kikin dapat menjadi modal dalam membangun agenda kemandirian ekonomi Nahdliyin, selama tetap ditempatkan dalam koridor amanah, transparansi, dan kepentingan organisasi.
Pulang ke Pesantren Tebuireng
Perjalanan Gus Kikin kemudian memasuki fase penting ketika ia kembali lebih dekat dengan dunia pesantren.
Pada sekitar pertengahan dekade 2010-an, Gus Kikin dipercaya membantu pengembangan Pesantren Tebuireng. Ia kemudian menjadi wakil pengasuh. Setelah KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah wafat pada 2020, Gus Kikin dipercaya menjadi Pengasuh Pesantren Tebuireng ke-8.
Tebuireng memiliki posisi khusus dalam sejarah NU. Pesantren ini didirikan KH Hasyim Asy’ari dan menjadi salah satu pusat penting perkembangan pendidikan Islam serta tradisi keulamaan Indonesia.
Karena itu, amanah sebagai pengasuh Tebuireng tidak hanya menyangkut pengelolaan lembaga pendidikan. Amanah tersebut juga membawa tanggung jawab menjaga tradisi keilmuan, moral, kebangsaan, dan pesantren.
Dari titik inilah kiprah Gus Kikin di lingkungan NU semakin kuat.
Memimpin PWNU Jawa Timur
Pada 2024, Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur masa khidmah 2024–2029 dalam Konferwil NU Jawa Timur di Jombang. Keputusan tersebut kemudian disahkan melalui SK PBNU.
Kepemimpinan di tingkat PWNU Jawa Timur merupakan pengalaman organisasi yang penting. Jawa Timur selama ini dikenal sebagai salah satu basis utama tradisi pesantren dan Nahdlatul Ulama.
Menariknya, dalam penyusunan kepengurusan PWNU Jawa Timur, Gus Kikin menekankan aspek regenerasi, kaderisasi, apresiasi, dan akomodasi daerah. Struktur tersebut juga mencakup berbagai bidang, mulai dari dakwah, pendidikan, organisasi, kaderisasi, ekonomi umat, pemberdayaan pesantren, media, advokasi, lingkungan, kesehatan, hingga teknologi.
Fakta ini memberikan gambaran bahwa kepemimpinan Gus Kikin tidak hanya berorientasi pada aspek keagamaan. Ia juga melihat organisasi sebagai sistem yang harus mampu menjawab persoalan masyarakat secara konkret.
Dari PWNU Jatim Menuju PBNU
Perjalanan tersebut akhirnya membawa Gus Kikin ke panggung nasional.
Dalam penjaringan calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin memperoleh 472 suara, tertinggi dibandingkan kandidat lainnya. Empat nama berikutnya adalah KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Sochib 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf 258 suara, dan KH Nusron Wahid 207 suara. Lima nama tersebut kemudian dibawa ke forum AHWA.
Namun, perlu ditegaskan bahwa 472 suara bukan berarti Gus Kikin langsung terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.
Mekanisme berikutnya menggunakan AHWA. Setelah lima nama calon dibawa ke forum tersebut, anggota AHWA bermusyawarah dan akhirnya secara mufakat menetapkan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031.
Perbedaan antara hasil penjaringan dan keputusan AHWA penting dijelaskan agar publik memahami proses Muktamar secara utuh.
AHWA dan Makna Musyawarah dalam NU
Pemilihan melalui AHWA menjadi salah satu aspek penting dalam Muktamar ke-35 NU.
Forum tersebut menempatkan para ulama yang dianggap memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan strategis organisasi. Dengan mekanisme itu, keputusan mengenai ketua umum tidak semata-mata ditentukan oleh perolehan suara penjaringan.
Secara organisatoris, hasil 472 suara menunjukkan bahwa Gus Kikin memperoleh dukungan terbesar pada tahap penjaringan. Namun keputusan final tetap berada dalam mekanisme AHWA.
Dengan demikian, kemenangan Gus Kikin merupakan hasil dari dua tahap yang saling berkaitan: dukungan kuat dalam penjaringan dan keputusan mufakat melalui AHWA.
Qanun Asasi dan Tantangan Mengembalikan Ruh Organisasi
Salah satu gagasan yang melekat pada Gus Kikin adalah perhatian terhadap Qanun Asasi NU.
Qanun Asasi bukan sekadar dokumen sejarah. Ia menjadi salah satu fondasi pemikiran organisasi yang dirumuskan oleh KH Hasyim Asy’ari.
Dalam konteks kepemimpinan PBNU 2026–2031, gagasan kembali kepada Qanun Asasi dapat dibaca sebagai upaya memperkuat kembali identitas dasar organisasi.
Namun, tantangannya tidak sederhana.
NU hari ini menghadapi perubahan sosial yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa awal berdirinya organisasi. Warga NU hidup dalam lingkungan digital, ekonomi global, perubahan demografi, perkembangan kecerdasan buatan, kompetisi pendidikan, persoalan lingkungan, serta dinamika politik nasional.
Karena itu, kembali kepada Qanun Asasi tidak seharusnya dimaknai sebagai kembali ke masa lalu secara literal. Sebaliknya, nilai dasar organisasi harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
Ulama, Pengusaha, dan Tantangan Kemandirian Ekonomi
Pengalaman Gus Kikin di dunia usaha memberikan perspektif lain bagi kepemimpinannya.
NU memiliki basis massa besar. Akan tetapi, kekuatan jumlah harus diterjemahkan menjadi kekuatan produktif. Pendidikan, kesehatan, pesantren, UMKM, pertanian, teknologi, ekonomi digital, dan kewirausahaan merupakan bidang yang dapat menjadi ruang pemberdayaan warga.
Karena itu, pengalaman Gus Kikin sebagai pengusaha dapat menjadi modal penting untuk memperkuat agenda ekonomi Nahdliyin.
Namun, di sisi lain, pengalaman bisnis juga menghadirkan tuntutan transparansi dan tata kelola. Semakin besar organisasi, semakin besar pula kebutuhan terhadap akuntabilitas.
Inilah salah satu ujian utama kepemimpinan PBNU 2026–2031: bagaimana menggabungkan otoritas moral ulama dengan profesionalisme manajemen modern tanpa mengaburkan batas antara kepentingan organisasi, kepentingan publik, dan kepentingan bisnis.
Menjaga NU dari Tarikan Politik Praktis
Gus Kikin juga dikenal membawa gagasan agar NU lebih fokus mengurus umat dan agama serta tidak terseret terlalu jauh ke dalam politik praktis.
Gagasan tersebut mempunyai relevansi besar.
NU merupakan organisasi keagamaan sekaligus kekuatan sosial yang mempunyai pengaruh luas. Karena itu, keputusan politik yang terlalu dekat dengan kepentingan kekuasaan dapat berpotensi mengganggu independensi organisasi.
Sebaliknya, menjaga jarak dari politik praktis bukan berarti NU harus kehilangan peran kebangsaan.
NU tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga demokrasi, konstitusi, toleransi, persatuan nasional, keadilan sosial, serta kepentingan masyarakat.
Di sinilah kepemimpinan Gus Kikin akan diuji: mampu atau tidak membangun posisi NU yang kuat secara sosial tanpa menjadikan organisasi sebagai kendaraan kepentingan politik praktis.
Tantangan Besar Ketum PBNU 2026–2031
Gus Kikin menerima amanah ketika NU menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Pertama, konsolidasi internal harus menjadi prioritas. Perbedaan pandangan dalam organisasi merupakan sesuatu yang wajar, tetapi jangan sampai berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Kedua, NU perlu memperkuat kaderisasi. Organisasi sebesar NU membutuhkan generasi baru yang memahami tradisi keislaman sekaligus menguasai teknologi, ekonomi, komunikasi, sains, dan tata kelola organisasi.
Ketiga, pesantren harus diperkuat sebagai pusat pendidikan sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Keempat, ekonomi warga NU perlu mendapatkan perhatian serius. Kemandirian ekonomi harus dibangun melalui pendidikan kewirausahaan, akses modal, teknologi, jaringan usaha, dan penguatan UMKM.
Kelima, NU harus mampu menghadapi era digital. Ruang dakwah telah berubah. Informasi bergerak cepat, sementara disinformasi dan polarisasi juga semakin mudah menyebar.
Karena itu, PBNU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menggabungkan tradisi, teknologi, spiritualitas, profesionalisme, dan kebangsaan.
Gus Kikin dan Babak Baru Nahdlatul Ulama
Penetapan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU 2026–2031 bukan sekadar kisah tentang seorang kiai dari Jombang yang berhasil mencapai pucuk organisasi.
Lebih dari itu, perjalanan hidupnya memperlihatkan lintasan yang unik: tumbuh di lingkungan pesantren, menempuh pendidikan pelayaran, menjadi profesional di perusahaan pelayaran, membangun usaha, kembali mengabdi di pesantren, memimpin PWNU Jawa Timur, lalu dipercaya memimpin PBNU.
Lintasan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan NU tidak hanya lahir dari ruang pengajian. Kepemimpinan juga ditempa oleh pengalaman sosial, profesional, organisasi, dan kehidupan masyarakat.
Namun, tantangan terbesar Gus Kikin justru dimulai setelah Muktamar berakhir.
Mandat lima tahun ke depan menuntut pembuktian. Persatuan warga NU harus dijaga. Tata kelola organisasi harus diperkuat. Kaderisasi harus berjalan. Ekonomi umat harus tumbuh. Pesantren harus semakin berdaya. Dan NU harus tetap menjadi kekuatan moral yang mampu berdiri di tengah perubahan zaman.
Pada akhirnya, sejarah akan menilai kepemimpinan Gus Kikin bukan hanya dari bagaimana ia terpilih, tetapi dari apa yang berhasil ia kerjakan setelah menerima amanah tersebut.
Bagi NU, ukuran keberhasilan bukan semata-mata besarnya struktur organisasi. Ukurannya adalah seberapa jauh organisasi mampu menghadirkan kemaslahatan bagi umat, memperkuat persatuan bangsa, menjaga tradisi keilmuan, dan menjawab persoalan masyarakat secara nyata.
Gus Kikin kini bukan lagi sekadar kandidat. Ia telah menerima amanah sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031. Babak baru Nahdlatul Ulama pun dimulai.***(SB)
SupersemarNewsTeam
Sangga Buana
Sumber Berita : NU Online Jatim, ANTARA, Tebuireng Online, detikJatim. Olahan Redaksi Supersemar News.