-
Menko Yusril: Presiden siapkan Keppres bentuk Komisi Reformasi Polri
Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sedang mempersiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri. Komisi tersebut, kata dia, dibentuk guna merumuskan berbagai gagasan perubahan yang harus dilakukan terhadap tubuh Polri, untuk nantinya diserahkan kepada Presiden. “Belum ada target kapan akan…
-
Polri ajukan permohonan red notice Riza Chalid ke Interpol
Jakarta – Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri melalui NCB Interpol Indonesia telah mengajukan permohonan penerbitan red notice terhadap tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Mohammad Riza Chalid, ke Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis. “Semua persyaratan pengajuan IRN (Interpol Red Notice) telah dipenuhi oleh pihak Kejaksaan Agung RI pada pekan lalu. Selanjutnya, kami langsung mengajukan IRN…
-
Menko Yusril dukung penuh percepatan kodifikasi RUU Pemilu
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan dukungannya secara penuh terhadap upaya Koalisi Masyarakat Sipil yang mendorong percepatan kodifikasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Menurut dia, dorongan percepatan kodifikasi yang disampaikan pada audiensi di Jakarta, Selasa (16/9), tersebut penting sebagai bagian dari agenda reformasi politik nasional.…
-
Kasus kacab bank, polisi beberkan alasan tak terapkan pasal pembunuhan
Jakarta – Polisi mengungkapkan bahwa tidak diterapkannya pasal pembunuhan berencana kepada para tersangka penculikan yang berujung pada kematian Kepala Cabang Pembantu (KCP) salah satu bank di Jakarta Pusat berinisial MIP (37) karena mereka tidak berniat membunuh korban. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Wira Satya Triputra mengatakan bahwa para tersangka hanya berniat…
-
Pigai: Tuntutan 17+8 penguatan Komnas masuk dalam revisi UU HAM
Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebutkan salah satu dari 17+8 Tuntutan Rakyat yang meminta penguatan Komisi Nasional (Komnas) HAM masuk dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Saat ditemui usai kegiatan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU HAM bersama para tokoh HAM di Jakarta, Selasa, dia menyampaikan revisi UU HAM…
