-
Polisi tangkap pelaku TPPO jadikan perempuan Cianjur PSK

Cianjur – Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berinisial DR yang menjadikan DS (25) perempuan warga Cianjur sebagai penjaja seks komersial (PSK) untuk turis asing di kawasan Bogor hingga akhirnya meninggal akibat overdosis. Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto di Cianjur Kamis, mengatakan bahwa pengungkapan kasus TPPO terhadap perempuan…
-
KPK cegah Yasonna Laoly ke luar negeri

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly (YHL) terkait penyidikan dan pencarian terhadap buronan kasus dugaan korupsi Harun Masiku. Larangan tersebut diberlakukan bersamaan dengan larangan bepergian keluar negeri terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK). “Pada tanggal 24…
-
MKMK teliti laporan dugaan pelanggaran etik Saldi Isra-Arief Hidayat

Jakarta – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) masih meneliti kelengkapan persyaratan terkait laporan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang dilaporkan oleh Centrum Muda Proaktif. “Ya, (laporan) sudah (diterima). Kami, sekretariat, masih meneliti kelengkapan persyaratannya,” ucap Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna kepada ANTARA saat dikonfirmasi via pesan…
-
Media: Jerman setujui ekspor senjata tambahan ke Israel

Berlin – Jerman telah menyetujui ekspor senjata tambahan ke Israel senilai lebih dari 30 juta euro (setara 31,2 juta dolar AS atau sekitar Rp505,88 miliar) dalam beberapa pekan terakhir, menurut laporan media Der Spiegel pada Selasa (24/12). Secara keseluruhan, Jerman telah memberikan lampu hijau untuk ekspor senjata ke Israel dengan nilai total lebih dari 160…
-
Pakar sebut status tersangka Hasto Kristiyanto sebagai kemajuan kasus

Jakarta – Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Khusus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Agus Raharjo menilai penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka merupakan kemajuan bagi kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun demikian, Agus mengingatkan KPK agar tetap fokus pada aspek hukum, meskipun terdapat potensi pro dan kontra terhadap status…
-
Menkum: Pengampunan tindak pidana juga bisa lewat denda damai

Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai. Dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut. “Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada…
-
KPK cegah Hasto Kristiyanto keluar negeri

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk memberlakukan larangan bepergian ke luar negari terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. “Pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang kami miliki atau…
-
KPK tegaskan tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka Hasto

Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan tidak ada politisasi dalam penetapan status tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK). “Apakah penetapan ini ada politisasi? Ini jawabannya murni penegakan hukum,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Setyo juga menepis tudingan penetapan tersangka terhadap Hasto adalah upaya…
-
Presiden sementara Korea Selatan terancam dimakzulkan

Seoul – Partai oposisi utama Korea Selatan, Partai Demokrat (DP), pada Selasa menyatakan tekad untuk memakzulkan Presiden sementara Han Duck-soo atas penolakannya memberlakukan dua rancangan undang-undang mengenai penunjukan jaksa khusus. RUU tersebut ditargetkan untuk memungkinkan penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon Hee. Park Chan-dae, pemimpin fraksi DP, menyampaikan pernyataan tersebut…
-
Polri: Korban kasus DWP sebanyak 45 orang

Jakarta- Divisi Propam Polri mengklarifikasi bahwa jumlah korban kasus dugaan pemerasan terhadap warga Malaysia oleh oknum polisi dalam gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) pada 13-15 Desember 2024 adalah sebanyak 45 orang. Klarifikasi itu disampaikan secara langsung oleh Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Abdul Karim untuk membantah adanya kabar yang menyebutkan bahwa jumlah korban dalam kasus ini adalah…