-
KPK tetapkan pejabat BPK tersangka korupsi suap proyek jalur kereta
Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru yang merupakan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek perbaikan dan pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) pada Kementerian Perhubungan. “Kami menyampaikan terkait jalur kereta, sudah ada (pejabat BPK) yang jadi tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa…
-
Pemblokiran konten judi online
-
Ngakunya Pengusaha Batu Bara hingga Anggota DPR Teryata Pengangguran
Jakarta – Tamara Tyasmara mengaku telah ditipu oleh mantan kekasihnya sendiri yakni Yudha Arfandi. Pacaran sekitar 2 tahun lamanya, Tamara Tyasmara mengaku tidak tahu apa sebenarnya pekerjaan sang mantan kekasih. Padahal, ia kerap menghabiskan waktu bersama dan mengobrol soal kehidupan. Yudha Arfandi mengaku bekerja di perusahaan batu bara, yang mana pekerja di sana terkenal punya…
-
Menjaga Supremasi Hukum dan Kenetralan ASN Dalam Pilkada 2024
Workshop netralitas ASN dalam Pilkada Kota Bogor oleh Bawaslu, dihadiri ASN dan tokoh, termasuk pengamat hukum Unpak, Iwan Darmawan, yang menyoroti pentingnya demokrasi konstitusional dan supremasi hukum dalam Pilkada 2024. SUPERSEMARNEWS.COM BOGOR – Iwan Darmawan, Pengamat Hukum Universitas Pakuan (Unpak) menyoroti pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 11/27/2024. Menurutnya, hakikat demokrasi merupakan hasil kontrak…
-
MOU KASAD dan Mendag Perkuat Sahnya Izin Impor Gula Tom Lembong, Komisi III: Tak Ada Aturan yang Dilanggar
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menilai tidak ada pelanggaran atau unsur perbuatan yang melawan hukum dalam kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi impor gula. Hal ini diungkapkan Sari Yuliati dalam Rapat Kerja dengan Jaksa Agung RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024)…
-
Cek Fakta, Prabowo Akan Bekukan KPK Untuk Sementara Waktu (Anti HoaX)
Jakarta (JACX) – Sebuah unggahan di media sosial TikTok menarasikan Presiden Prabowo Subianto akan menambahkan anggaran khusus untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan syarat KPK harus dapat memburu koruptor dalam 100 hari Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka KPK akan dibekukan sementara waktu. Berikut narasi dalam unggahan tersebut : “BREAKING NEWS Prabowo…
-
Wamenko Otto minta UU Tipikor Dilaksanakan Dengan Adil Untuk Jerat Koruptor
Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengatakan pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jangan sampai melukai keadilan tertinggi dan meminta agar dilaksanakan sejujur-jujurnya. “Harapan kita tentunya bagaimana penegak hukum dapat melaksanakan ini dengan hati-hati dengan adil. Jangan…
-
Menko Yusril Perintahkan Kemen Imipas Investigasi Rutan Salemba Dengan Cepat
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk melakukan langkah tegas dan investigasi terkait kaburnya tujuh tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba. “Saya sebagai Menteri Koordinator akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengambil satu langkah yang tegas,…
