Penghentian layanan Biskita Transpakuan memicu keluhan warga, DPRD Bogor panggil Dishub untuk pastikan transportasi publik tetap optimal.
SUPERSEMARNEWS.COM BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor akan memanggil [Dinas Perhubungan Kota Bogor](#) terkait penghentian sementara layanan [Biskita Transpakuan](#). Kebijakan ini menuai banyak keluhan warga karena kurangnya informasi yang jelas.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menyatakan bahwa rapat kerja akan segera digelar. “Kami akan memanggil Dishub, Organda, Perumda Trans Pakuan, dan PT Kodjari untuk mendapatkan kejelasan,” ujarnya. Menurut Hasbi, komunikasi intensif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan transportasi publik tetap optimal.
Dampak Penghentian Layanan
Penghentian sementara ini berdampak besar pada mobilitas warga, khususnya yang bergantung pada transportasi publik untuk aktivitas harian. Kondisi ini memaksa masyarakat mencari alternatif transportasi yang cenderung lebih mahal. Dampaknya juga dirasakan oleh sektor ekonomi, termasuk UMKM dan sektor informal, karena terganggunya konektivitas.
Komitmen DPRD untuk Pelayanan Publik
Hasbi menegaskan bahwa transportasi publik adalah kebutuhan vital yang harus terus berjalan. “Setiap anggaran harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya. Layanan seperti Biskita Transpakuan perlu diprioritaskan demi menjaga pelayanan dan kesejahteraan warga Kota Bogor.
Transisi yang baik antara berbagai pihak sangat dibutuhkan agar solusi cepat dapat ditemukan, menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik.
SupersemarNewsTeam
Reporter: R/SanggaBuana
