BANDUNG, Supersemar News – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menerima kritik dari berbagai pakar lingkungan terkait rencana Pemerintah Kota Bandung yang akan mengganti teknologi pemusnahan sampah dengan teknologi insinerator dengan teknologi pengolahan sampah menjadi Refuse-Derived Fuel (RDF).
“Saya kira kritik itu bagus,” kata Farhan di Jalan Pahlawan, Kota Bandung, Senin (9/2/2026).
Farhan pun mengaku jika pihaknya siap menerima saran dan usulan apapun dan dari pihak manapun jika memiliki solusi yang cepat dan murah dalam mengurangi sampah di Kota Bandung yang mencapai lebih dari 1.500 ton per hari.
Namun dia memastikan tidak akan menerima usulan jika pengolahan sampah masih menggunakan pola pembakaran.
“Kalau memang ada teknologi lebih canggih, lebih murah, sangat terbuka untuk siapapun bisa datang ke Bandung untuk menyampaikan gagasan pengelolaan sampah. Cuma, kalau menggunakan termal, itu tidak dinstruksikan oleh pak Menteri (Lingkungan Hidup),” ucapnya.
Farhan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung sebenarnya sudah memiliki kontrak pengolahan sampah dengan konsep Waste to Energy (WTE) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di TPA Legok Nangka. Namun perjanjian tersebut belum terlaksana lantaran hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak kunjung membuka TPA Legok Nangka.
Menurut Farhan, dengan kondisi darurat sampah saat ini, Pemerintah Kota Bandung perlu bertindak cepat mencari pengolahan sampah yang efektif agar penumpukan tidak terjadi di Kota Bandung.
“Bagaimanapun juga nanti payung besarnya adalah WTE yang untuk Bandung Raya sudah diputuskan mengikuti skema Legok Nangka. Itu sebabnya kami sudah mengirimkan surat kesediaan kepada Pemprov Jabar bahkan sejak 2018 sudah tandatangan kontrak untuk WTE. Tapi sambil menunggu WTE, kita kan mesti berbuat sesuatu,” tuturnya.
Pakar ITB, Panji Prawisudha mengatakan bahwa perdebatan soal sampah ini selalu berputar pada teknologi pengolahan, mulai dari insinerator, konversi sampah jadi RDF, hingga pembangkit listrik berbasis sampah (PSEL).
Akar masalah justru berada pada aspek pengelolaan khususnya layanan pengangkutan sampah yang belum menjangkau seluruh wilayah.
“Masalahnya muncul karena sampah yang seharusnya diangkut ternyata dibuang oleh masyarakat ke sungai atau ke tempat-tempat kosong karena memang tidak ada sarana untuk mengangkutnya. Sehingga kalau saya melihat, masalah utama persampahan di Indonesia itu lebih kental di nuansa pengelolaannya. Bukan hanya di masalah pengolahannya,” ucapnya.
Selain itu, Menurut Panji, RDF memang memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar, dengan nilai yang cukup tinggi pada jenis tertentu.
“Plastik itu nilai kalornya sebetulnya bisa jadi dua kali lipat lebih tinggi dari batu bara,” ucapnya.
Namun, tantangan RDF di Indonesia terletak pada kualitas bahan baku. Sampah domestik didominasi sampah basah, sehingga RDF yang dihasilkan sering tidak memenuhi standar.
“Yang seharusnya dia berupa fluff, ternyata jadi seperti bubur, becek. Apalagi kalau musim hujan, itu jadi masalah,” ucapnya.
Akibatnya, hanya industri tertentu yang mampu menerima RDF dengan kualitas tidak stabil. Industri semen, menurutnya, menjadi yang paling fleksibel.
Sehingga kalau Bandung atau kita ingin menggunakan RDF sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah sampah, artinya memindahkan sampah ke industri, itu sebetulnya kita mesti cari dulu apakah memang ada industri semen yang terdekat dari sumber sampah.
“Nah, untuk kota Bandung itu biasanya menggunakan pabrik semen Cibinong yang relatif dekat dengan kota Bandung. Itu yang sekarang dilakukan oleh Pemprov Jabar,” tuturnya.