SUPERSEMAR NEWS – Laporan terbaru dari Committee to Protect Journalists (CPJ) menempatkan Israel sebagai negara dengan jumlah jurnalis terbunuh terbanyak di dunia sepanjang 2025. Data tersebut menunjukkan sedikitnya 84 pekerja media tewas dalam operasi militer yang berlangsung di Gaza dan wilayah lain yang terdampak konflik.
Angka itu menjadikan 2025 sebagai tahun paling mematikan bagi profesi jurnalis sejak CPJ mulai mencatat data pada 1992. Secara global, sebanyak 129 pekerja media kehilangan nyawa. Dengan demikian, lebih dari dua pertiga korban tewas tercatat berada dalam konteks operasi militer Israel.
Rekor Kematian Tertinggi Sejak 1992
CPJ dalam laporan tahunannya menegaskan bahwa lonjakan angka kematian jurnalis pada 2025 melampaui seluruh catatan historis organisasi tersebut. Sejak 1992, belum pernah jumlah korban mencapai angka setinggi ini.
Selain itu, CPJ mengklasifikasikan 47 kasus sebagai pembunuhan yang ditargetkan secara langsung. Dari jumlah tersebut, 38 insiden terjadi dalam konteks operasi militer Israel. Fakta ini memperkuat sorotan internasional terhadap pola kekerasan terhadap pekerja media di wilayah konflik.
Lebih jauh, CPJ menyebut adanya “budaya impunitas” yang terus berulang terhadap serangan kepada pers. Organisasi tersebut menilai minimnya akuntabilitas berkontribusi pada meningkatnya risiko bagi jurnalis di medan perang.
Gaza Jadi Episentrum Krisis
Sebagian besar korban merupakan jurnalis Palestina yang meliput perang di Gaza. Serangan udara dan artileri dilaporkan menghantam kantor media, tenda liputan, serta area sipil tempat jurnalis bekerja.
Dalam laporan yang juga dikutip oleh Al Jazeera, CPJ menyebut lima jurnalis jaringan tersebut masuk kategori korban pembunuhan yang ditargetkan. Termasuk di antaranya Anas al-Sharif dan Hossam Shabat yang tewas dalam serangan di Kota Gaza.
Sementara itu, situs pemantauan Shireen.ps—yang dinamai untuk mengenang Shireen Abu Akleh—mencatat bahwa sejak awal perang, hampir 300 jurnalis dan pekerja media telah terbunuh.
Data ini menunjukkan eskalasi signifikan dalam ancaman terhadap kebebasan pers di wilayah konflik.
Dugaan Disinformasi dan Tuduhan Sepihak
Israel dalam sejumlah kasus mengakui serangan yang menewaskan jurnalis, namun menyebut sebagian korban memiliki keterkaitan dengan kelompok bersenjata. Tuduhan tersebut dibantah oleh perusahaan media tempat korban bekerja.
CPJ secara tegas menyebut tudingan itu sebagai “fitnah mematikan”. Organisasi tersebut menilai pelabelan sepihak terhadap jurnalis tanpa bukti transparan justru membahayakan independensi pers dan memperbesar risiko kekerasan lanjutan.
Lebih lanjut, CPJ menekankan pentingnya investigasi independen dan transparan terhadap setiap kematian jurnalis. Tanpa proses hukum yang jelas, pola kekerasan dikhawatirkan terus berulang.
Angka Sebenarnya Bisa Lebih Tinggi
Laporan CPJ juga memperingatkan bahwa angka 84 kemungkinan belum mencerminkan keseluruhan korban. Pembatasan akses media, kehancuran infrastruktur, serta situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza mempersulit verifikasi lapangan.
“Dengan banyaknya bukti kontemporer yang telah hancur, jumlah sebenarnya mungkin tidak pernah diketahui,” tulis CPJ.
Kondisi ini memperlihatkan tantangan besar dalam mendokumentasikan pelanggaran terhadap jurnalis di zona perang aktif.
Perbandingan Global
Di luar Gaza dan Yaman, konflik bersenjata di Sudan juga menewaskan sembilan jurnalis sepanjang 2025. Di Meksiko, enam jurnalis tewas akibat kekerasan yang terkait kejahatan terorganisir. Sementara itu, empat jurnalis Ukraina dilaporkan meninggal akibat serangan militer Rusia.
Namun demikian, jumlah tersebut tetap jauh di bawah angka yang tercatat dalam konteks operasi militer Israel.
Implikasi terhadap Kebebasan Pers
Lonjakan kematian jurnalis berdampak langsung pada kebebasan pers global. Ketika jurnalis menjadi sasaran, publik kehilangan akses terhadap informasi independen dan akurat.
Dalam konteks ini, perlindungan terhadap jurnalis bukan hanya isu profesi, melainkan bagian dari perlindungan hak publik untuk mengetahui kebenaran.
Komunitas internasional kini menghadapi pertanyaan mendasar: bagaimana memastikan akuntabilitas dalam konflik modern yang semakin kompleks?
Desakan Investigasi Internasional
Sejumlah organisasi hak asasi manusia mendesak pembentukan mekanisme investigasi independen. Mereka menilai transparansi menjadi kunci untuk memutus rantai impunitas.
Selain itu, lembaga internasional diminta memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis yang meliput konflik bersenjata.
Tanpa langkah konkret, 2025 berpotensi menjadi preseden buruk bagi keselamatan pekerja media di masa mendatang.
Kesimpulan
Data CPJ menempatkan Israel sebagai negara dengan jumlah jurnalis terbunuh terbanyak pada 2025. Angka 84 korban, dari total global 129 kematian, mencerminkan krisis serius terhadap kebebasan pers di wilayah konflik.
Lebih jauh, peringatan tentang kemungkinan jumlah korban yang lebih tinggi menunjukkan urgensi investigasi menyeluruh dan transparan.
Bagi dunia media, tahun 2025 bukan sekadar statistik kelam, melainkan sinyal keras bahwa perlindungan jurnalis harus menjadi prioritas global.***(SB)
SupersemarNewsTeam