SUPERSEMAR NEWS | OPINI DAN ANALISIS STRATEGIS
Oleh : Nasruddin Tueka, Lemhannas RI Angkatan 52, Fokus Studi Ekonomi dan Isu-Isu Strategis
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Fondasi Kekuasaan yang Sejati
Nasruddin Tueka, Lemhannas RI Angkatan 52, fokus Studi Ekonomi dan Isu-Isu Strategis, menegaskan bahwa kekuasaan yang kuat tidak pernah lahir dari ketakutan, manipulasi, atau pencitraan semata. Kekuasaan yang mampu bertahan dalam lintasan sejarah selalu bertumpu pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks Indonesia modern, nilai tersebut bukan sekadar slogan konstitusional, melainkan fondasi utama bagi keberlangsungan negara, stabilitas sosial, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Di tengah percepatan transformasi digital global, dunia sedang memasuki fase baru yang ditandai oleh dominasi data, algoritma, kecerdasan buatan, dan pengaruh teknologi terhadap pengambilan keputusan publik. Namun demikian, kemajuan teknologi tidak serta-merta menjamin kemajuan peradaban. Sebaliknya, tanpa moralitas dan pengawasan yang kuat, teknologi justru dapat menjadi alat yang memperbesar ketimpangan, mempercepat manipulasi informasi, dan menggerus kepercayaan publik.
Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa setiap inovasi digital tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Teknologi harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Algoritma harus memperkuat keadilan sosial, bukan menciptakan ketidakadilan baru yang tersembunyi di balik kecanggihan sistem.
Era Algoritma dan Perebutan Pengaruh Kekuasaan
Saat ini, kekuasaan tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer, sumber daya alam, atau dominasi ekonomi. Kekuasaan modern juga ditentukan oleh penguasaan data dan kemampuan mengelola informasi.
Dalam praktiknya, algoritma telah menjadi instrumen strategis yang memengaruhi opini publik, perilaku ekonomi, hingga arah kebijakan nasional. Perusahaan teknologi global memahami bahwa data merupakan aset yang memiliki nilai lebih besar dibandingkan banyak komoditas konvensional.
Selanjutnya, pemerintah di berbagai negara berlomba membangun ekosistem digital yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia pun tidak dapat menghindari realitas tersebut. Digitalisasi menjadi kebutuhan sekaligus tantangan yang harus dihadapi secara cerdas dan terukur.
Namun, terdapat persoalan mendasar yang sering kali luput dari perhatian. Semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada sistem digital, semakin besar pula risiko penyalahgunaan yang muncul apabila pengawasan tidak berjalan efektif.
Di sinilah pentingnya membangun moralitas algoritma. Sistem digital harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kepentingan publik. Negara harus memastikan bahwa teknologi tidak menjadi alat segelintir kelompok untuk memperkuat dominasi kekuasaan melalui manipulasi data dan informasi.
Ketika Seorang Jenderal Dikhianati Orang-Orang Kepercayaannya
Sejarah dunia menunjukkan bahwa banyak pemimpin besar tidak jatuh karena serangan musuh dari luar. Sebaliknya, mereka justru runtuh akibat pengkhianatan dari lingkaran terdekatnya sendiri.
Fenomena tersebut masih relevan hingga hari ini. Dalam berbagai organisasi, institusi pemerintahan, maupun korporasi besar, ancaman terbesar sering kali berasal dari mereka yang memiliki akses terhadap kepercayaan pemimpin.
Seorang jenderal yang memimpin pertempuran dapat memenangkan banyak peperangan. Akan tetapi, kemenangan di medan tempur tidak otomatis menjamin kemenangan dalam mengelola kekuasaan.
Ketika seorang pemimpin terlalu percaya pada laporan yang disusun bawahannya tanpa mekanisme verifikasi yang memadai, maka ruang manipulasi mulai terbuka. Orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi dapat menyajikan data yang tampak meyakinkan, tetapi sesungguhnya telah direkayasa demi mempertahankan posisi, memperoleh keuntungan ekonomi, atau membangun citra tertentu.
Lebih jauh lagi, para pengkhianat modern tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasat mata. Mereka dapat bersembunyi di balik laporan statistik, presentasi digital, survei yang dimanipulasi, hingga algoritma yang dirancang untuk menyesatkan pengambilan keputusan.
Akibatnya, pemimpin merasa dirinya berada dalam posisi aman dan kuat, padahal sesungguhnya fondasi organisasi sedang mengalami keretakan serius.
Situasi ini sangat berbahaya karena menciptakan ilusi kekuatan. Pemimpin melihat angka-angka yang indah, mendengar laporan keberhasilan yang berlebihan, dan menerima pujian yang terus-menerus. Sementara itu, masalah sesungguhnya disembunyikan oleh para oportunis yang memanfaatkan kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Korupsi Masif Dimulai dari Hilangnya Pengawasan
Ketika pengkhianatan mulai tumbuh dalam lingkaran kekuasaan, korupsi biasanya mengikuti dari belakang.
Hal ini terjadi karena para pelaku memahami bahwa pengawasan telah melemah. Mereka melihat peluang untuk memperkaya diri sendiri tanpa takut menghadapi konsekuensi yang serius.
Dalam banyak kasus, korupsi tidak dilakukan oleh individu tunggal. Sebaliknya, korupsi berkembang menjadi jaringan yang melibatkan banyak pihak. Mereka saling melindungi, saling menutupi kesalahan, dan membangun sistem yang memungkinkan praktik penyimpangan berlangsung dalam jangka panjang.
Lebih mengkhawatirkan lagi, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperhalus modus korupsi tersebut. Jejak transaksi dapat disamarkan melalui berbagai mekanisme yang kompleks. Informasi dapat dipilah dan disajikan secara selektif untuk membentuk persepsi tertentu.
Karena itu, transparansi harus menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah harus memanfaatkan teknologi bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga untuk memperkuat akuntabilitas dan pengawasan.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga integritas sistem. Publik yang kritis dan memiliki literasi digital yang baik akan menjadi benteng pertama dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan.
Krisis Kepercayaan: Ancaman Terbesar Abad Digital
Di era informasi, kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat berharga. Tanpa kepercayaan, pembangunan akan berjalan lambat. Investasi menurun, stabilitas politik terganggu, dan produktivitas ekonomi melemah.
Saat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi, berbagai bentuk disinformasi akan lebih mudah berkembang. Narasi kebencian, polarisasi politik, dan konflik sosial dapat meningkat secara signifikan.
Oleh sebab itu, membangun kepercayaan publik harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan nasional.
Pemerintah perlu menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Transparansi harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas. Setiap kebijakan yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Di sisi lain, media massa juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas ruang publik. Media tidak boleh sekadar mengejar sensasi atau popularitas sesaat. Sebaliknya, media harus menjadi instrumen pendidikan publik yang mendorong lahirnya masyarakat yang kritis, cerdas, dan berdaya saing.
Politik Kemanusiaan sebagai Jalan Peradaban
Bangsa yang besar tidak dibangun melalui politik ketakutan. Bangsa yang besar lahir melalui politik kemanusiaan yang menghormati martabat setiap warga negara.
Dalam konteks Indonesia, nilai tersebut sejalan dengan amanat Pancasila. Keadilan sosial, persatuan nasional, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan.
Lebih lanjut, politik kemanusiaan juga menuntut hadirnya pemimpin yang berani mendengar kritik. Pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang dikelilingi oleh pujian tanpa batas. Pemimpin yang kuat adalah mereka yang mampu menerima masukan, melakukan koreksi, dan terus memperbaiki diri.
Dengan demikian, ruang demokrasi harus tetap dijaga agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab.
Membangun Indonesia Maju Melalui Literasi dan Vokasi
Di tengah kompetisi global yang semakin ketat, Indonesia membutuhkan strategi pembangunan yang berbasis pengetahuan. Literasi dan vokasi harus menjadi prioritas utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
Generasi muda Indonesia harus dibekali kemampuan berpikir kritis, literasi digital, serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.
Selain itu, pendidikan karakter juga tidak boleh diabaikan. Kemampuan teknis yang tinggi tanpa integritas hanya akan menghasilkan individu yang cerdas tetapi berpotensi menyalahgunakan kekuasaan.
Karena itu, pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh. Negara perlu menciptakan keseimbangan antara penguasaan teknologi dan penguatan nilai-nilai moral.
Media memiliki peran strategis dalam proses tersebut. Sebagai sarana literasi dan vokasi, media harus mampu menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan konstruktif. Media harus menjadi jembatan antara pengetahuan, kebijakan, dan kepentingan masyarakat luas.
Penutup: Kekuasaan Akan Runtuh Jika Kehilangan Moralitas
Pada akhirnya, sejarah selalu memberikan pelajaran yang sama. Kekuasaan yang dibangun di atas keadilan akan memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Sebaliknya, kekuasaan yang dikelilingi pengkhianat, manipulasi data, dan korupsi akan menghadapi kemunduran secara perlahan tetapi pasti.
Di era perang hibrida dan dominasi algoritma saat ini, ancaman terbesar bukan hanya datang dari luar. Ancaman terbesar justru muncul ketika pemimpin gagal mengenali pengkhianatan yang tumbuh di dalam lingkaran kepercayaannya sendiri.
Karena itu, Indonesia harus terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, bukan instrumen untuk memperbesar ketimpangan atau mempertahankan privilese segelintir kelompok.
Melalui penguatan literasi, vokasi, moralitas algoritma, serta kepemimpinan yang berintegritas, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan visi Indonesia Maju. Sebab, pada hakikatnya, kekuasaan yang sejati bukanlah kemampuan untuk mengendalikan manusia, melainkan kemampuan untuk melayani manusia dengan adil, beradab, dan bermartabat.***(SB)
SupersemarNewsTeam
Reporter : R/Rifay Marzuki