SUPERSEMAR NEWS | JAKARTA — Nasruddin Tueka Lemhannas 52 yang fokus pada studi ekonomi dan isu-isu strategis kebangsaan menegaskan bahwa nasionalisme adalah ruh utama kepemimpinan dalam membangun masa depan Indonesia. Menurutnya, kepemimpinan nasional tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan politik dan ekonomi semata, tetapi harus dibangun di atas fondasi cinta tanah air, keberanian menjaga kedaulatan negara, serta keberpihakan penuh kepada rakyat.
Dalam pandangannya, arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto saat ini menunjukkan upaya serius membangun struktur ekonomi nasional yang lebih mandiri, kuat, dan berdaulat. Salah satu langkah strategis tersebut terlihat melalui penguatan BPI Danantara sebagai instrumen pengelolaan aset nasional demi memperbesar portofolio negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Menurut Nasruddin, nasionalisme bukan sekadar slogan politik. Sebaliknya, nasionalisme merupakan peta jalan kepemimpinan untuk memutus praktik monopoli, kartel, dan korupsi yang selama ini membebani struktur ekonomi nasional. Karena itu, setiap kebijakan strategis negara harus diarahkan untuk memperkuat pasar domestik, memperluas ekonomi kerakyatan, serta menciptakan kemandirian bangsa di tengah tekanan global.
Nasionalisme Sebagai Fondasi Kepemimpinan Negara
Nasruddin menilai bahwa seorang pemimpin nasional harus mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat luas. Ia menegaskan bahwa nasionalisme kepemimpinan harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan hanya retorika politik.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tengah mencoba membangun fondasi baru ekonomi Indonesia melalui penguatan aset nasional, pengelolaan sumber daya strategis, dan restrukturisasi sistem ekonomi yang lebih berdaulat. Dalam konteks tersebut, keberadaan Danantara menjadi bagian penting dalam strategi besar negara.
Ia menjelaskan bahwa visi utama BPI Danantara adalah mengakumulasi seluruh aset strategis Indonesia untuk meningkatkan nilai portofolio nasional. Dengan demikian, negara dapat memperbesar pemasukan dan memperkuat kapasitas fiskal demi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Nasruddin juga menyoroti pentingnya keberanian politik dalam mengambil keputusan strategis, meskipun pasar terkadang merespons negatif dalam jangka pendek. Menurutnya, seorang pemimpin nasional harus mampu berpikir jauh ke depan demi kepentingan bangsa.
“Nasionalisme adalah keberanian menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Pemimpin tidak boleh tunduk pada tekanan kepentingan asing yang merugikan rakyat,” tegasnya.
Danantara dan Strategi Ekonomi Nasional
Lebih lanjut, Nasruddin menjelaskan bahwa pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan bagian dari strategi besar negara untuk memperkuat kontrol nasional terhadap sektor strategis, khususnya sumber daya mineral dan energi.
Kebijakan ekspor minerba satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia yang mulai memasuki masa transisi pada 1 Juni 2026 dan akan efektif berlaku pada 1 Januari 2027 menjadi salah satu langkah yang paling disorot pasar.
Setelah pengumuman kebijakan tersebut, Jakarta Stock Exchange dilaporkan mengalami koreksi sekitar 1,5 persen. Namun demikian, Nasruddin menilai bahwa reaksi negatif pasar merupakan hal yang lazim ketika negara mulai melakukan restrukturisasi besar terhadap sistem ekonomi nasional.
Menurutnya, pasar global selama ini terbiasa dengan pola ekonomi lama yang memberi ruang besar terhadap dominasi asing. Karena itu, ketika Indonesia mulai memperkuat kontrol nasional, muncul sentimen negatif yang sebenarnya lebih bersifat psikologis dan politis.
Meski demikian, ia percaya bahwa langkah tersebut justru akan memperkuat posisi Indonesia dalam jangka panjang. Dengan pengelolaan aset yang terintegrasi dan berbasis kepentingan nasional, Indonesia dapat meningkatkan daya tawar ekonomi di tingkat global.
Panda Bond dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Selain Danantara, Nasruddin juga menyoroti langkah strategis pemerintah dalam rencana penerbitan “Panda Bond”, yakni surat utang global berdenominasi Yuan China yang direncanakan meluncur pada Juni atau Juli 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus dipahami sebagai instrumen pembiayaan alternatif untuk memperkuat sektor usaha menengah, UMKM, dan koperasi nasional.
Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh hanya bertumpu pada konglomerasi besar. Sebaliknya, negara harus membangun struktur ekonomi yang lebih inklusif dengan memperkuat kelas menengah dan sektor produktif rakyat.
Karena itu, Nasruddin mendukung penuh penguatan koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional sebagaimana amanat para pendiri bangsa.
“Koperasi adalah instrumen ekonomi rakyat. Jika koperasi diperkuat, maka fondasi ekonomi nasional akan semakin kokoh,” ujarnya.
Konsistensi Dukungan terhadap Koperasi dan UMKM
Dukungan Nasruddin terhadap koperasi dan UMKM bukanlah sikap yang muncul tiba-tiba. Sejak lama, ia aktif mendorong penguatan ekonomi kerakyatan sebagai solusi pemerataan kesejahteraan nasional.
Pada 2015, Nasruddin diketahui bertemu Menteri Koperasi saat itu, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga atau Puspayoga, untuk membahas penguatan koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas pentingnya memperkuat struktur golongan menengah dan UMKM agar mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional di tengah persaingan global.
Nasruddin menilai bahwa kelas menengah yang kuat akan menjadi penyangga stabilitas ekonomi Indonesia. Karena itu, negara harus hadir memberikan akses pembiayaan, pelatihan, teknologi, serta perlindungan pasar bagi pelaku UMKM dan koperasi.
Kemudian pada 2023, Nasruddin kembali melakukan diskusi strategis bersama Dirjen Pembinaan Koperasi dan UMKM, Hanung Harimba Rachman.
Diskusi tersebut berfokus pada peningkatan kualitas produk UMKM agar mampu menembus pasar ekspor internasional. Menurut Nasruddin, UMKM Indonesia memiliki potensi besar, namun masih menghadapi persoalan kualitas produksi, branding, dan akses pasar global.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mempercepat transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pemasaran digital agar produk Indonesia mampu bersaing di mancanegara.
Nasionalisme Ekonomi dan Transfer Teknologi
Nasruddin juga menegaskan bahwa Indonesia harus belajar dari negara-negara maju dalam membangun kekuatan ekonomi nasional. Namun demikian, adopsi sistem asing tidak boleh dilakukan secara membabi buta.
Menurutnya, setiap kerja sama internasional harus memberikan manfaat nyata bagi Indonesia, terutama dalam bentuk transfer teknologi, transfer pengetahuan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia nasional.
Ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap pihak asing hanya akan memperlemah daya saing bangsa dalam jangka panjang.
Karena itu, nasionalisme ekonomi harus diwujudkan melalui keberanian membangun industri nasional, memperkuat riset domestik, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar. Indonesia harus menjadi pemain utama dalam ekonomi global,” katanya.
Menuju Indonesia Emas yang Berdaulat
Dalam analisisnya, Nasruddin melihat bahwa arah pembangunan nasional saat ini mulai bergerak menuju penguatan kedaulatan ekonomi. Namun demikian, ia menilai bahwa tantangan ke depan masih sangat besar.
Persaingan global, tekanan geopolitik, perang ekonomi, hingga dominasi kapital internasional menjadi tantangan serius yang harus dihadapi Indonesia dengan strategi matang.
Karena itu, ia menilai kepemimpinan nasional harus tetap konsisten menjaga semangat nasionalisme sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.
Menurutnya, Indonesia Emas tidak akan tercapai tanpa keberanian melakukan reformasi struktural terhadap ekonomi nasional. Negara harus hadir melindungi kepentingan rakyat, memperkuat industri nasional, dan memastikan distribusi kesejahteraan berjalan lebih adil.
Nasruddin juga menegaskan bahwa nasionalisme bukan berarti anti asing. Sebaliknya, nasionalisme adalah kemampuan negara menjaga kepentingan nasional di tengah kerja sama internasional.
Ia percaya bahwa Indonesia memiliki seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk menjadi negara maju. Namun syarat utamanya adalah kepemimpinan yang berani, visioner, dan memiliki keberpihakan terhadap rakyat.
Kepemimpinan Nasional dan Masa Depan Indonesia
Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Nasruddin menilai Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas sekaligus melakukan transformasi besar secara bertahap.
Ia mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui pengelolaan aset strategis, penguatan koperasi, pembangunan industri nasional, serta peningkatan daya saing UMKM.
Menurutnya, seluruh langkah tersebut harus dipahami sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.
“Nasionalisme adalah ruh kepemimpinan. Tanpa nasionalisme, negara akan kehilangan arah. Tetapi dengan nasionalisme yang kuat, Indonesia mampu menjadi bangsa besar yang disegani dunia,” pungkas Nasruddin Tueka Lemhannas 52.***(SB)
SupersemarNewsTeam
Reporter : R/Rifay Marzuki
