SupersemarNews, JAKARTA, — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga Triwulan I Tahun 2026 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Dalam paparannya, Nusron menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen. Capaian ini dinilai sebagai indikator awal yang positif dalam pelaksanaan program kerja kementerian pada tahun anggaran berjalan.
Selain itu, sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang berada di bawah koordinasi ATR/BPN juga terus menunjukkan progres.
Pemerintah, kata Nusron, berupaya menjaga percepatan pelaksanaan program di lapangan agar target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.Tak hanya itu, penanganan sengketa dan konflik pertanahan turut menjadi perhatian utama.
Kementerian ATR/BPN terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan pertanahan secara sistematis guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pemerintah optimistis capaian kinerja dan realisasi anggaran akan terus meningkat pada triwulan berikutnya. Hal ini didukung oleh sinergi lintas sektor serta percepatan implementasi program di berbagai daerah.
Menurut Nusron, dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan kinerja kementerian. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan seluruh program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan nasional melalui pengelolaan tata ruang dan pertanahan yang berkelanjutan
Sumber : kantahkotajakartabarat
