SUPERSEMAR NEWS | BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali menorehkan prestasi penting dalam tata kelola pemerintahan dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Pencapaian ini menjadi tonggak bersejarah karena sekaligus menandai keberhasilan Kota Bogor meraih opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebanyak sepuluh kali.
Capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, opini WTP mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat kepada Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dalam agenda resmi yang berlangsung di Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Dedie didampingi Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil serta Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi.
WTP ke-10 Menjadi Bukti Konsistensi Pengelolaan Keuangan
Raihan opini WTP yang kesepuluh kalinya menunjukkan bahwa Kota Bogor mampu menjaga standar pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Tidak sedikit daerah yang berhasil memperoleh WTP, namun mempertahankannya selama satu dekade merupakan tantangan besar yang membutuhkan komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berupaya menjaga kualitas laporan keuangan dan tata kelola pemerintahan.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Bogor kembali memperoleh Opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Ini merupakan raihan WTP yang ke-10 bagi Kota Bogor. Tentu capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedie menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebatas pencapaian administratif semata. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kualitas pengelolaan keuangan yang baik mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas.
WTP Harus Berdampak pada Pelayanan Publik
Menurut Dedie, indikator keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya terletak pada laporan keuangan yang memperoleh opini terbaik. Yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan anggaran mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, Pemkot Bogor berkomitmen menjadikan capaian WTP sebagai fondasi untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan warga.
“Selanjutnya bagaimana kita mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemberian opini WTP harus tercermin dalam proses kerja pemerintah daerah yang semakin baik, efektif, transparan, dan sesuai harapan masyarakat,” tegas Dedie.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tata kelola keuangan bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, dan berintegritas.
Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, capaian WTP harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, administrasi kependudukan, hingga pelayanan sosial.
Transparansi Anggaran Menjadi Fondasi Pemerintahan Modern
Dalam era digital dan keterbukaan informasi saat ini, masyarakat semakin kritis dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan setiap program berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat.
Pemkot Bogor menilai bahwa prinsip transparansi anggaran harus menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan memberikan manfaat maksimal.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sepuluh kali berturut-turut juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berjalan secara efektif. Selain itu, kualitas penyusunan laporan keuangan dinilai telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan.
Penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang berkelanjutan menjadi faktor penting yang turut mendukung capaian tersebut.
DPRD Apresiasi Dedikasi Pemkot Bogor
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil memberikan apresiasi atas keberhasilan yang kembali diraih Pemkot Bogor. Menurutnya, mempertahankan opini WTP selama satu dekade merupakan prestasi yang mencerminkan dedikasi dan kerja keras seluruh unsur pemerintahan.
“Alhamdulillah, Kota Bogor kembali mendapatkan opini WTP untuk yang ke-10 kalinya berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah,” katanya.
Adityawarman menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penganggaran dan pelaksanaan APBD di Kota Bogor berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Ini prestasi dan dedikasi yang luar biasa mempertahankan 10 kali WTP. Mudah-mudahan penganggaran dan pelaksanaan APBD di Kota Bogor semakin baik lagi,” ujarnya.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif Perkuat Akuntabilitas
Keberhasilan meraih opini WTP tidak terlepas dari sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai lembaga pengawas. Kolaborasi yang baik antara fungsi eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
DPRD Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pengawasan yang efektif dinilai mampu mendorong efisiensi anggaran sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Karena itu, sinergi antara DPRD dan Pemkot Bogor perlu terus diperkuat guna memastikan pembangunan daerah berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Menjaga Prestasi, Mengawal Masa Depan Kota Bogor
Raihan opini WTP ke-10 menjadi catatan penting dalam perjalanan pembangunan Kota Bogor. Namun demikian, tantangan ke depan tidak semakin ringan. Pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tengah dinamika ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi momentum untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dengan fondasi tata kelola keuangan yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kota Bogor memiliki modal penting untuk mempercepat pembangunan daerah sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Sepuluh kali meraih opini WTP bukan sekadar angka. Capaian tersebut merupakan bukti nyata konsistensi, integritas, dan komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada masyarakat. Prestasi itu kini menjadi pijakan untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan pembangunan yang semakin berdampak bagi seluruh warga Kota Bogor.***(SB)
SupersemarNewsTeam
Sumber : Humas Pemerintah Kota Bogor / BPK RI Perwakilan Jawa Barat