JAKARTA, Supersemar News – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) angkat bicara terkait rencana pembentukan 750 batalyon tempur, lima Komando Armada (Koarmada), dan Satuan Antariksa hingga tahun 2029 mendatang.
Sebelumnya rencana tersebut terungkap usai Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kekuatan TNI Tahun 2025 sampai tahun 2029 pada pekan lalu.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan rencana pembangunan kekuatan TNI hingga tahun 2029 sebagaimana dibahas dalam rakor tersebut merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan Postur Ideal TNI sesuai arah kebijakan pertahanan negara.
Pembangunan itu, jelas Freddy, disusun secara bertahap, terukur, dan realistis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, kemampuan anggaran, serta perkembangan teknologi pertahanan.
Namun, ia menegaskan saat ini hal tersebut masih dalam tahap perencanaan.
“Terkait rencana pembentukan 750 batalyon tempur, 5 Koarmada RI, serta satuan antariksa di bawah Kohanudnas, hal tersebut masih dalam tahap perencanaan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kebijakan pertahanan nasional,” kata Freddy saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (2/11/2025).
Ia menjelaskan bila rencana itu terealisasi maka seluruh kekuatan TNI tersebut akan tetap berada dalam sistem komando dan kendali Mabes TNI sebagai organisasi induk yang mengkoordinasikan ketiga matra secara terpadu.
Menurutnya pembentukan satuan-satuan baru tersebut tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan efektivitas tugas-tugas Mabes TNI, khususnya di bidang operasi dan kesiapsiagaan.
“Peningkatan jumlah dan kemampuan satuan akan memperkuat daya tangkal serta memperluas kemampuan proyeksi kekuatan TNI di seluruh wilayah yurisdiksi NKRI,” kata Freddy.
Ia mengungkapkan secara keseluruhan, rencana itu mencerminkan komitmen negara dan TNI untuk terus bertransformasi menuju kekuatan yang modern, adaptif, dan mampu menjawab tantangan masa depan.
“Termasuk di domain baru seperti siber dan antariksa, dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Penguatan Pertahanan Darat di Perbatasan
Diberitakan sebelumnya, rencana pembentukan 750 Batalyon Tempur atau Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Koarmada RI, dan Satuan Antariksa di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) terungkap usai Kemenko Polkam menggelar Rakor Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kekuatan TNI Tahun 2025 sampai 2029 pada Rabu (29/10/2025) lalu.
Dalam rilis di laman resmi Kemenko Polkam disebutkan pembangunan kekuatan pertahanan diarahkan pada pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) untuk memperkuat kemampuan pertahanan mandiri di seluruh wilayah nusantara.
TNI Angkatan Darat (AD) memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan.
Wilayah itu meliputi Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, TNI AD juga menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur hingga tahun 2029.
Sedangkan TNI Angkatan Laut (AL) berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan 15 Komando Daerah Maritim (Kodaeral).
TNI AL juga berencana meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi.
Sementara itu, TNI Angkatan Udara (AU) menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029.
Selain itu, TNI AU juga menargetkan pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.
Isu strategis lain yang juga dibahas antara lain penguatan satuan siber dan nuklir-biologi-kimia (nubika) sebagai respons atas meningkatnya ancaman nonkonvensional, serta penambahan alutsista strategis termasuk kapal selam dan radar pertahanan udaram
Kemudian juga isu terkait integrasi sistem pertahanan berbasis Network Centric Warfare dan peningkatan interoperabilitas antar-matra, tantangan penyediaan lahan untuk pembangunan satuan dan pangkalan baru, terutama di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu juga dibahas pentingnya komunikasi publik strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan pertahanan nasional.