SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga memastikan tidak ada anggota keluarganya yang memiliki atau mengelola dapur MBG.
Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Pergantian kepemimpinan di BGN terjadi setelah Nanik S. Deyang mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Pernyataan Sudaryono menjadi penting karena program MBG memiliki skala nasional, anggaran besar, serta melibatkan ribuan SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, persoalan transparansi, potensi konflik kepentingan, dan pengawasan terhadap seluruh pihak yang terlibat menjadi perhatian publik.
Sudaryono: Saya Tidak Punya SPPG dan Dapur MBG
Dengan tegas, Sudaryono membantah adanya keterlibatan dirinya maupun keluarganya dalam pengelolaan SPPG.
“Enggak ada. Enggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur MBG,” kata Sudaryono di Istana Negara, Jakarta.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa jabatan sebagai Kepala BGN tidak otomatis memberikan akses khusus bagi dirinya atau keluarganya untuk mengelola unit pelaksana program MBG.
Lebih lanjut, Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku memiliki hubungan dekat dengan dirinya. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang menggunakan nama, hubungan keluarga, pertemanan, alumni, atau kedekatan personal untuk menawarkan akses khusus dalam program MBG harus diwaspadai.
Langkah ini menjadi sangat penting. Sebab, program dengan anggaran besar dan jaringan pelaksana yang luas selalu memiliki risiko penyalahgunaan nama pejabat, praktik percaloan, hingga klaim akses khusus terhadap proyek pemerintah.
Oleh karena itu, masyarakat maupun calon mitra harus memastikan setiap proses pengelolaan SPPG berjalan melalui mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai SPPG yang telah beroperasi juga dapat ditelusuri melalui kanal resmi Badan Gizi Nasional (BGN).
MBG Bukan Sekadar Makan Gratis
Selain menegaskan tidak memiliki SPPG, Sudaryono juga mengingatkan kembali tujuan utama program MBG.
Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa program tersebut bukan sekadar menyediakan makanan dalam jumlah besar. Fokus utama MBG adalah pemenuhan kebutuhan gizi bagi penerima manfaat.
“Ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis atau bukan makan banyak gratis, tetapi makan bergizi gratis,” ujar Sudaryono.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan. Pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan pangan, kandungan gizi, keamanan makanan, kebersihan dapur, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Dengan demikian, pengelolaan MBG membutuhkan standar yang ketat. Setiap SPPG harus menjalankan prosedur yang tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas.
Di sinilah pengawasan menjadi faktor penting. Semakin besar skala program, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang transparan, terbuka, dan berbasis data.
Dana APBN Harus Menggerakkan Ekonomi Desa
Sudaryono juga menilai program MBG memiliki dampak ekonomi yang luas. Menurutnya, anggaran negara yang digunakan untuk program tersebut dapat beredar hingga ke tingkat desa.
Ia menilai perputaran anggaran MBG dapat memberikan manfaat kepada petani, peternak, serta pelaku ekonomi lokal lainnya.
“Dana APBN yang besar itu kemudian beredar di desa-desa,” ujar Sudaryono.
Pengalaman selama menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, menurutnya, memberikan gambaran langsung mengenai dampak ekonomi yang dapat muncul ketika belanja pemerintah terhubung dengan sektor produksi masyarakat.
Para petani dapat memperoleh pasar bagi hasil pertanian. Peternak dapat memperoleh permintaan yang lebih stabil. Sementara itu, pelaku usaha kecil di daerah dapat memperoleh peluang untuk masuk ke dalam rantai pasok.
Namun demikian, manfaat ekonomi tersebut harus berjalan dengan prinsip transparansi. Perputaran uang negara harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tidak boleh terkonsentrasi hanya pada kelompok tertentu.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan rantai pasok MBG berjalan secara adil, terbuka, dan kompetitif. Pengadaan bahan pangan juga harus mendorong keterlibatan produsen lokal tanpa mengorbankan standar kualitas serta keamanan pangan.
Sudaryono Dipilih karena Mengikuti MBG Sejak Awal
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memilih Sudaryono karena memiliki pengalaman panjang dalam mengikuti perkembangan program MBG.
Menurut Prasetyo, Sudaryono telah mengikuti proses pembahasan program tersebut sejak masih berada dalam tahap konsep hingga penyusunan teknis pelaksanaannya.
Pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian juga dinilai relevan. Sebab, keberhasilan program MBG sangat berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan nasional.
Kementerian Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ekosistem pangan. Mulai dari produksi pertanian, peternakan, distribusi, hingga penguatan rantai pasok.
“Badan Gizi Nasional yang kegiatannya memberikan Makan Bergizi Gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian,” kata Prasetyo.
Menurutnya, bahan baku dan sumber pangan untuk program MBG membutuhkan dukungan ekosistem pertanian yang kuat.
Tantangan Kepala BGN: Transparansi dan Pengawasan
Kini, tantangan terbesar Sudaryono sebagai Kepala BGN bukan hanya memastikan program MBG berjalan. Ia juga harus memastikan program tersebut memiliki sistem pengawasan yang kuat.
Penegasan bahwa dirinya dan keluarganya tidak memiliki SPPG merupakan langkah awal untuk memperjelas posisi dan menghindari potensi konflik kepentingan.
Namun, publik tentu membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan. Transparansi harus diwujudkan melalui sistem yang dapat diperiksa dan diawasi.
Data mengenai SPPG, pengelola, standar operasional, mekanisme pengadaan, serta aliran anggaran harus tersedia secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan jumlah SPPG yang terus berkembang, pengawasan harus dilakukan secara berlapis. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat pengawasan, masyarakat, dan media memiliki peran penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Terlebih, BGN telah menyediakan informasi mengenai SPPG operasional sebagai bagian dari transparansi publik.
MBG Harus Berpihak pada Rakyat
Sudaryono menyebut MBG sebagai program dari rakyat untuk rakyat. Pernyataan tersebut membawa konsekuensi besar.
Artinya, program yang menggunakan anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Anak-anak harus memperoleh asupan gizi yang layak. Keluarga penerima manfaat harus mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Sementara itu, pelaku ekonomi lokal harus memperoleh peluang yang adil.
Program MBG juga tidak boleh berubah menjadi ruang eksklusif bagi kelompok tertentu. Tidak boleh ada praktik yang mengatasnamakan pejabat, keluarga pejabat, atau orang dekat pejabat untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah.
Oleh sebab itu, pengawasan terhadap konflik kepentingan harus menjadi bagian penting dari tata kelola program.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada target jumlah penerima. Kualitas makanan, keamanan pangan, efisiensi anggaran, serta dampak ekonomi daerah harus menjadi indikator keberhasilan.
Penegasan Sudaryono Menjadi Ujian Awal Kepemimpinan BGN
Penegasan Sudaryono bahwa dirinya dan keluarganya tidak memiliki SPPG menjadi pesan penting di awal kepemimpinannya di BGN.
Publik kini menunggu bagaimana pernyataan tersebut diterjemahkan dalam kebijakan nyata.
Kepala BGN harus mampu membangun sistem yang memastikan program MBG berjalan profesional, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan pengaruh.
Program sebesar MBG membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Namun, kepemimpinan yang kuat juga harus berjalan bersama pengawasan yang terbuka.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya dapur yang beroperasi. Keberhasilan program ini ditentukan oleh sejauh mana negara mampu memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap manfaat benar-benar sampai kepada rakyat.
Dengan demikian, penegasan Sudaryono bukan sekadar klarifikasi pribadi. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari tuntutan yang lebih besar terhadap tata kelola program MBG: transparan, profesional, bebas konflik kepentingan, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.***(SB)
Supersemar News – Tegas, Informatif, dan Berimbang.
SupersemarNewsTeam
Reporter : R/Rifay Marzuki
Editor : Sangga Buana
Sumber : Pernyataan Sudaryono usai pelantikan sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, 22 Juli 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) | Sekretariat Negara Republik Indonesia