Airlangga sebut pembahasan revisi DHE SDA telah rampung

- Jurnalis

Selasa, 21 Januari 2025 - 21:09 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, revisi aturan terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) telah rampung dibahas dan sedang disiapkan peraturan pemerintah (PP).

“DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan, dilakukan harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perbankan,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Airlangga sebut pemerintah sempurnakan regulasi untuk lanjutkan HGBT

Airlangga menyatakan bahwa aturan baru DHE SDA tersebut akan mewajibkan eksportir menempatkan sebesar 100 persen DHE SDA di Indonesia minimal selama satu tahun.

Kebijakan DHE SDA sebelumnya mewajibkan para eksportir menempatkan minimal 30 persen dari DHE SDA dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

Baca Juga :  Gejolak Geopolitik, Nasruddin Tueka Tekankan Rantai Pasok RI

Airlangga mengatakan bahwa pemerintah juga mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Pemerintah mempersiapkan kebijakan tersebut secara seksama dengan agar kebijakan DHE SDA tidak memberatkan eksportir dan tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional. Ia juga mengungkapkan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan DHE SDA terbaru, maka penambahan cadangan devisa akan bertambah dan memperkuat perekonomian Indonesia.

Baca juga: Menko Airlangga: DHE diberlakukan 100 persen untuk periode satu tahun

Adapun kebijakan pemerintah terkait DHE sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023, tetap mempertimbangkan kondisi usaha kecil, khususnya eksportir dengan nilai ekspor yang lebih kecil.

Baca Juga :  PP Polri Dukung Ketegasan Kapolri Tindak Oknum Lakukan Penyadapan Ilegal, Jaga Kepercayaan Masyarakat

Dalam peraturan terbaru, pemerintah memberikan pengecualian bagi eksportir dengan nilai ekspor tertentu agar tidak memberatkan.

Ekspor dengan nilai di bawah 250 ribu dolar AS per transaksi tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pengelolaan DHE.

“Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas serta untuk melindungi usaha kecil agar tetap kompetitif di pasar internasional,” terangnya.

Baca juga: Airlangga: Digitalisasi RI kejar target pertumbuhan delapan persen

(Antara)(SupersemarNewsTeam)

Follow WhatsApp Channel supersemarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bambang Pacul: Mundurnya Gibran Jadi Peristiwa Besar Bangsa
MPR Bahas Pengganti Gibran, Prabowo Siapkan Dua Calon Wapres
Gejolak Geopolitik, Nasruddin Tueka Tekankan Rantai Pasok RI
Gibran Mundur dari Wapres: Isi Surat, Alasan, dan Sikap MPR!
Gibran Mundur dari Wapres, Jabatan Hanya Titipan
Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Presiden Buka Suara!
Suket Pendidikan Gibran Dicabut, Status Wapres Jadi Sorotan!
Indonesia Pernah 17 Tahun Tanpa Wakil Presiden, Ini Faktanya
Berita ini 4 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 17:44 WIB

Bambang Pacul: Mundurnya Gibran Jadi Peristiwa Besar Bangsa

Jumat, 13 November 2026 - 15:21 WIB

MPR Bahas Pengganti Gibran, Prabowo Siapkan Dua Calon Wapres

Jumat, 13 November 2026 - 00:18 WIB

Gibran Mundur dari Wapres: Isi Surat, Alasan, dan Sikap MPR!

Kamis, 12 November 2026 - 20:54 WIB

Gibran Mundur dari Wapres, Jabatan Hanya Titipan

Kamis, 12 November 2026 - 19:33 WIB

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Presiden Buka Suara!

Berita Terbaru