Airlangga sebut pembahasan revisi DHE SDA telah rampung

- Jurnalis

Selasa, 21 Januari 2025 - 21:09 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, revisi aturan terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) telah rampung dibahas dan sedang disiapkan peraturan pemerintah (PP).

“DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan, dilakukan harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perbankan,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Airlangga sebut pemerintah sempurnakan regulasi untuk lanjutkan HGBT

Airlangga menyatakan bahwa aturan baru DHE SDA tersebut akan mewajibkan eksportir menempatkan sebesar 100 persen DHE SDA di Indonesia minimal selama satu tahun.

Kebijakan DHE SDA sebelumnya mewajibkan para eksportir menempatkan minimal 30 persen dari DHE SDA dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

Baca Juga :  Duta Besar Palestina Ajak Masyarakat Jakarta Hadiri Budayantara Fest 2026

Airlangga mengatakan bahwa pemerintah juga mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Pemerintah mempersiapkan kebijakan tersebut secara seksama dengan agar kebijakan DHE SDA tidak memberatkan eksportir dan tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional. Ia juga mengungkapkan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan DHE SDA terbaru, maka penambahan cadangan devisa akan bertambah dan memperkuat perekonomian Indonesia.

Baca juga: Menko Airlangga: DHE diberlakukan 100 persen untuk periode satu tahun

Adapun kebijakan pemerintah terkait DHE sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023, tetap mempertimbangkan kondisi usaha kecil, khususnya eksportir dengan nilai ekspor yang lebih kecil.

Baca Juga :  Dugaan Penyadapan Prabowo: Klaim Tiga Tersangka Disorot

Dalam peraturan terbaru, pemerintah memberikan pengecualian bagi eksportir dengan nilai ekspor tertentu agar tidak memberatkan.

Ekspor dengan nilai di bawah 250 ribu dolar AS per transaksi tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pengelolaan DHE.

“Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas serta untuk melindungi usaha kecil agar tetap kompetitif di pasar internasional,” terangnya.

Baca juga: Airlangga: Digitalisasi RI kejar target pertumbuhan delapan persen

(Antara)(SupersemarNewsTeam)

Follow WhatsApp Channel supersemarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gibran ke Gedung MPR, Benarkah Siap Mundur dari Wapres?
Kasus Penyadapan Prabowo: Ahrie Dipecat, Ajukan Banding Kini
Kami Sayang dan Cinta 08: Gerakan Relawan Prabowo di TikTok!
REORIENTASI KEPEMIMPINAN INDONESIA: MENATA ARAH MENUJU 2045!
Kapolri Mutasi Perwira Bareskrim dan Densus 88
Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Integritas Polri Diuji
PP Polri Dukung Ketegasan Kapolri Tindak Oknum Lakukan Penyadapan Ilegal, Jaga Kepercayaan Masyarakat
Dugaan Penyadapan Prabowo: Klaim Tiga Tersangka Disorot
Berita ini 4 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 16:00 WIB

Gibran ke Gedung MPR, Benarkah Siap Mundur dari Wapres?

Kamis, 12 November 2026 - 15:42 WIB

Kasus Penyadapan Prabowo: Ahrie Dipecat, Ajukan Banding Kini

Rabu, 11 November 2026 - 16:05 WIB

Kami Sayang dan Cinta 08: Gerakan Relawan Prabowo di TikTok!

Rabu, 11 November 2026 - 14:20 WIB

Kapolri Mutasi Perwira Bareskrim dan Densus 88

Jumat, 6 November 2026 - 16:11 WIB

Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Integritas Polri Diuji

Berita Terbaru

Berita

Gibran ke Gedung MPR, Benarkah Siap Mundur dari Wapres?

Kamis, 12 Nov 2026 - 16:00 WIB