SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Institusi Polri mulai menjatuhkan sanksi etik terhadap salah satu dari empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Keputusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam pengusutan perkara yang menyita perhatian publik. Namun, proses belum sepenuhnya berakhir. Ahrie Sonta menyatakan mengajukan banding atas putusan majelis etik tersebut.
Di sisi lain, Polri memastikan tiga tersangka lainnya, yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi, juga akan menjalani sidang kode etik secara bertahap pada pekan depan.
Perkembangan ini sekaligus menempatkan institusi kepolisian dalam ujian serius: apakah penegakan disiplin internal benar-benar berjalan konsisten, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang terseret dalam perkara tersebut?
Ahrie Sonta Dijatuhi PTDH, Tempuh Jalur Banding
Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Ahrie Sonta berlangsung selama kurang lebih 11 jam, mulai pukul 09.00 hingga 20.10 WIB.
Berdasarkan keterangan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, majelis etik menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan tercela.
Selain itu, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH dari keanggotaan Polri.
Ahrie Sonta tidak menerima begitu saja keputusan tersebut. Melalui hak yang dimilikinya, ia menyatakan mengajukan banding.
Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir membenarkan langkah tersebut. Menurutnya, setiap anggota yang menjalani sidang etik memiliki hak untuk menggunakan mekanisme banding sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, proses etik terhadap Ahrie masih berlanjut melalui mekanisme pemeriksaan tingkat banding.
Perlu ditegaskan, keputusan PTDH merupakan sanksi dalam ranah etik dan administrasi keanggotaan Polri. Keputusan tersebut tidak dapat disamakan dengan putusan pengadilan pidana yang menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
Proses pidana terhadap Ahrie tetap harus berjalan berdasarkan alat bukti, prosedur hukum, dan pemeriksaan pengadilan.
Listyo Sigit dan Dua Jenderal Lainnya Segera Disidang Etik
Tidak berhenti pada Ahrie Sonta, Polri memastikan pemeriksaan etik terhadap tiga tersangka lainnya juga akan dilaksanakan.
Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Kadiv Humas Polri menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap ketiga perwira tersebut direncanakan berlangsung pada pekan depan.
Polri menyebut pemeriksaan pidana yang masih berjalan di Bareskrim menjadi salah satu tahapan yang perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan sidang etik berikutnya.
Pernyataan tersebut penting karena menyangkut prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan strategis atau memiliki pangkat tinggi.
Listyo Sigit, yang pernah menjabat Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan, tetap harus menjalani proses pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Demikian pula Eko Hadi Santoso dan Slamet Uliandi. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara individual, berdasarkan peran dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik kini menunggu apakah mekanisme penegakan kode etik Polri benar-benar diterapkan secara konsisten terhadap seluruh pihak yang diperiksa.
Bareskrim Dalami Kemungkinan Unsur Makar
Sementara proses etik berjalan, penyidikan pidana kasus dugaan penyadapan masih terus dikembangkan.
Tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin masih mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana lain, termasuk dugaan yang berkaitan dengan keamanan negara.
Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah sedang mendalami kemungkinan keterkaitan perkara penyadapan dengan ketentuan pidana makar.
Namun, Polri melalui Kadiv Humas menegaskan bahwa penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar.
Pembedaan ini sangat penting.
Pelanggaran prosedur penyadapan, akses ilegal terhadap sistem elektronik, penghapusan data, dan tindak pidana makar merupakan persoalan hukum yang memiliki unsur berbeda.
Penyidik harus membuktikan setiap unsur berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Tidak cukup hanya dengan dugaan, penilaian politik, atau pernyataan pejabat.
Sampai perkembangan terakhir yang menjadi dasar laporan ini, belum ada pengumuman resmi bahwa keempat tersangka telah dikenakan sangkaan makar.
Karena itu, pendalaman tersebut harus ditempatkan sebagai proses penyelidikan atau penyidikan yang masih berjalan, bukan sebagai kesimpulan bahwa unsur makar telah terbukti.
Empat Tersangka, Publik Menunggu Siapa Pemberi Perintah
Dalam perkembangan sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengumumkan empat nama sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Mereka adalah:
- Listyo Sigit Prabowo.
- Ahrie Sonta Nasution.
- Eko Hadi Santoso.
- Slamet Uliandi.
Berdasarkan keterangan penyidik yang diberitakan sebelumnya, Slamet Uliandi diduga memiliki peran memberikan persetujuan terhadap aktivitas penyadapan serta penghapusan file hasil penyadapan.
Slamet belum ditahan berdasarkan keterangan Polri sebelumnya karena kondisi kesehatan setelah mengalami stroke.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya diberitakan menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob.
Meski demikian, penetapan empat tersangka belum menjawab seluruh pertanyaan mendasar dalam perkara ini.
Publik masih menunggu penjelasan mengenai siapa yang diduga menjadi pengendali utama, bagaimana rantai komando berjalan, siapa yang memiliki akses terhadap sistem, serta ke mana data hasil penyadapan dialirkan.
Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengetahui siapa yang menjalankan perangkat secara teknis.
Jika memang terdapat penyalahgunaan kewenangan secara terorganisasi, pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaksana lapangan. Setiap pihak yang terbukti memiliki tanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Enam Saksi Mengajukan Perlindungan kepada LPSK
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap saksi.
Sebelumnya, Polri mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ketua LPSK Achmadi menyampaikan bahwa permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan.
LPSK perlu mempertimbangkan tingkat ancaman, pentingnya keterangan saksi, kondisi masing-masing pemohon, serta bentuk perlindungan yang diperlukan.
Namun, hingga informasi terakhir yang menjadi dasar laporan ini, belum ditemukan pengumuman resmi bahwa seluruh permohonan tersebut telah disetujui.
Identitas para saksi juga belum diungkap kepada publik.
Perlindungan saksi merupakan bagian penting dalam memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan. Akan tetapi, permohonan perlindungan tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh saksi telah mengalami intimidasi atau ancaman.
DPR Harus Mengawal Transparansi Penanganan Perkara
Perkembangan kasus ini juga menjadi perhatian parlemen.
Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026.
Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi DPR untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, termasuk dugaan rantai komando, motif penyadapan, penggunaan sistem LIMS, dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat.
Pengawasan parlemen diperlukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu.
DPR juga perlu mendorong evaluasi terhadap sistem pengawasan penggunaan teknologi intersepsi komunikasi di lingkungan negara.
Jangan sampai perangkat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan.
Evaluasi Sistem Penyadapan Tidak Boleh Berhenti pada Individu
Kasus ini seharusnya menjadi momentum pembenahan tata kelola penggunaan teknologi penyadapan di Indonesia.
Penyidik perlu menjelaskan bagaimana sistem LIMS digunakan, siapa yang memiliki kewenangan mengoperasikannya, bagaimana persetujuan diberikan, serta bagaimana seluruh aktivitas pengguna dicatat dan diaudit.
Pemeriksaan forensik digital juga menjadi penting untuk memastikan apakah data yang diduga dihapus masih dapat dipulihkan dan apakah terdapat jejak akses oleh pihak lain.
Di luar proses pidana, pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan independen, pembatasan kewenangan, dan perlindungan terhadap komunikasi pribadi yang dijamin hukum.
Keamanan nasional memang merupakan kepentingan penting negara. Namun, alasan keamanan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan prosedur hukum dan hak warga negara.
Jangan Berhenti pada Sanksi, Ungkap Seluruh Rantai Tanggung Jawab
Perkembangan terbaru kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo memperlihatkan bahwa proses penegakan hukum mulai bergerak melalui dua jalur, yakni pemeriksaan etik internal Polri dan penyidikan pidana oleh Bareskrim.
Putusan PTDH terhadap Ahrie Sonta merupakan perkembangan penting, tetapi bukan akhir dari perkara. Pengajuan banding harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku, sementara proses pidananya tetap harus dibuktikan melalui peradilan.
Sidang etik terhadap Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi juga harus menjadi perhatian publik. Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan disiplin institusi.
Lebih jauh, masyarakat membutuhkan jawaban yang terang mengenai siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, siapa yang menyetujui, dan siapa yang diduga menerima manfaat dari aktivitas penyadapan tersebut.
Inilah ujian sesungguhnya bagi penegakan hukum dan integritas kelembagaan.
Negara tidak cukup hanya menunjukkan ketegasan melalui pemecatan seorang anggota. Negara harus membuktikan bahwa seluruh proses pengusutan berjalan objektif, transparan, dan menjangkau setiap tanggung jawab yang dapat dibuktikan.
Hukum tidak boleh tunduk kepada jabatan. Kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa pengawasan. Dan siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
SUPERSEMAR NEWS
Mengawal Fakta, Mengungkap Kebenaran, Mengawasi Kekuasaan.
Diolah dan disajikan kembali oleh:
Supersemar News
Editor : Sangga Buana
Sumber Berita: Tribrata Polri, DPR RI – Agenda rapat kerja Komisi III bersama Kapolri pada 12 November 2026, CNN Indonesia, iNews, ANTARA, CNBC Indonesia, Warta Ekonomi.
Komentar