Pekerja Pariwisata Jabar Tunda Demo Larangan Study Tour

- Jurnalis

Selasa, 26 Agustus 2025 - 11:03 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Ratusan pekerja pariwisata Jawa Barat berkumpul di depan Gedung Sate, Bandung, menuntut revisi larangan study tour yang dianggap merugikan sektor wisata.

SUPERSEMAR NEWS – Bandung – Pekerja pariwisata di Jawa Barat menunda aksi demonstrasi terkait larangan study tour pada Senin (25/8/2025). Aksi tersebut awalnya direncanakan berlangsung di Gedung Sate, Bandung, namun ditunda untuk konsolidasi lebih lanjut.

Aksi Demo Ditunda

Koordinator Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB), Herdis Subarja, menegaskan bahwa aksi ini bukan dibatalkan melainkan hanya ditunda. Ia menyebut penundaan dilakukan untuk menyatukan langkah para pengusaha dan pekerja wisata.

Baca Juga :  Prabowo Beri Bonus Rp158,3 M ke Atlet Peraih Medali Asian Games

Menurut Herdis, aparat keamanan juga meminta massa aksi tidak menggunakan bus karena berpotensi melumpuhkan arus lalu lintas di Kota Bandung.

Dialog dengan Gubernur Jabar

Herdis menambahkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk berdialog terkait surat edaran larangan study tour. Ia memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam penundaan aksi tersebut.

Tuntutan Revisi, Bukan Cabut Larangan

Herdis menekankan bahwa tuntutan utama pekerja pariwisata adalah revisi aturan, bukan pencabutan larangan sepenuhnya. Menurutnya, kegiatan wisata murni tetap perlu dibuka agar pelaku usaha tidak semakin terpuruk.

“Kita sepakat kalau piknik dibungkus study tour itu dilarang. Tetapi kalau siswa dan orang tua ingin sekadar piknik, jangan ada pelarangan,” tegasnya.

Dampak Larangan Terhadap Pekerja

Kebijakan larangan study tour disebut berdampak negatif bagi pelaku usaha pariwisata. Banyak pekerja khawatir akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) jika aturan tidak direvisi.

Baca Juga :  Penyadapan Pejabat Negara: Alarm bagi Demokrasi Indonesia

🔗 Baca juga:

SupersemarNewsTeam
Reporter:
R/Rifay Marzuki

Follow WhatsApp Channel supersemarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Bertambah Menjadi 203 Sekolah pada 2027, Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra: Perjuangan Komisi E Membuahkan Hasil
Kami Sayang dan Cinta 08: Gerakan Relawan Prabowo di TikTok!
REORIENTASI KEPEMIMPINAN INDONESIA: MENATA ARAH MENUJU 2045!
Kapolri Mutasi Perwira Bareskrim dan Densus 88
Banjaran Karno: Teater Lentera Hadirkan Kisah Sarat Nilai
Polda Jatim Ungkap Kasus Curanmor melalui Operasi KRYD, Kapolda Tegaskan Penegakan Hukum
Polsek Kalideres Ungkap Kasus Narkotika, 7 Paket Sabu Seberat 5,94 Gram Disita
DPP PERPEDAYAK Bertemu Kemenko Polkam, Bahas Inspirasi Masyarakat Adat Hingga Pembangunan Daerah
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 16:35 WIB

Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Bertambah Menjadi 203 Sekolah pada 2027, Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra: Perjuangan Komisi E Membuahkan Hasil

Rabu, 11 November 2026 - 16:05 WIB

Kami Sayang dan Cinta 08: Gerakan Relawan Prabowo di TikTok!

Rabu, 11 November 2026 - 14:50 WIB

REORIENTASI KEPEMIMPINAN INDONESIA: MENATA ARAH MENUJU 2045!

Rabu, 11 November 2026 - 14:20 WIB

Kapolri Mutasi Perwira Bareskrim dan Densus 88

Rabu, 11 November 2026 - 11:59 WIB

Banjaran Karno: Teater Lentera Hadirkan Kisah Sarat Nilai

Berita Terbaru

Berita

Kapolri Mutasi Perwira Bareskrim dan Densus 88

Rabu, 11 Nov 2026 - 14:20 WIB

Berita

Banjaran Karno: Teater Lentera Hadirkan Kisah Sarat Nilai

Rabu, 11 Nov 2026 - 11:59 WIB