Transformasi BUMN dan Danantara: Pilar Strategis Menuju Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan

Oleh: Nasruddin Tueka
Lemhannas RI Angkatan 52 – Fokus Studi Ekonomi dan Isu-Isu Strategis

SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA. Perjalanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah pembangunan ekonomi Indonesia. Sejak proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda pada akhir dekade 1950-an hingga terbentuknya Kementerian BUMN pada 16 Maret 1998, perusahaan negara telah menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, menyediakan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan nasional. Namun, memasuki era persaingan global yang semakin kompetitif, paradigma pengelolaan BUMN harus berubah secara fundamental. Perusahaan negara tidak cukup hanya berfungsi sebagai pelaksana penugasan pemerintah, tetapi harus berkembang menjadi korporasi modern yang mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi negara.

Menurut Nasruddin Tueka, Alumni Lemhannas RI Angkatan 52 yang menaruh perhatian pada studi ekonomi dan isu-isu strategis, transformasi BUMN merupakan agenda nasional yang tidak dapat lagi ditunda. Tantangan geopolitik internasional, perubahan struktur perdagangan global, disrupsi teknologi, serta meningkatnya kompetisi investasi menuntut Indonesia memiliki perusahaan negara yang sehat, efisien, profesional, dan mampu bersaing di tingkat dunia.

Nasruddin Tueka menilai bahwa selama beberapa dekade terakhir orientasi sebagian BUMN lebih banyak diarahkan sebagai instrumen pembangunan. Peran tersebut memang penting dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, ketahanan energi, transportasi, hingga pemerataan ekonomi. Akan tetapi, konsekuensinya tidak sedikit BUMN yang menghadapi tekanan keuangan, beban penugasan yang tinggi, bahkan mengalami kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa model pengelolaan lama memerlukan penyempurnaan agar perusahaan negara mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus menghasilkan keuntungan yang sehat.

Di sisi lain, Indonesia memiliki kekayaan negara yang sangat besar dalam bentuk aset BUMN. Nilainya mencapai ribuan triliun rupiah dan tersebar di berbagai sektor strategis seperti energi, pertambangan, perbankan, telekomunikasi, logistik, konstruksi, transportasi, pangan, kawasan industri, hingga sektor kesehatan. Besarnya aset tersebut merupakan modal ekonomi yang luar biasa apabila dikelola dengan strategi bisnis yang tepat. Oleh sebab itu, menurut Nasruddin Tueka, fokus transformasi BUMN pada periode 2026 dan seterusnya harus diarahkan pada optimalisasi aset dan peningkatan portofolio investasi, sehingga setiap aset negara mampu menghasilkan nilai ekonomi yang maksimal.

Lebih lanjut, Nasruddin Tueka berpandangan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membuka babak baru dalam pengelolaan kekayaan negara. Penugasan Danantara untuk mengelola dividen BUMN merupakan langkah strategis yang memiliki potensi besar memperkuat struktur fiskal nasional. Namun demikian, keberhasilan Danantara tidak cukup hanya diukur dari besarnya aset yang dikelola, melainkan dari kemampuannya meningkatkan produktivitas aset, memperbesar laba perusahaan negara, serta menciptakan dividen yang terus meningkat bagi negara.

Dalam pandangan Nasruddin Tueka, transformasi tersebut harus dibangun di atas fondasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), profesionalisme sumber daya manusia, serta sistem pengawasan yang kuat. BUMN tidak boleh lagi terjebak dalam pola pengelolaan yang mengutamakan kepentingan jangka pendek. Sebaliknya, perusahaan negara harus dikelola secara profesional berdasarkan prinsip meritokrasi, kompetensi, integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Lebih jauh, Nasruddin Tueka menegaskan bahwa penempatan direksi, komisaris, dan pejabat strategis di lingkungan BUMN harus mengedepankan kapasitas kepemimpinan dan rekam jejak profesional. Pemilihan SDM yang tepat akan menentukan arah kebijakan perusahaan, kualitas pengambilan keputusan, serta kemampuan BUMN dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Dengan kepemimpinan yang profesional, BUMN akan lebih mampu menciptakan inovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing di tingkat regional maupun internasional.

Transformasi BUMN juga harus menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi. Indonesia tidak dapat terus bergantung pada penerimaan perpajakan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Menurut Nasruddin Tueka, negara perlu memperbesar kontribusi penerimaan yang berasal dari dividen BUMN melalui peningkatan kinerja perusahaan negara. Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah akan semakin kuat tanpa harus meningkatkan tekanan terhadap masyarakat maupun dunia usaha.

Optimalisasi Aset BUMN dan Penguatan Danantara sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Menurut Nasruddin Tueka, transformasi BUMN tidak boleh berhenti pada perubahan struktur organisasi maupun pergantian kepemimpinan. Reformasi yang sesungguhnya harus dimulai dari perubahan paradigma pengelolaan perusahaan negara. Selama ini, sebagian BUMN lebih banyak diposisikan sebagai pelaksana penugasan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional. Meskipun kebijakan tersebut memiliki manfaat sosial yang besar, pendekatan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan perusahaan negara menciptakan keuntungan yang sehat, meningkatkan nilai aset, serta menghasilkan dividen yang semakin besar bagi negara.

Dalam pandangan Nasruddin Tueka, Indonesia saat ini memiliki peluang emas untuk melakukan lompatan besar melalui optimalisasi aset BUMN. Nilai aset perusahaan-perusahaan negara yang mencapai ribuan triliun rupiah merupakan modal ekonomi yang luar biasa. Namun demikian, besarnya aset tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak dikelola secara profesional, produktif, dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah. Oleh karena itu, setiap aset negara harus dipandang sebagai instrumen investasi yang mampu menghasilkan keuntungan jangka panjang, bukan sekadar menjadi kekayaan yang tercatat dalam laporan keuangan.

Nasruddin Tueka menegaskan bahwa optimalisasi aset harus dilakukan melalui pemetaan menyeluruh terhadap seluruh portofolio BUMN. Aset yang produktif harus terus dikembangkan melalui ekspansi usaha, inovasi, dan peningkatan efisiensi. Sebaliknya, aset yang kurang produktif perlu direstrukturisasi, direvitalisasi, atau dimanfaatkan melalui skema kerja sama yang memberikan nilai ekonomi lebih tinggi. Langkah tersebut akan meningkatkan tingkat pengembalian aset (Return on Assets/ROA) sekaligus memperkuat daya saing perusahaan negara di tengah persaingan global.

Di sisi lain, pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menjadi momentum strategis dalam memperkuat pengelolaan kekayaan negara. Nasruddin Tueka berpandangan bahwa Danantara harus berkembang sebagai lembaga investasi negara yang tidak hanya mengelola dividen BUMN, tetapi juga mampu mengonsolidasikan kekuatan investasi nasional secara profesional. Dengan tata kelola yang baik, Danantara dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan nilai perusahaan negara sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Namun demikian, Nasruddin Tueka mengingatkan bahwa keberhasilan Danantara tidak cukup hanya diukur dari besarnya dana yang dikelola. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah kemampuan menciptakan investasi yang produktif, memperbesar nilai perusahaan, menghasilkan laba yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Setiap keputusan investasi harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta prospek pertumbuhan sektor yang menjadi tujuan investasi.

Menurut Nasruddin Tueka, strategi investasi BUMN juga harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Hilirisasi industri, energi baru dan terbarukan, ketahanan pangan, ekonomi digital, manufaktur berteknologi tinggi, logistik, kesehatan, serta infrastruktur merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Investasi pada sektor-sektor tersebut tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas nasional, dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Lebih lanjut, Nasruddin Tueka menilai bahwa transformasi BUMN harus diiringi dengan reformasi tata kelola perusahaan secara menyeluruh. Berbagai persoalan yang pernah terjadi di sejumlah perusahaan negara menjadi pelajaran penting bahwa lemahnya pengawasan dan tata kelola dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) harus menjadi budaya organisasi yang dijalankan secara konsisten di seluruh BUMN.

Nasruddin Tueka menegaskan bahwa profesionalisme sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan transformasi. Direksi, komisaris, dan seluruh jajaran manajemen harus dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, pengalaman, dan rekam jejak profesional. Penempatan pejabat strategis yang berlandaskan prinsip meritokrasi akan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih objektif, mengurangi konflik kepentingan, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan negara.

Selain itu, menurut Nasruddin Tueka, digitalisasi harus menjadi bagian utama dari reformasi BUMN. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), analisis data (big data analytics), sistem pengawasan digital, serta otomatisasi proses bisnis akan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkecil ruang terjadinya penyimpangan. Digitalisasi juga memungkinkan pengawasan yang lebih transparan sehingga setiap aktivitas perusahaan dapat dipantau secara akurat dan akuntabel.

Tidak kalah penting, Nasruddin Tueka menilai bahwa keberhasilan transformasi BUMN akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika laba perusahaan negara meningkat, dividen yang diterima negara juga akan semakin besar. Kondisi tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, riset, hingga program perlindungan sosial tanpa harus terlalu bergantung pada peningkatan beban perpajakan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi makro, menurut Nasruddin Tueka, peningkatan kontribusi dividen BUMN merupakan strategi yang lebih produktif dibandingkan mengandalkan kenaikan penerimaan pajak semata. Negara memperoleh tambahan pendapatan melalui peningkatan produktivitas aset dan investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Inilah arah transformasi yang harus menjadi prioritas Indonesia apabila ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Transformasi BUMN dan Danantara: Pilar Strategis Menuju Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan

Bagian III (Penutup)

Membangun BUMN Berkelas Dunia untuk Indonesia Emas 2045

SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA. Menurut Nasruddin Tueka, transformasi BUMN pada akhirnya bukan sekadar agenda reformasi korporasi, melainkan bagian dari strategi besar negara dalam membangun ketahanan ekonomi nasional yang mampu bertahan menghadapi dinamika geopolitik global. Persaingan ekonomi internasional yang semakin ketat, perubahan rantai pasok dunia, perang dagang, perkembangan teknologi digital, hingga transisi energi telah mengubah peta persaingan antarnegara. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia memerlukan perusahaan-perusahaan negara yang mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar pelengkap kebijakan pembangunan.

Nasruddin Tueka menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi hanya dapat dicapai apabila seluruh instrumen ekonomi negara bergerak secara terpadu. BUMN harus ditempatkan sebagai motor investasi nasional yang mampu menarik investasi baru, memperkuat industri strategis, meningkatkan ekspor, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, serta memperluas penciptaan lapangan kerja berkualitas. Dengan demikian, keberhasilan BUMN tidak hanya diukur dari besarnya aset yang dimiliki, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam analisis Nasruddin Tueka, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia apabila mampu mengoptimalkan seluruh aset strategis yang dimiliki negara. Potensi sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, letak geografis yang strategis, serta besarnya pasar domestik merupakan keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara. Namun, potensi tersebut hanya akan menghasilkan manfaat apabila dikelola melalui kebijakan ekonomi yang konsisten, profesional, dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah.

Oleh sebab itu, Nasruddin Tueka menegaskan bahwa transformasi BUMN harus diarahkan pada pembentukan perusahaan-perusahaan negara berkelas dunia (world class state-owned enterprises). Setiap BUMN harus memiliki target pertumbuhan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, budaya inovasi yang kuat, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global. Digitalisasi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), penguatan riset dan pengembangan, serta peningkatan kualitas layanan harus menjadi bagian dari strategi bisnis setiap perusahaan negara.

Lebih lanjut, Nasruddin Tueka berpandangan bahwa BPI Danantara memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem investasi nasional yang lebih terintegrasi. Melalui pengelolaan dividen BUMN yang profesional, Danantara dapat menjadi katalisator bagi pembiayaan proyek-proyek strategis nasional yang memiliki nilai tambah tinggi. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada disiplin tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam setiap pengambilan keputusan investasi.

Nasruddin Tueka juga menekankan pentingnya membangun budaya kepemimpinan yang berorientasi pada hasil. Direksi dan komisaris BUMN harus diberikan target kinerja yang terukur, disertai sistem evaluasi yang objektif. Perusahaan yang mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, laba, dan dividen perlu memperoleh apresiasi. Sebaliknya, BUMN yang terus mengalami kerugian tanpa strategi perbaikan yang jelas harus menjalani restrukturisasi secara menyeluruh. Langkah ini diperlukan agar setiap rupiah aset negara memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan rakyat.

Di sisi lain, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam reformasi BUMN. Menurut Nasruddin Tueka, praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, maupun keputusan bisnis yang tidak profesional merupakan ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal, audit berbasis teknologi, digitalisasi transaksi, perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistleblower), serta penegakan hukum yang konsisten harus menjadi bagian integral dari transformasi BUMN.

Dalam perspektif fiskal, Nasruddin Tueka menilai bahwa peningkatan dividen BUMN akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penguatan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika perusahaan-perusahaan negara mampu menghasilkan laba yang lebih besar melalui pengelolaan aset dan investasi yang efektif, pemerintah akan memperoleh ruang fiskal yang semakin luas untuk membiayai pembangunan nasional.

Lebih jauh lagi, Nasruddin Tueka berpandangan bahwa meningkatnya kontribusi dividen BUMN dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap peningkatan penerimaan yang bersumber dari beban perpajakan. Artinya, negara memperoleh tambahan pendapatan melalui produktivitas ekonomi dan kinerja perusahaan negara yang semakin baik. Pendekatan ini mencerminkan prinsip pembangunan yang lebih berkeadilan karena pertumbuhan penerimaan negara berasal dari penciptaan nilai ekonomi, bukan semata-mata dari peningkatan beban fiskal yang ditanggung masyarakat dan dunia usaha.

Menurut Nasruddin Tueka, apabila strategi ini dijalankan secara konsisten, Indonesia tidak hanya akan memiliki BUMN yang sehat secara finansial, tetapi juga perusahaan negara yang mampu menjadi pemain utama di tingkat regional maupun global. Dampaknya akan dirasakan secara luas melalui meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja, bertambahnya devisa negara, menguatnya nilai tambah industri nasional, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, Nasruddin Tueka menyimpulkan bahwa transformasi BUMN harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Keberhasilan reformasi tersebut akan menentukan kemampuan bangsa dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia sekaligus mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Dengan tata kelola yang profesional, kepemimpinan yang berintegritas, optimalisasi aset yang produktif, penguatan peran Danantara, serta keberanian melakukan reformasi secara menyeluruh, BUMN dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan dividen negara, memperkokoh struktur APBN, dan menghadirkan kemakmuran yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Redaksi Supersemar News memandang bahwa transformasi BUMN bukan hanya sebuah pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan strategis bangsa. Keberhasilan agenda ini akan menjadi tolok ukur kemampuan Indonesia mengelola kekayaan negara secara efektif, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dan memastikan bahwa setiap aset negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.***(SB)

SupersemarNewsTeam
Reporter : R/Rifay Marzuki
Editor : Sangga Buana
Sumber : Nasruddin Tueka (Lemhannas RI Angkatan 52 Fokus Studi Ekonomi dan Isu-Isu Strategis).