PARIAMAN, Supersemar News – PT Kereta Api Indonesia (Persero) meminta bantuan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Sumatera Barat (Sumbar) untuk menyosialisasikan kepada masyarakat terkait penertiban sekitar 6.800 bangunan di jalur bebas rel kereta api (KA) di provinsi itu.
“Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api,” kata Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin saat Pencanangan Reaktivasi Jalur Kereta Api di Sumbar yang dilaksanakan di Stasiun Kereta Api Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.
Ia mengatakan bangunan warga di atas lahan milik KAI tersebut merupakan salah satu tantangan pihaknya untuk reaktivasi jalur kereta api di Sumbar selain dari geografi daerah yang berbukit serta potensi bencana alam.
Ia menyampaikan dalam dunia perkeretaapian jalur kereta harus bebas enam meter ke kanan dan enam meter ke kiri sehingga totalnya 12 meter bebas dari bangunan.
“Kami identifikasi ada enam ribu delapan ratus bangunan yang berpotensi mengganggu jalur bebas,” katanya.
Ia menyampaikan pihaknya akan melakukan reaktivasi jalur kereta api dari Kayu Tanam ke Padang Panjang, lalu kemudian dilanjutkan ke Solok, dan Sawahlunto.
Untuk tahap pertama, lanjutnya direncanakan reaktivasi rel kereta api Kayu Tanam – Padang Panjang dilaksanakan pada 2027 dengan pajang jalur 15,3 kilometer.
“Rel yang digunakan khusus, bergerigi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah yang memprioritaskan reaktivasi rel kereta api di Sumbar.
Ia juga menanggapi terkait dengan adanya bangunan milik warga di lahan milik KAI yang dapat menjadi tantangan dalam reaktivasi rel kereta api di provinsi tersebut.
“Ini akan ada komunikasi, KAI dan pemerintah daerah akan melakukan kolaborasi untuk menjelaskan kepada masyarakat. Apalagi ini merupakan tanah KAI bukan tanah ulayat,” kata dia.
Ia mengatakan tanah di bawah ribuan bangunan tersebut merupakan milik KAI yang bersertifikat sehingga menurutnya dengan dialog yang baik maka kendala itu dapat diselesaikan lebih mudah dibandingkan dengan pembebasan lahan tol.
Sumber : ANTARANewa
Komentar