JAKARTA – Supersemar News. Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan rotasi dan mutasi besar terhadap jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) setelah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi menjabat sebagai Kapolri.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan resmi Polri yang dikutip ANTARA, keputusan tersebut mencakup 88 Pati dan Pamen, dengan perubahan pada sejumlah jabatan strategis di tingkat Markas Besar Polri hingga kepolisian daerah.
Perubahan tersebut menjadi perhatian karena terjadi hanya sehari setelah Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi sebagai Kapolri bersama Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri di Istana Negara.
Bagi publik, rangkaian pergantian ini bukan sekadar perpindahan nama dalam struktur organisasi. Pergeseran jabatan strategis menyentuh pusat pengawasan internal, fungsi reserse, keamanan dan ketertiban masyarakat, pembinaan personel, hingga kepemimpinan kepolisian di berbagai provinsi.
Mutasi 88 Pati dan Pamen Menjadi Langkah Awal Era Kapolri Suyudi
Polri menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas. Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa penempatan personel dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus untuk memberikan ruang pengembangan karier.
Namun demikian, besarnya jumlah personel yang berpindah jabatan membuat kebijakan tersebut memiliki arti strategis bagi arah organisasi ke depan.
Dalam struktur kepolisian, jabatan bukan hanya berkaitan dengan pangkat. Setiap posisi membawa kewenangan, tanggung jawab, target kerja, serta karakter persoalan yang berbeda. Karena itu, perubahan pejabat di level Mabes Polri maupun Polda dapat memengaruhi pola koordinasi dan prioritas kerja di lapangan.
Hal tersebut terutama terlihat dari perubahan sejumlah jabatan yang bersentuhan langsung dengan fungsi pengawasan, penyidikan, intelijen, keamanan, pendidikan, sumber daya manusia, serta pelayanan kepolisian.
Dengan demikian, publik tidak cukup hanya melihat mutasi sebagai daftar siapa menggantikan siapa. Masyarakat juga perlu melihat konsekuensi kelembagaan dari pergantian tersebut.
Asep Edi Suheri Masuk Itwasum, Asep Safrudin Jadi Kabareskrim
Salah satu perubahan yang paling mendapat perhatian adalah perpindahan Komjen Pol. Asep Edi Suheri dari Kapolda Metro Jaya menjadi Irwasum Polri.
Sementara itu, jabatan Kapolda Metro Jaya diberikan kepada Irjen Pol. Dadang Hartanto yang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku. Perubahan ini sekaligus menyebabkan rantai pergantian jabatan di wilayah Maluku karena posisi Kapolda Maluku selanjutnya ditempati Irjen Pol. Suwondo Nainggolan.
Di bidang reserse, Irjen Pol. Asep Safrudin yang sebelumnya menjabat Kapolda Kepulauan Riau dipercaya menjadi Kabareskrim Polri. Posisi Kapolda Kepri kemudian diberikan kepada Irjen Pol. Suhendri.
Pergantian Kabareskrim memiliki arti tersendiri karena Bareskrim merupakan salah satu unsur utama Polri dalam penegakan hukum dan penanganan berbagai perkara pidana.
Oleh sebab itu, perhatian publik terhadap pejabat baru di Bareskrim tidak hanya menyangkut pergantian personalia. Masyarakat juga akan melihat bagaimana kepemimpinan baru menerjemahkan kebijakan Kapolri dalam penanganan kejahatan, penyidikan, pemberantasan tindak pidana, serta pelayanan hukum kepada masyarakat.
Di sisi lain, perubahan pejabat harus diikuti kesinambungan perkara dan program yang telah berjalan. Artinya, pergantian pimpinan tidak boleh membuat pelayanan dan proses penegakan hukum kehilangan arah.
Kabaharkam hingga Aslog Kapolri Turut Berganti
Rotasi juga menyentuh sejumlah jabatan utama Mabes Polri.
Irjen Pol. Hery Herjawan yang sebelumnya menjabat Kapolda Riau mendapat tugas sebagai Kabaharkam Polri. Sementara jabatan Kapolda Riau selanjutnya diemban Irjen Pol. Arman Achdiat.
Kemudian, jabatan Aslog Kapolri dipercayakan kepada Brigjen Pol. Agus Dwi Hermawan.
Selain itu, beberapa posisi strategis lain juga mengalami pergantian, antara lain Kabaintelkam, Kalemdiklat, Astamarena, As SDM, Kadivpropam, Kadiv TIK, Kadensus 88 Antiteror, Kadivkum, serta Kakortastipidkor.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa rotasi tidak hanya menyentuh jajaran Kapolda. Struktur inti Mabes Polri juga mengalami penataan.
Dari perspektif organisasi, perubahan semacam ini dapat dipahami sebagai upaya menempatkan personel berdasarkan kebutuhan jabatan dan dinamika tugas. Namun, efektivitasnya baru dapat diukur setelah pejabat baru menjalankan tugas dan menunjukkan hasil konkret.
Karena itu, indikator keberhasilan tidak seharusnya berhenti pada serah terima jabatan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah perubahan tersebut menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, penegakan hukum yang transparan, pengawasan internal yang efektif, dan respons kepolisian yang lebih baik terhadap persoalan masyarakat.
19 Kapolda Berganti, Peta Kepemimpinan Daerah Berubah
Salah satu bagian paling menonjol dari telegram mutasi tersebut adalah pergantian 19 Kapolda di berbagai wilayah Indonesia.
Selain Metro Jaya, perubahan terjadi di Maluku, Riau, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, Gorontalo, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.
Di Jawa Barat, Irjen Pol. Hengki yang sebelumnya menjabat Kapolda Banten dipercaya menjadi Kapolda Jawa Barat. Posisi Kapolda Banten selanjutnya diberikan kepada Brigjen Pol. Hendra Kurniawan.
Untuk Jawa Tengah, Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan ditunjuk sebagai Kapolda menggantikan Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo.
Sementara itu, Jawa Timur mendapatkan pimpinan baru, yakni Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono yang sebelumnya menjabat Wakapolda Metro Jaya.
Perubahan tersebut penting karena setiap wilayah memiliki karakter persoalan keamanan yang berbeda. Jawa Barat dan Jawa Timur, misalnya, memiliki jumlah penduduk besar dan aktivitas sosial-ekonomi yang tinggi. Sementara daerah lain menghadapi tantangan geografis, perbatasan, kejahatan lintas wilayah, maupun persoalan sosial yang berbeda.
Dengan demikian, pergantian Kapolda harus diikuti kemampuan membaca persoalan lokal. Pemimpin baru tidak hanya dituntut memahami kebijakan pusat, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta kelompok masyarakat sipil.
Kapolda Baru Tidak Cukup Hanya Melanjutkan Program Lama
Polri secara resmi menyatakan bahwa para personel yang mendapat jabatan baru diharapkan segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program yang telah berjalan.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena pergantian pimpinan tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Namun, melanjutkan program bukan berarti menutup ruang evaluasi. Setiap pejabat baru tetap memiliki tanggung jawab untuk melihat apakah program sebelumnya efektif, apakah sumber daya telah digunakan secara tepat, serta apakah pelayanan kepolisian benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, masyarakat memiliki posisi penting sebagai pihak yang dapat mengawasi hasil kerja kepolisian.
Publik dapat menilai bagaimana aparat menangani laporan masyarakat, merespons gangguan keamanan, melakukan penyidikan, memberikan perlindungan kepada korban, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Dengan kata lain, mutasi harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan. Jika pergantian pejabat hanya berhenti pada perubahan struktur, maka manfaat organisasionalnya sulit diukur secara nyata.
Pergantian Pimpinan dan Tantangan Kepercayaan Publik
Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Karena itu, perubahan jajaran pimpinan Polri harus berjalan seiring dengan penguatan transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan internal juga menjadi semakin penting karena struktur Itwasum, Propam, dan sejumlah fungsi strategis lainnya ikut mengalami perubahan.
Dalam hal ini, penempatan Komjen Pol. Asep Edi Suheri sebagai Irwasum menjadi salah satu bagian yang patut diperhatikan. Fungsi pengawasan internal memiliki posisi penting dalam memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai aturan dan standar organisasi.
Pada saat yang sama, masyarakat juga akan mencermati kinerja Kabareskrim baru, para Kapolda, serta pejabat utama Mabes Polri lainnya.
Mereka menghadapi tantangan yang tidak ringan, mulai dari tindak pidana konvensional, kejahatan siber, narkotika, korupsi, konflik sosial, hingga tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Oleh sebab itu, keberhasilan kepemimpinan baru harus dilihat melalui data dan kinerja, bukan sekadar nama besar atau jabatan yang diberikan.
Mutasi Polri Harus Dibaca sebagai Konsolidasi Organisasi
Jika dilihat secara keseluruhan, rotasi 88 Pati dan Pamen serta pergantian 19 Kapolda merupakan salah satu perubahan personel terbesar pada awal kepemimpinan Suyudi Ario Seto.
Polri menyatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari kebutuhan organisasi, pembinaan karier, dan penyegaran tugas.
Akan tetapi, publik memiliki kepentingan yang lebih luas. Masyarakat ingin mengetahui apakah konsolidasi tersebut mampu menghasilkan kepolisian yang lebih responsif dan profesional.
Pertanyaan itu menjadi relevan karena jabatan-jabatan yang berganti memiliki fungsi strategis. Kapolda berhadapan langsung dengan persoalan keamanan daerah. Kabareskrim berhadapan dengan agenda penegakan hukum. Irwasum berhubungan dengan pengawasan internal. Sementara pejabat utama Mabes Polri lainnya mengendalikan fungsi yang menopang keseluruhan organisasi.
Dengan demikian, mutasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan memperjelas prioritas kerja.
Namun, penilaian akhirnya tetap harus berdasarkan pelaksanaan tugas setelah para pejabat baru mulai bekerja.
Era Baru Polri dan Ekspektasi Masyarakat
Pelantikan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menandai pergantian kepemimpinan tertinggi di tubuh Polri. Sehari setelah pelantikan, perubahan struktur personel langsung dilakukan melalui telegram mutasi.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa agenda konsolidasi organisasi berlangsung sejak awal masa kepemimpinan baru.
Kini tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh pejabat yang mendapatkan amanah baru mampu bekerja secara konsisten, terukur, dan sesuai ketentuan.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan pergantian pejabat. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah diakses, laporan yang ditangani secara profesional, penegakan hukum yang transparan, serta aparat yang mampu bertindak tegas sekaligus menghormati hak warga negara.
Karena itu, rotasi 88 Pati dan Pamen serta pergantian 19 Kapolda harus dilihat sebagai titik awal, bukan tujuan akhir.
Ukuran keberhasilan kepemimpinan baru pada akhirnya berada di lapangan. Seberapa cepat polisi merespons laporan masyarakat, seberapa transparan proses penegakan hukum, seberapa kuat pengawasan internal, serta seberapa konsisten aparat menjaga keamanan dan ketertiban akan menjadi parameter yang jauh lebih penting.
Supersemar News memandang bahwa perubahan struktur tersebut membuka ruang bagi konsolidasi organisasi Polri pada awal kepemimpinan Suyudi Ario Seto. Namun, harapan publik harus dijawab melalui kerja nyata dan hasil yang dapat diverifikasi.
Pada akhirnya, jabatan adalah amanah, sedangkan kinerja merupakan pertanggungjawaban. Karena itu, publik akan menunggu bagaimana para pejabat baru menerjemahkan mandat tersebut dalam pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum.
Dengan demikian, rotasi besar-besaran kali ini bukan sekadar pergantian nama dalam daftar jabatan. Ini merupakan fase penting yang akan menentukan bagaimana struktur kepemimpinan Polri bekerja menghadapi tantangan keamanan dan tuntutan masyarakat pada periode berikutnya.***(SB)
SUPERSEMAR NEWS
No Viral No Justice
Editor : Sangga Buana
Sumber Berita : Divisi Humas Polri, Tribratanews Polri, ANTARA