
SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana, khususnya kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jumlah besar. Melalui regulasi ini, negara memiliki instrumen hukum untuk menelusuri, mengamankan, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan dan prosedur hukum.
Salah satu ketentuan penting yang menjadi perhatian publik terdapat dalam Pasal 5. Pasal tersebut mengatur jenis aset yang dapat dirampas negara, termasuk harta hasil tindak pidana, benda yang digunakan sebagai sarana kejahatan, aset lain yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset sah milik pelaku untuk membayar kekurangan nilai aset yang telah dirampas.
Ketentuan ini memiliki arti penting karena penegakan hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku. Negara juga harus mampu menelusuri dan memulihkan keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui tindak pidana.
Dengan demikian, pemberantasan kejahatan tidak hanya diarahkan pada pertanggungjawaban pidana seseorang, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan masyarakat.

DPR RI Setujui UU Perampasan Aset Setelah Pembahasan Panjang
Keputusan DPR RI tersebut berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan sebelum pengambilan keputusan.
Pembentukan regulasi ini melalui proses pembahasan yang panjang. Berdasarkan laporan Komisi III DPR RI, pembahasan melibatkan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, organisasi masyarakat, serta berbagai kelompok pemangku kepentingan.
Selain itu, Komisi III juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam proses pembahasan, tim terkait menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Naskah yang semula terdiri atas 67 pasal kemudian berkembang menjadi 74 pasal setelah melalui pembahasan dan penyempurnaan.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa regulasi ini tidak hanya mengatur jenis aset yang dapat dirampas. Pembahasannya juga mencakup prosedur hukum, perlindungan hak warga negara, pengelolaan aset, pengawasan, serta mekanisme pengembalian aset kepada korban.
DPR menegaskan bahwa pembentukan undang-undang ini diarahkan untuk menghadirkan mekanisme perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, dan akuntabel.
Pasal 5 Mengatur Empat Kelompok Aset yang Bisa Dirampas Negara
Pasal 5 menjadi salah satu ketentuan yang paling penting untuk dipahami masyarakat. Ketentuan tersebut menjelaskan empat kelompok aset yang dapat menjadi objek perampasan.
Pertama, aset yang berasal dari hasil tindak pidana, termasuk kekayaan yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi bentuk kekayaan lain.
Kedua, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, berupa benda bergerak dan berwujud yang memiliki keterkaitan langsung dengan kejahatan.
Ketiga, aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.
Keempat, aset lain yang secara sah dimiliki pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dinyatakan dirampas negara.
Keempat kelompok tersebut memiliki karakteristik dan dasar hukum yang berbeda. Karena itu, aparat penegak hukum tidak dapat memperlakukan seluruh kekayaan seseorang sebagai aset hasil kejahatan tanpa pembuktian dan prosedur yang ditentukan undang-undang.
1. Aset Hasil Tindak Pidana, Termasuk yang Sudah Dialihkan
Ketentuan pertama mencakup aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana.
Artinya, perubahan bentuk kepemilikan atau pemindahan kekayaan tidak serta-merta menghilangkan keterkaitan aset tersebut dengan tindak pidana.
Sebagai contoh, seseorang memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi, kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli rumah, kendaraan, tanah, atau aset investasi.
Dalam kondisi demikian, perubahan uang menjadi properti atau bentuk kekayaan lainnya tidak otomatis menghapus asal-usul aset tersebut.
Pasal 5 ayat (1) huruf a juga mencakup modal, pendapatan, dan keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.
Ketentuan ini penting untuk mencegah upaya menyamarkan hasil kejahatan melalui berbagai transaksi keuangan maupun perubahan bentuk kepemilikan.
Dengan demikian, penelusuran aset tidak hanya berhenti pada uang yang pertama kali diperoleh pelaku. Penelusuran juga dapat mencakup perkembangan nilai dan keuntungan ekonomi yang berasal dari kekayaan tersebut.
2. Kendaraan dan Benda yang Digunakan sebagai Sarana Kejahatan
Kelompok kedua mencakup aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana.
Pasal 5 ayat (1) huruf b secara khusus menyebut benda bergerak dan berwujud yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.
Ketentuan ini memberikan dasar untuk menindaklanjuti keberadaan benda yang digunakan dalam pelaksanaan kejahatan.
Sebagai ilustrasi, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil tindak pidana atau benda tertentu yang secara langsung menjadi sarana pelaksanaan kejahatan dapat masuk dalam kategori ini apabila memenuhi persyaratan hukum.
Namun, keterkaitan langsung dengan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku.
Hal tersebut penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang terhadap kepemilikan masyarakat.
3. Aset Hasil Temuan yang Diketahui Berasal dari Tindak Pidana
Kelompok ketiga mencakup aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.
Ketentuan ini memperlihatkan pentingnya penelusuran asal-usul kekayaan dalam proses penegakan hukum.
Aset tidak cukup dinilai hanya berdasarkan siapa yang menguasai atau menyimpannya. Aparat juga perlu menelusuri sumber perolehan, aliran transaksi, hubungan kepemilikan, serta keterkaitannya dengan tindak pidana.
Sebagai contoh, penyidik menemukan sejumlah kekayaan yang memiliki hubungan dengan transaksi kejahatan. Jika berdasarkan proses hukum diketahui bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana, aset itu dapat menjadi objek perampasan sesuai ketentuan undang-undang.
Dengan pendekatan tersebut, pelaku tidak dapat begitu saja menghindari penelusuran hanya dengan menyembunyikan kekayaan atau mengubah bentuk penyimpanannya.
4. Aset Sah Milik Pelaku untuk Membayar Kekurangan Nilai Aset
Ketentuan keempat menjadi salah satu bagian yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Pasal 5 ayat (1) huruf d mengatur bahwa aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana dapat digunakan untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dinyatakan dirampas negara.
Artinya, ketika aset hasil tindak pidana yang seharusnya dirampas tidak lagi mencukupi, undang-undang memberikan dasar untuk mempertimbangkan aset lain yang sah milik pelaku sebagai pengganti nilai kekurangan tersebut.
Sebagai ilustrasi, apabila nilai aset yang dinyatakan dirampas lebih besar daripada aset hasil tindak pidana yang masih dapat ditemukan, aset sah lainnya milik pelaku dapat dipertimbangkan untuk menutup kekurangan sesuai ketentuan hukum.
Namun, mekanisme ini bukan berarti negara dapat mengambil seluruh kekayaan sah seseorang tanpa batas.
Pasal 5 ayat (2) secara tegas mengharuskan pertimbangan nilai berdasarkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian aset yang telah dinyatakan dirampas.
Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa perampasan aset lainnya yang sah tersebut dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum tetap menjadi bagian penting dalam penerapannya.
Fasilitas Sosial, Tempat Ibadah, dan Fasilitas Umum Tetap Dilindungi Fungsinya
Pasal 5 ayat (4) juga memuat ketentuan penting mengenai aset yang telah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, maupun fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat luas.
Undang-undang mengatur bahwa perampasan terhadap aset tersebut dilakukan tanpa mengubah fungsi aset sehingga masyarakat tetap dapat menggunakannya.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa perampasan aset tidak boleh mengabaikan kepentingan publik.
Sebagai contoh, apabila suatu aset telah digunakan sebagai fasilitas sosial atau fasilitas umum dan memenuhi ketentuan untuk dirampas, fungsi pelayanan kepada masyarakat harus tetap dipertahankan.
Dengan kata lain, proses hukum terhadap aset tidak boleh serta-merta menghilangkan manfaat sosial yang sudah dirasakan masyarakat.
Pengaturan tersebut menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan keberlanjutan pelayanan publik.
Mekanisme Perampasan Aset Bukan Pengambilan Harta Secara Sewenang-wenang
Pengesahan UU Perampasan Aset berpotensi memperkuat kemampuan negara dalam memulihkan hasil kejahatan. Namun, kewenangan tersebut harus berjalan berdasarkan hukum dan pengawasan yang memadai.
Dalam laporan Komisi III DPR RI, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture menjadi salah satu bagian penting dalam rancangan regulasi.
Mekanisme tersebut memiliki tahapan yang mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Artinya, perampasan aset tidak boleh dipahami sebagai tindakan otomatis yang dapat dilakukan aparat hanya karena seseorang dicurigai memiliki kekayaan tidak wajar.
Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang ditentukan.
Selain itu, DPR juga menekankan perlunya perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Perlindungan ini sangat penting karena suatu aset dapat melibatkan kepemilikan, transaksi, atau hubungan hukum dengan pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Sebagai contoh, seseorang yang membeli properti melalui transaksi sah dan tidak mengetahui adanya hubungan antara properti tersebut dengan tindak pidana tidak boleh kehilangan haknya tanpa pemeriksaan yang adil.
Karena itu, mekanisme keberatan, pembuktian, dan pemeriksaan pengadilan menjadi bagian penting dalam menjaga hak masyarakat.
Pengawasan Harus Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan
Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan UU Perampasan Aset adalah memastikan kewenangan negara tidak disalahgunakan.
Kewenangan untuk menelusuri, memblokir, menyita, dan merampas aset memiliki konsekuensi besar terhadap hak kepemilikan warga negara.
Oleh sebab itu, setiap tahapan harus memiliki standar pembuktian, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Dalam laporan pembahasan DPR, mekanisme pengawasan independen, transparansi digital, dan sistem informasi pengelolaan aset menjadi bagian dari prinsip tata kelola yang diperhatikan.
Sistem pengelolaan aset juga harus mampu mencatat proses penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Transparansi tersebut diperlukan agar aset yang telah diamankan negara tidak justru menjadi sumber persoalan baru.
Lebih jauh, pengawasan harus memastikan bahwa kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi alat tekanan politik, pemerasan, maupun kepentingan pribadi oknum aparat.
Habiburokhman dalam laporan Komisi III menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik atau sarana penyalahgunaan kewenangan.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemberantasan kejahatan tidak hanya diukur dari banyaknya aset yang disita, tetapi juga dari kepastian hukum dan keadilan dalam prosesnya.
Dampak UU Perampasan Aset bagi Pemberantasan Korupsi
Selama ini, salah satu persoalan dalam pemberantasan korupsi adalah kesulitan memulihkan seluruh kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Pelaku dapat menyembunyikan, memindahtangankan, atau mengubah bentuk aset untuk menghindari penelusuran.
Akibatnya, hukuman terhadap pelaku belum tentu sebanding dengan pemulihan kerugian yang dialami negara maupun masyarakat.
Melalui UU Perampasan Aset, negara berupaya memperkuat pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga menelusuri keuntungan ekonomi dari kejahatan.
Pendekatan ini relevan karena kejahatan ekonomi sering kali memiliki tujuan utama memperoleh keuntungan finansial.
Apabila hasil kejahatan dapat dipulihkan secara efektif, maka ruang bagi pelaku untuk menikmati keuntungan tindak pidana diharapkan semakin sempit.
Selain korupsi, laporan DPR juga menyebut sejumlah tindak pidana lain yang menjadi perhatian dalam ruang lingkup pengaturan, antara lain narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, serta penipuan dan penggelapan melalui sarana teknologi informasi atau yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Dengan cakupan tersebut, regulasi ini diharapkan menjadi instrumen tambahan dalam menghadapi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks.
Masyarakat Perlu Mengawal Pelaksanaan UU Perampasan Aset
Persetujuan DPR terhadap UU Perampasan Aset merupakan perkembangan penting dalam agenda pemberantasan kejahatan dan pemulihan aset negara.
Namun, pengesahan undang-undang bukanlah akhir dari pekerjaan besar tersebut.
Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan seluruh ketentuan dapat diterapkan secara konsisten, profesional, dan tidak diskriminatif.
Masyarakat juga perlu mengawasi bagaimana negara menggunakan kewenangan tersebut, terutama dalam proses penelusuran, penyitaan, pengelolaan, dan pengembalian aset.
Ada tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian publik.
Pertama, negara harus mampu membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.
Kedua, aparat wajib melindungi hak pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum sah dan beritikad baik.
Ketiga, setiap aset yang berhasil dirampas harus dikelola secara transparan dan dimanfaatkan sesuai tujuan hukum, termasuk untuk memulihkan kerugian negara dan korban.
Pada akhirnya, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari seberapa besar nilai kekayaan yang berhasil dirampas. Ukuran yang lebih penting adalah apakah regulasi tersebut mampu mengembalikan kerugian, melindungi masyarakat, menutup ruang keuntungan hasil kejahatan, dan sekaligus menjamin hak konstitusional warga negara.
Negara harus tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi tetap adil terhadap masyarakat yang tidak bersalah.
Inilah prinsip yang harus menjadi landasan pelaksanaan UU Perampasan Aset agar benar-benar menjadi instrumen pemberantasan kejahatan, bukan sumber ketidakpastian hukum.
SupersemarNewsTeam
Reporter: R/Rifay Marzuki
Sumber berita:
- DPR RI
- E-Media DPR RI
- ANTARA News
Redaksi Supersemar News akan terus memantau perkembangan implementasi UU Perampasan Aset, termasuk aturan pelaksana, mekanisme pengawasan, dan perlindungan hak masyarakat.
Editor : Sangga Buana













Komentar