
SUPERSEMAR NEWS – OPINI DAN ANALISIS
Penulis gagasan: Nasruddin Tueka, Alumni Lemhannas Angkatan 52, Fokus Studi Ekonomi dan Isu-Isu Strategis
Kekayaan Alam Melimpah, Kesejahteraan Rakyat Harus Menjadi Tujuan
Nasruddin Tueka, alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Angkatan 52 yang berfokus pada studi ekonomi dan isu-isu strategis, mengemukakan sebuah gagasan penting mengenai perlunya perubahan fundamental dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) Indonesia. Menurut pemikirannya, Indonesia membutuhkan gerakan transformasi nasional yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemberantasan korupsi, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Gagasan tersebut menempatkan Revolusi SDA sebagai salah satu agenda strategis untuk mengarahkan kembali kekayaan alam Indonesia kepada tujuan konstitusionalnya, yakni sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebab, kekayaan alam yang melimpah tidak seharusnya hanya menjadi angka dalam laporan produksi, komoditas ekspor, atau sumber keuntungan kelompok usaha tertentu. Kekayaan tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
Pertanyaan mendasarnya sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar: apabila Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu beragam, mengapa pemerataan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan panjang yang harus diselesaikan?
Pertanyaan ini bukan untuk menyederhanakan persoalan ekonomi nasional. Sebaliknya, pertanyaan tersebut menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi bagaimana negara mengelola kekayaan alam, mendistribusikan hasilnya, dan memastikan seluruh proses berlangsung secara transparan serta akuntabel.
Revolusi SDA Harus Berangkat dari Amanat Konstitusi
Dalam perspektif ketatanegaraan, gagasan Revolusi SDA memiliki landasan kuat dalam Pasal 33 UUD 1945. Ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ketentuan tersebut bukan sekadar kalimat normatif dalam konstitusi. Pasal itu merupakan mandat bagi negara untuk mengatur, mengawasi, mengelola, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam menghasilkan manfaat publik.
Artinya, keberhasilan pengelolaan SDA tidak cukup diukur dari besarnya investasi, peningkatan produksi, atau nilai ekspor. Pemerintah juga harus mengukur dampaknya terhadap pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penerimaan negara, pembangunan daerah, serta perlindungan lingkungan.
Di sinilah letak persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Jangan sampai kekayaan alam menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar, tetapi manfaatnya tidak terdistribusi secara adil kepada masyarakat di wilayah penghasil.
Negara tidak boleh hanya hadir ketika mengeluarkan izin, memungut penerimaan, atau menetapkan kebijakan. Negara juga harus memastikan hak masyarakat terlindungi dan kewajiban seluruh pelaku usaha terpenuhi.
APBN Kuat Membutuhkan Optimalisasi Pendapatan SDA
Salah satu gagasan utama Nasruddin Tueka adalah memperkuat struktur pendapatan negara melalui pengelolaan SDA yang lebih optimal. Gagasan ini relevan karena penerimaan negara menjadi instrumen penting untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi.
Sebagai gambaran, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, pendapatan negara direncanakan mencapai sekitar Rp3.153,58 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) direncanakan sekitar Rp459,20 triliun. Sementara itu, pendapatan SDA merupakan salah satu komponen penting dalam struktur PNBP.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan penerimaan negara membutuhkan perencanaan yang cermat. Optimalisasi pendapatan SDA harus berjalan melalui sistem perpajakan, royalti, penerimaan negara, pengawasan produksi, dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban fiskalnya.
Namun, penguatan APBN tidak boleh hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam secara terus-menerus. SDA merupakan kekayaan yang sebagian tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor tersebut harus diarahkan untuk membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Dengan demikian, kekayaan alam yang terbatas dapat menjadi modal pembentukan ekonomi nasional yang lebih produktif, modern, dan berkelanjutan.
Pemberantasan Korupsi Menjadi Syarat Revolusi Ekonomi
Tidak ada reformasi tata kelola SDA yang dapat berjalan efektif tanpa pengawasan dan pemberantasan korupsi. Persoalan korupsi dalam sektor sumber daya alam harus dipandang sebagai ancaman terhadap penerimaan negara, kepastian hukum, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.
Pengelolaan perizinan, kontrak, konsesi, produksi, distribusi, hingga pembayaran kewajiban perusahaan harus dapat diperiksa secara transparan.
Pemerintah perlu memperkuat keterbukaan data mengenai pemegang izin, luas wilayah konsesi, volume produksi, kewajiban penerimaan negara, serta realisasi pembayaran. Selain itu, audit dan pengawasan harus berjalan secara independen agar potensi penyimpangan dapat ditemukan sejak dini.
Penegakan hukum juga harus berlaku tanpa membedakan kedudukan, jabatan, kekuatan ekonomi, maupun hubungan politik.
Sebab, hukum yang hanya terlihat tegas kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketajamannya ketika berhadapan dengan kepentingan besar, berpotensi mengikis kepercayaan publik.
Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi bukan sekadar agenda penindakan. Pencegahan, pembenahan sistem, transparansi, dan pengembalian kerugian negara juga harus menjadi bagian dari strategi nasional.
Revolusi Hijau dan Agraria untuk Mengakhiri Kemiskinan
Revolusi SDA tidak boleh berhenti pada sektor pertambangan, energi, perkebunan, dan kehutanan. Transformasi ekonomi harus menyentuh sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat pedesaan.
Gagasan Revolusi Hijau perlu diterjemahkan melalui penguatan agronomi, peningkatan produktivitas tanaman, penggunaan benih berkualitas, teknologi pertanian, pengelolaan air, dan pendampingan petani.
Selanjutnya, pembenahan agraria harus memastikan kepastian hak atas tanah, akses terhadap sarana produksi, distribusi pupuk, pembiayaan, serta perlindungan terhadap petani.
Petani tidak seharusnya hanya menjadi pihak yang menanggung risiko ketika harga produksi jatuh, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati oleh rantai distribusi yang lebih kuat.
Pemerintah perlu memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, peningkatan produksi dapat diikuti peningkatan pendapatan petani, penguatan industri pangan, dan stabilitas pasokan nasional.
Kemakmuran tidak akan tercapai apabila ketahanan pangan hanya dibicarakan dalam forum kebijakan, sementara petani masih menghadapi persoalan produktivitas, biaya produksi, dan kepastian pasar.
Revolusi Industri dan Hilirisasi Harus Memberikan Nilai Tambah
Indonesia juga membutuhkan percepatan transformasi industri. Selama ini, sumber daya alam memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah melalui penguasaan teknologi, riset, inovasi, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
Hilirisasi harus diarahkan untuk membangun industri yang mampu menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi, bukan sekadar memindahkan lokasi pengolahan bahan mentah.
Karena itu, kebijakan industrialisasi perlu disertai transfer teknologi, penguatan industri komponen, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan perusahaan nasional.
Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara yang berhasil mengembangkan kemampuan industrinya melalui investasi pendidikan, penelitian, teknologi, dan disiplin kebijakan jangka panjang.
Namun, setiap model pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi nasional, kemampuan institusi, kepentingan masyarakat, serta prinsip keberlanjutan.
Tujuannya jelas: Indonesia tidak boleh selamanya hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industri negara lain. Bangsa ini harus memiliki kapasitas untuk mengolah, mengembangkan, dan memasarkan produk hasil kekayaan alamnya sendiri.
Belajar dari Sejarah, Bukan Mengulang Kesalahan
Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar dapat terjadi ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, kelemahan kelembagaan, dan tuntutan perubahan politik.
Revolusi Prancis pada 1789 menjadi salah satu tonggak perubahan politik modern. Revolusi Tiongkok dan transformasi industri Jepang juga memperlihatkan bagaimana perubahan institusi, strategi ekonomi, dan penguasaan teknologi dapat memengaruhi perjalanan sebuah negara.
Indonesia sendiri memiliki pengalaman sejarah melalui perjuangan kemerdekaan 1945 dan gerakan Reformasi 1998.
Namun, pelajaran pentingnya bukanlah bahwa setiap persoalan harus diselesaikan melalui pergolakan. Perubahan fundamental dapat ditempuh melalui reformasi konstitusional, pembenahan kelembagaan, penegakan hukum, inovasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat.
Dalam konteks gagasan Nasruddin Tueka, istilah Revolusi Kemiskinan dapat dimaknai sebagai gerakan sistematis untuk membongkar akar kemiskinan struktural melalui perbaikan pengelolaan kekayaan nasional.
Dengan kata lain, yang harus direvolusi adalah sistem yang menghambat pemerataan kesempatan, bukan tatanan konstitusional atau keselamatan masyarakat.
Mengubah Orientasi Kekuasaan Menjadi Pelayanan Publik
Salah satu kritik sosial yang tersirat dalam gagasan ini adalah pentingnya mengukur keberhasilan kekuasaan berdasarkan hasil pembangunan, bukan berdasarkan banyaknya jabatan, pidato, atau kemeriahan kegiatan seremonial.
Jabatan publik merupakan amanah. Pengusaha merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi. Pemerintah dan dunia usaha dapat bekerja sama untuk menciptakan investasi, lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi.
Namun, kerja sama tersebut harus berada dalam kerangka hukum dan kepentingan nasional. Jangan sampai kemudahan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat luas sekadar menjadi penonton dari pertumbuhan yang berlangsung di sekitarnya.
Ada sindiran sederhana yang patut direnungkan: jangan sampai rakyat hanya memperoleh tepuk tangan dari pidato kemakmuran, sementara kemakmuran itu sendiri belum sampai ke meja makan mereka.
Karena itu, evaluasi pembangunan harus mengutamakan indikator nyata, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan rumah tangga, kualitas pendidikan, akses kesehatan, produktivitas tenaga kerja, dan pemerataan pembangunan antardaerah.
Menuju 2027–2029 dan Indonesia Emas 2045
Periode 2027–2029 dapat dijadikan momentum untuk mempercepat pembenahan kebijakan ekonomi dan tata kelola SDA. Langkah tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Pemerintah perlu menyusun agenda yang terukur melalui beberapa prioritas.
Pertama, melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola SDA, termasuk perizinan, penerimaan negara, dan kepatuhan perusahaan.
Kedua, memperkuat transparansi APBN dan PNBP agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana kekayaan alam menghasilkan penerimaan serta bagaimana penerimaan tersebut dibelanjakan.
Ketiga, mempercepat industrialisasi berbasis teknologi dan meningkatkan nilai tambah produk nasional.
Keempat, memperkuat pertanian, reforma agraria, dan ketahanan pangan melalui dukungan teknologi serta perlindungan ekonomi petani.
Kelima, memperkuat pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang konsisten, pengawasan independen, dan keterbukaan informasi.
Keenam, memastikan masyarakat daerah penghasil SDA memperoleh manfaat pembangunan yang adil melalui mekanisme penerimaan dan distribusi fiskal yang transparan.
Seluruh agenda tersebut harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 59 Tahun 2024.
Revolusi Sejati Diukur dari Kesejahteraan Rakyat
Pada akhirnya, gagasan Revolusi SDA Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meninjau kembali orientasi pembangunan nasional.
Kekayaan alam bukan tujuan akhir. Kekayaan alam adalah modal strategis yang harus dikelola untuk membangun manusia, memperkuat ekonomi, meningkatkan kemampuan teknologi, dan menjamin keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.
APBN yang kuat juga bukan sekadar angka penerimaan yang meningkat. Kekuatan fiskal harus tercermin dalam kemampuan negara menyediakan layanan publik berkualitas, memperluas kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan, dan melindungi masyarakat rentan.
Oleh sebab itu, Revolusi Kemiskinan melalui Revolusi SDA harus dimaknai sebagai perubahan mendasar dalam cara negara mengelola kekayaan, menjalankan kekuasaan, mengawasi kepentingan ekonomi, dan mendistribusikan hasil pembangunan.
Indonesia tidak kekurangan potensi. Tantangan besarnya adalah memastikan potensi tersebut dikelola melalui sistem yang transparan, adil, produktif, dan bertanggung jawab.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya seberapa besar kekayaan yang tersimpan di dalam buminya, melainkan seberapa besar manfaat kekayaan itu dirasakan oleh rakyatnya.
Kekayaan alam harus menjadi kekuatan negara, APBN harus menjadi instrumen kesejahteraan, dan kekuasaan harus kembali kepada amanah konstitusi. Itulah esensi Revolusi SDA menuju Indonesia maju dan rakyat makmur 2045.
SUPERSEMAR NEWS TEAM
Reporter: R/Rifay Marzuki
Sumber gagasan: Nasruddin Tueka, Alumni Lemhannas Angkatan 52, Fokus Studi Ekonomi dan Isu-Isu Strategis.
Catatan editorial: Naskah ini merupakan pengembangan opini berdasarkan gagasan yang Anda berikan, bukan laporan investigasi yang telah membuktikan adanya pelanggaran tertentu.
Editor : Sangga Buana













Komentar