
SUPERSEMAR NEWS, BANDUNG – Polemik penurunan dan pembalikan pigura foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat terus menjadi perhatian publik. Setelah menuai sorotan dari berbagai pihak, Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat akhirnya menyampaikan klarifikasi tertulis mengenai kronologi kejadian yang berlangsung pada Kamis, 12 November 2026.
Klarifikasi tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas surat permintaan penjelasan yang dilayangkan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Goena. Melalui surat balasan itu, perwakilan masyarakat sipil menjelaskan bagaimana insiden tersebut terjadi, siapa pihak yang disebut melakukan penurunan pigura, serta situasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut.
Peristiwa ini semakin menjadi perhatian setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut memberikan tanggapan. Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, kebebasan tersebut harus tetap disertai tanggung jawab, etika, dan adab dalam bertindak.
Dengan munculnya klarifikasi dari masyarakat sipil dan tanggapan gubernur, persoalan ini tidak lagi hanya menyangkut penurunan sebuah pigura foto. Peristiwa tersebut juga memunculkan pembahasan lebih luas mengenai batas antara kebebasan berekspresi, penghormatan terhadap institusi pemerintahan, serta tanggung jawab setiap pihak ketika menyampaikan aspirasi politik di ruang publik.
Koalisi Masyarakat Sipil Jabar Sampaikan Klarifikasi Resmi
Perwakilan Masyarakat Sipil Jawa Barat, Andri P Kantaprawira, menjelaskan bahwa surat klarifikasi disusun melalui pembahasan bersama sejumlah tokoh yang sebelumnya menandatangani pernyataan sikap.
Sejumlah tokoh tersebut memiliki latar belakang hukum sehingga turut memberikan pandangan dalam merumuskan penjelasan tertulis. Langkah itu dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kejadian sebenarnya sekaligus merespons berbagai persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.
Andri menyebut surat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas polemik yang muncul setelah peristiwa penurunan dan pembalikan foto Gibran menjadi perhatian publik.
“Surat ini sebagai bentuk tanggung jawab atas polemik, ketidaknyamanan, dan persepsi publik yang beragam,” kata Andri, Jumat, 13 November 2026, sebagaimana diberitakan ANTARA.
Surat klarifikasi tersebut sekaligus menjawab permintaan DPRD Jawa Barat melalui surat bernomor 3423/PR.01.01/DPRD.
Dengan demikian, koalisi menyampaikan penjelasan secara tertulis agar duduk perkara tidak hanya dipahami berdasarkan potongan gambar atau pemberitaan yang beredar di media sosial. Penjelasan kronologi menjadi penting untuk membedakan agenda resmi audiensi, aksi simbolik, dan tindakan spontan yang terjadi setelah kegiatan selesai.
Kronologi Penurunan Foto Gibran di Ruang Banggar DPRD Jabar
Berdasarkan penjelasan Andri, peristiwa penurunan pigura foto Gibran berlangsung setelah agenda resmi penyampaian aspirasi masyarakat sipil di Ruang Banggar DPRD Jawa Barat selesai dilaksanakan.
Audiensi tersebut berkaitan dengan penyampaian aspirasi mengenai dukungan terhadap langkah Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR. Dalam pertemuan itu, kelompok masyarakat sipil menyampaikan pandangan dan tuntutan politik yang berkaitan dengan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Setelah penyampaian aspirasi berakhir, peserta kemudian melaksanakan sesi foto bersama pimpinan DPRD Jawa Barat.
Menurut Andri, sesi dokumentasi tersebut sebenarnya telah selesai. Namun, situasi berubah ketika sejumlah anggota rombongan yang datang belakangan memasuki ruangan.
Pada saat itulah, seorang anggota rombongan secara spontan menurunkan pigura foto Gibran yang terpasang di dinding. Tindakan tersebut juga disertai teriakan untuk melakukan pengambilan foto ulang.
Andri menjelaskan bahwa kejadian tersebut bukan bagian dari agenda resmi penyampaian aspirasi yang sebelumnya telah dilaksanakan.
Ia menilai tindakan spontan tersebut kemudian menjadi perhatian pemberitaan karena gambar penurunan foto menyebar dan memunculkan beragam penafsiran.
Penjelasan ini menjadi salah satu bagian penting dalam klarifikasi masyarakat sipil. Sebab, publik perlu mengetahui perbedaan antara kegiatan audiensi yang berlangsung secara resmi dengan tindakan individual yang muncul setelah acara berakhir.
Meski demikian, klarifikasi mengenai kronologi tetap perlu dibaca bersama keterangan pihak DPRD dan dokumentasi peristiwa agar seluruh rangkaian kejadian dapat dipahami secara utuh.
Andri Ungkap Identitas Pihak yang Disebut Menurunkan Pigura
Dalam surat dan keterangannya kepada media, Andri juga menjelaskan identitas rombongan yang datang belakangan serta sosok yang disebut menurunkan pigura foto Gibran.
Ia menyebut rombongan tersebut merupakan kelompok aktivis 77/78 yang dipimpin Syafril Sofyan.
Menurut Andri, rombongan itu sebelumnya datang dari DPR RI untuk mengikuti audiensi dengan agenda yang berkaitan dengan persoalan serupa. Namun, setelah memperoleh informasi mengenai perkembangan pengajuan pengunduran diri Gibran, rombongan tersebut kembali ke Bandung dan ikut menghadiri audiensi di DPRD Jawa Barat.
Andri menyebut sosok yang menurunkan pigura tersebut adalah Asep KW, yang diperkenalkan sebagai aktivis gerakan Islam.
“Rombongan Bapak Syafril Sofyan aktivis 77/78 dan yang menurunkan Kang Asep KW aktivis gerakan Islam,” ujar Andri.
Ia juga menjelaskan bahwa Syafril Sofyan termasuk salah satu tokoh yang menandatangani pernyataan sikap masyarakat sipil.
Andri menggambarkan tindakan penurunan pigura sebagai aksi spontan dari individu yang bersangkutan, bukan sebagai keputusan resmi seluruh peserta audiensi.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting dari upaya meluruskan informasi mengenai siapa yang melakukan tindakan tersebut. Namun, penjelasan mengenai identitas pelaku dan sifat spontan tindakan itu tetap merupakan keterangan dari perwakilan masyarakat sipil yang perlu dipahami sesuai atribusinya.
Bagi publik, persoalan ini memperlihatkan pentingnya kejelasan tanggung jawab dalam setiap kegiatan penyampaian aspirasi. Sebuah tindakan individual tidak serta-merta dapat dianggap sebagai keputusan seluruh organisasi tanpa adanya bukti atau pernyataan kelembagaan yang mendukung kesimpulan tersebut.
Dedi Mulyadi Soroti Adab Demokrasi di Lingkungan Pemerintahan
Polemik penurunan foto Gibran turut mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dedi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan pandangan politiknya. Akan tetapi, kebebasan tersebut menurutnya tidak dapat dilepaskan dari etika dan tanggung jawab.
Ia menilai demokrasi bukan hanya memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga mengajarkan bagaimana aspirasi tersebut disampaikan secara bertanggung jawab.
“Itu hak berdemokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi,” ujar Dedi dalam pernyataannya yang mendapat perhatian media pada Sabtu, 14 November 2026.
Menurut Dedi, Ruang Banggar DPRD Jawa Barat merupakan bagian dari lingkungan pemerintahan yang digunakan untuk membahas dan mengambil keputusan penting, khususnya berkaitan dengan anggaran daerah.
Karena itu, ia berpandangan bahwa penurunan foto pejabat negara di ruang tersebut semestinya mengikuti tata cara dan kewenangan yang berlaku.
Dedi menyatakan bahwa penurunan foto di kantor pemerintahan seharusnya dilakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan, bukan melalui tindakan spontan yang disertai suasana euforia.
Ia juga menyoroti tindakan membalikkan pigura dan meletakkannya di kursi sebelum rombongan meninggalkan ruangan.
Bagi Dedi, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang lebih luas.
Dedi Minta Aktivis Bertanggung Jawab kepada Publik
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi meminta kelompok masyarakat dan aktivis yang terlibat dalam peristiwa tersebut memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, tanggung jawab dalam demokrasi tidak berhenti ketika seseorang telah menyampaikan aspirasi atau kritik kepada pemerintah.
Setiap tindakan yang dilakukan di ruang publik juga memiliki konsekuensi sosial dan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kelompok maupun lembaga yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Dedi menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Demokrasi juga menuntut kedewasaan dalam bertindak dan kesiapan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa kritik terhadap pejabat maupun lembaga negara tetap dapat dilakukan. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan aturan, kepatutan, dan penghormatan terhadap ruang kelembagaan.
Dalam konteks tersebut, Dedi tidak hanya menyoroti tindakan penurunan foto, tetapi juga meminta pihak yang terlibat menjelaskan alasan serta latar belakang tindakannya.
Dengan adanya klarifikasi dari koalisi, publik kini memiliki penjelasan tambahan mengenai kronologi dan pihak yang disebut melakukan tindakan tersebut.
Ketua DPRD Jabar Tegaskan Penurunan Foto Bukan Instruksi Lembaga
Sebelumnya, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena juga memberikan penjelasan mengenai insiden tersebut.
Buky menegaskan bahwa penurunan dan pembalikan foto Gibran bukan merupakan instruksi, keputusan, maupun kebijakan kelembagaan DPRD Jawa Barat.
Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan secara spontan oleh salah seorang peserta rombongan masyarakat sipil setelah agenda audiensi selesai.
Pernyataan itu disampaikan Buky dalam konferensi pers di Ruang Banggar DPRD Jawa Barat, Jumat, 13 November 2026.
“Tidak mungkin kami menginstruksikan kejadian seperti itu,” ujar Buky.
Penegasan tersebut penting karena muncul berbagai persepsi di masyarakat yang menghubungkan peristiwa penurunan foto dengan sikap kelembagaan DPRD Jawa Barat.
Buky menjelaskan bahwa DPRD merupakan rumah rakyat yang terbuka terhadap masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun tuntutan.
Namun, keterbukaan tersebut tidak berarti setiap tindakan peserta audiensi dapat dianggap sebagai keputusan atau sikap resmi lembaga.
DPRD Jawa Barat juga menyampaikan bahwa pihaknya menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, tetapi tetap perlu meluruskan informasi yang berkembang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai tanggung jawab institusi.
Foto Gibran dan Persoalan Tata Kelola Ruang Pemerintahan
Di luar polemik yang berkembang, peristiwa ini turut mengangkat pertanyaan mengenai tata kelola atribut kenegaraan di lingkungan lembaga pemerintahan.
Pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden di kantor pemerintahan bukan sekadar persoalan dekorasi ruangan. Penempatannya juga berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPRD Jawa Barat dalam penjelasan kelembagaannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Ketentuan mengenai pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 55 undang-undang tersebut.
Karena itu, persoalan pemasangan maupun penurunan foto pejabat negara perlu ditempatkan dalam kerangka aturan yang berlaku, termasuk memperhatikan kewenangan pihak yang bertanggung jawab terhadap fasilitas dan atribut di lingkungan kantor pemerintahan.
Dalam praktik kelembagaan, kejelasan prosedur diperlukan agar perubahan atribut resmi tidak dilakukan berdasarkan keputusan spontan yang berpotensi menimbulkan polemik.
Pada saat yang sama, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap pejabat negara maupun kebijakan pemerintah melalui mekanisme demokrasi yang tersedia.
Kedua hal tersebut perlu berjalan beriringan. Kebebasan berekspresi harus dihormati, sedangkan pengelolaan fasilitas dan atribut kelembagaan perlu mengikuti ketentuan yang berlaku.
Polemik Foto Gibran Menjadi Ujian Kedewasaan Demokrasi
Rangkaian peristiwa di DPRD Jawa Barat memperlihatkan bagaimana sebuah tindakan simbolik dapat berkembang menjadi persoalan yang mendapat perhatian luas.
Awalnya, kelompok masyarakat sipil datang untuk menyampaikan aspirasi politik. Namun, setelah audiensi berakhir, penurunan dan pembalikan pigura foto Gibran justru menjadi sorotan utama.
Klarifikasi Andri P Kantaprawira memberikan penjelasan mengenai kronologi serta pihak yang disebut melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, Buky Wibawa menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan keputusan institusi DPRD.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi mengingatkan pentingnya menjaga adab dalam kehidupan demokrasi dan meminta pihak yang terlibat memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Ketiga keterangan tersebut menunjukkan adanya dimensi berbeda dalam memahami peristiwa ini. Masyarakat sipil menekankan penjelasan mengenai tindakan spontan setelah audiensi, DPRD meluruskan posisi kelembagaan, sedangkan gubernur menyoroti etika dan tanggung jawab demokratis.
Bagi masyarakat, keterbukaan informasi menjadi hal penting agar polemik tidak berkembang berdasarkan asumsi, potongan video, atau narasi yang tidak lengkap.
Sementara itu, bagi kelompok masyarakat sipil, klarifikasi terbuka merupakan bagian dari tanggung jawab atas tindakan yang telah menjadi perhatian publik.
Bagi lembaga pemerintahan, peristiwa ini juga menjadi pengingat mengenai pentingnya prosedur yang jelas dalam pengelolaan fasilitas dan simbol kenegaraan.
SUPERSEMAR NEWS menilai bahwa substansi aspirasi masyarakat dan tata cara penyampaiannya merupakan dua hal yang perlu dipahami secara terpisah. Kritik terhadap pejabat negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, setiap tindakan yang dilakukan dalam ruang kelembagaan tetap perlu mempertimbangkan aturan, etika, dan tanggung jawab publik.
Pada akhirnya, polemik penurunan foto Gibran di DPRD Jawa Barat tidak cukup diselesaikan melalui perdebatan mengenai siapa yang menurunkan pigura. Penjelasan kronologi, kejelasan tanggung jawab, serta penghormatan terhadap mekanisme kelembagaan juga menjadi bagian penting untuk memastikan persoalan ini tidak berkembang menjadi kesalahpahaman berkepanjangan.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh, sementara seluruh pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan keterangan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan fakta.
SUPERSEMAR NEWS – Mengawal Informasi, Menyuarakan Kebenaran.
SupersemarNewsTeam
Sangga Buana
Sumber: ANTARA, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan pernyataan Gubernur Jawa Barat.
Editor : Sangga Buana













Komentar