DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Pentingnya!

DPR RI disebut telah menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis, 19 November 2026. Regulasi ini mengatur mekanisme penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana, perlindungan pihak ketiga beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, hingga pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 18:08 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama perwakilan pemerintah menyerahkan dokumen dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi, penelusuran aset hasil tindak pidana, serta pemulihan kerugian negara dan hak korban.

SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan bersejarah tersebut diambil melalui Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan ini menjadi perkembangan penting dalam perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset di Indonesia. Setelah melalui pembahasan selama bertahun-tahun, DPR bersama pemerintah akhirnya menyepakati pembentukan instrumen hukum yang diarahkan untuk memperkuat upaya penelusuran, pengamanan, dan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat paripurna tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan, Puan meminta persetujuan anggota Dewan terhadap rancangan undang-undang yang telah dibahas pada tingkat sebelumnya.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” ujar Puan di hadapan peserta rapat.

Anggota Dewan yang hadir secara serentak menyatakan setuju. Puan kemudian mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan DPR terhadap pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang.

“Terima kasih, alhamdulillah,” kata Puan yang kemudian disambut tepuk tangan para anggota Dewan.

Keputusan ini menandai berakhirnya salah satu tahapan penting dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset. Namun, pengesahan di parlemen juga membawa pekerjaan lanjutan, terutama memastikan aturan tersebut diterapkan secara konsisten, transparan, dan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak warga negara.

DPR Akhiri Pembahasan Panjang RUU Perampasan Aset

Sebelum memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam proses pembahasan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI mengkaji daftar inventarisasi masalah (DIM) sebanyak 397 poin. Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai hasil pembahasan tersebut.

Dari keseluruhan DIM, terdapat 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Rincian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya menyangkut penyempurnaan bahasa hukum, tetapi juga mencakup perubahan dan penyesuaian substansi pengaturan.

Selain itu, proses pembahasan melibatkan berbagai tahapan konsultasi dan penyerapan aspirasi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pembahasan, Komisi III telah menyelenggarakan 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025.

Dengan demikian, persetujuan dalam rapat paripurna menjadi hasil dari rangkaian pembahasan antara DPR, pemerintah, serta berbagai unsur masyarakat yang terlibat dalam proses legislasi.

Mengapa UU Perampasan Aset Menjadi Penting?

Perampasan aset merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk memutus manfaat ekonomi dari tindak pidana. Sebab, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman kepada pelaku. Aparat penegak hukum juga perlu memiliki mekanisme yang efektif untuk menelusuri dan memulihkan kekayaan yang berasal dari kejahatan.

Dalam perkara korupsi, misalnya, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan besarnya uang negara yang hilang. Dampaknya juga dapat dirasakan masyarakat melalui terganggunya pelayanan publik, pembangunan yang terhambat, serta berkurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Persoalan serupa juga terjadi dalam kejahatan ekonomi. Penipuan investasi, penggelapan, perdagangan ilegal, dan penawaran investasi bodong dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Bahkan, dalam sejumlah perkara, aset hasil kejahatan dapat dialihkan, disembunyikan, atau dipindahkan melalui berbagai transaksi.

Karena itu, keberadaan mekanisme perampasan aset diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Namun, kewenangan tersebut harus berjalan berdasarkan hukum. Negara tidak boleh merampas harta seseorang hanya berdasarkan dugaan atau penilaian sepihak. Prosedur pembuktian, pemeriksaan pengadilan, hak untuk mengajukan keberatan, serta perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana harus menjadi bagian penting dari penerapannya.

Baca Juga :  Penyadapan Pejabat Negara: Alarm bagi Demokrasi Indonesia

10 Poin Utama yang Diatur dalam UU Perampasan Aset

Berdasarkan laporan pembahasan yang disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, terdapat sepuluh pokok pengaturan yang menjadi perhatian dalam RUU Perampasan Aset.

1. Prinsip dan asas hukum dalam perampasan aset

Pengaturan pertama berkaitan dengan judul, prinsip, serta asas hukum yang menjadi dasar pelaksanaan perampasan aset.

Regulasi ini diarahkan untuk mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Artinya, tindakan perampasan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip tersebut penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Setiap kewenangan harus memiliki batas, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang dapat diperiksa.

2. Ruang lingkup tindak pidana dan kriteria aset

Poin kedua mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis aset, nilai, serta kriteria yang dapat menjadi objek perampasan.

Pengaturan ini juga mencakup penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

Contohnya adalah investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menyebabkan banyak orang kehilangan uang. Dengan pengaturan yang jelas, proses penelusuran aset diharapkan dapat menjangkau hasil kejahatan yang disembunyikan melalui berbagai bentuk transaksi.

3. Ancaman pidana terhadap pelaku tetap berlaku

Poin ketiga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dengan demikian, perampasan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana bukan berarti pelaku terbebas dari proses hukum. Ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai pidana mati apabila memenuhi persyaratan hukum.

Ketentuan ini penting untuk membedakan antara pemulihan aset dan penghukuman terhadap pelaku. Keduanya merupakan aspek penegakan hukum yang memiliki tujuan berbeda.

4. Pembagian kewenangan dan mekanisme perampasan aset

Poin keempat mengatur pembagian kewenangan dalam proses hukum perampasan aset, termasuk mekanisme tanpa tuntutan pidana sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan RUU.

Tahapannya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Rangkaian tersebut menjadi penting karena setiap tahapan harus mempunyai dasar dan prosedur yang dapat diuji. Pengawasan pengadilan juga diperlukan untuk memastikan tindakan terhadap aset tidak dilakukan secara sepihak.

5. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik

Poin kelima memberikan perhatian terhadap pihak ketiga yang memiliki iktikad baik dan tidak terlibat dalam tindak pidana.

Dalam praktiknya, suatu aset dapat berpindah tangan melalui transaksi jual beli, warisan, atau hubungan hukum lainnya. Oleh sebab itu, tidak setiap orang yang menguasai atau memiliki hubungan dengan suatu aset otomatis dapat dianggap terlibat dalam kejahatan.

Perlindungan hukum diperlukan agar pihak yang memperoleh hak secara sah mempunyai kesempatan untuk menyampaikan bukti dan mengajukan keberatan sesuai prosedur.

6. Pengembalian aset kepada korban tindak pidana

Poin keenam menekankan optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.

Ketentuan ini memiliki arti penting, khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan, penggelapan, dan kejahatan ekonomi lainnya.

Selama ini, korban tidak hanya menghadapi persoalan kehilangan harta, tetapi juga kesulitan memperoleh kembali kerugian setelah perkara berjalan. Karena itu, mekanisme pemulihan aset perlu dirancang agar hasil penegakan hukum tidak berhenti pada penyitaan semata.

7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana

Poin ketujuh mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam mengelola aset terkait tindak pidana.

Pengelolaan tersebut meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Pengaturan ini diperlukan karena aset yang disita dapat berupa uang, tanah, bangunan, kendaraan, saham, maupun bentuk kekayaan lainnya. Setiap jenis aset mempunyai karakteristik dan kebutuhan pengelolaan yang berbeda.

Tanpa tata kelola yang profesional, aset yang telah diamankan justru berisiko mengalami penurunan nilai, kerusakan, atau kehilangan.

8. Pengawasan terhadap perampasan dan pengelolaan aset

Poin kedelapan menempatkan pengawasan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kewenangan perampasan aset.

Baca Juga :  Imigrasi Jakarta Barat dan BNNP DKI Jakarta Perkuat Sinergi Pemberantasan Narkotika

Pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset diarahkan untuk dilakukan oleh badan independen.

Keberadaan pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, pengawasan dapat menjadi instrumen untuk memeriksa transparansi pengelolaan, pertanggungjawaban keuangan, serta potensi konflik kepentingan.

9. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan

Poin kesembilan menjadi salah satu aspek paling penting dalam pembentukan regulasi ini.

Kewenangan merampas aset memiliki konsekuensi besar terhadap hak kepemilikan seseorang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menjalankan kewenangannya berdasarkan bukti dan prosedur yang sah.

Regulasi ini diarahkan untuk mencegah agar mekanisme perampasan aset tidak digunakan sebagai alat penyalahgunaan kekuasaan.

Pengawasan, transparansi, pemeriksaan pengadilan, serta kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk membela haknya harus menjadi bagian dari pelaksanaan aturan tersebut.

10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi

Poin kesepuluh berkaitan dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset.

Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat pencatatan, dan mempermudah pengawasan terhadap aset yang berada dalam penguasaan negara.

Sistem informasi yang terintegrasi juga berpotensi membantu proses penelusuran aset dan mengurangi risiko kehilangan data maupun penyimpangan administrasi.

Namun, penerapan teknologi harus tetap memperhatikan keamanan data, perlindungan informasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Mekanisme Tanpa Tuntutan Pidana Harus Tetap Menjamin Keadilan

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian publik adalah pengaturan mengenai perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau yang dikenal dalam diskursus hukum internasional sebagai non-conviction based asset forfeiture.

Secara umum, mekanisme tersebut memungkinkan proses perampasan terhadap aset tertentu melalui proses hukum tersendiri tanpa harus selalu menunggu adanya pemidanaan terhadap pemilik atau pihak yang menguasainya.

Pendekatan ini relevan dalam kondisi tertentu ketika proses pidana menghadapi hambatan, sementara terdapat dasar hukum dan bukti yang menunjukkan keterkaitan aset dengan tindak pidana.

Akan tetapi, mekanisme tersebut bukan berarti negara memperoleh kewenangan tanpa batas. Proses perampasan tetap harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, melalui pemeriksaan yang adil, serta memberikan ruang bagi pihak berkepentingan untuk mempertahankan haknya.

Di sinilah pentingnya pengawasan pengadilan dan perlindungan terhadap pihak ketiga beriktikad baik.

Publik perlu mencermati bagaimana ketentuan pembuktian diterapkan, siapa yang berwenang mengajukan permohonan, bagaimana standar bukti ditentukan, dan bagaimana mekanisme keberatan dapat digunakan.

Dengan demikian, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak hanya diukur dari banyaknya aset yang berhasil dirampas, tetapi juga dari kepastian hukum dan keadilan dalam setiap prosesnya.

Tantangan Implementasi: Jangan Berhenti pada Pengesahan

Pengesahan undang-undang merupakan langkah penting, tetapi bukan akhir dari pekerjaan negara dalam membangun sistem pemberantasan korupsi dan pemulihan aset.

Tahap berikutnya adalah memastikan substansi aturan diterjemahkan ke dalam pelaksanaan yang jelas. Aparat penegak hukum, lembaga pengelola aset, pengadilan, serta instansi terkait perlu memiliki pembagian tugas yang tidak tumpang tindih.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan kesiapan sumber daya manusia, sistem administrasi, teknologi informasi, dan mekanisme pengawasan.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah transparansi. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai aset yang telah diamankan, proses pengelolaannya, serta mekanisme pengembalian kepada pihak yang berhak.

Tanpa transparansi, pengelolaan aset hasil tindak pidana dapat menimbulkan persoalan baru. Aset yang semestinya menjadi instrumen pemulihan justru berpotensi menjadi sumber penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.

Oleh karena itu, lembaga pengawas dan mekanisme pertanggungjawaban publik harus memiliki peran nyata, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.

Ujian Sesungguhnya Ada pada Pelaksanaan

Pengesahan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026 menjadi tonggak penting dalam perjalanan legislasi nasional. Regulasi ini membawa harapan untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana, melindungi korban, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Namun, masyarakat juga harus memahami bahwa undang-undang yang baik membutuhkan pelaksanaan yang konsisten. Tidak boleh ada perlakuan berbeda, penyalahgunaan kewenangan, ataupun tindakan perampasan yang mengabaikan hak warga negara.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa regulasi ini benar-benar mampu bekerja untuk kepentingan hukum dan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan UU Perampasan Aset bukan semata-mata ditentukan oleh ketukan palu di ruang paripurna. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuan negara menelusuri kekayaan hasil kejahatan, memulihkan kerugian korban dan negara, menjaga aset yang telah diamankan, serta memastikan setiap tindakan berlangsung berdasarkan hukum.

SupersemarNewsTeam

Reporter: R/Rifay Marzuki

Sumber: DPR RI, ANTARA News, dan keterangan resmi pembahasan RUU Perampasan Aset.

Editor : Sangga Buana

Follow WhatsApp Channel supersemarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Coreng Perkumpulan Adat Remaong Koetai Berdjaya Modus Sumbangan, Ketua Umum Tindak Tegas
Persib Bantai Shan United 6-0, Tempel JDT di Puncak Grup B
Genza Education Sampit Gelar G-Tryout TKA di SMPN 2 Sampit, Siapkan Generasi Muda Berprestasi
UU Perampasan Aset Disahkan, Korban Penipuan Bisa Diganti
UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Harta yang Bisa Dirampas Negara
Dedi Mulyadi Resmikan WAKABE, Wisata Air Baru di Bekasi
Penyusunan Anggaran Polri Triwulan III, Rumkit Bhayangkara Palangka Raya Dukung Transparan Keuangan
Terima Curhatan Warga, Kapolda Kalteng Dengar Keluhan soal Narkoba hingga Penerangan Jalan
Berita ini 10 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 00:30 WIB

Coreng Perkumpulan Adat Remaong Koetai Berdjaya Modus Sumbangan, Ketua Umum Tindak Tegas

Kamis, 19 November 2026 - 23:45 WIB

Persib Bantai Shan United 6-0, Tempel JDT di Puncak Grup B

Kamis, 19 November 2026 - 22:46 WIB

Genza Education Sampit Gelar G-Tryout TKA di SMPN 2 Sampit, Siapkan Generasi Muda Berprestasi

Kamis, 19 November 2026 - 20:29 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Korban Penipuan Bisa Diganti

Kamis, 19 November 2026 - 19:10 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Harta yang Bisa Dirampas Negara

Berita Terbaru

Berita

Persib Bantai Shan United 6-0, Tempel JDT di Puncak Grup B

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:45 WIB

Berita

UU Perampasan Aset Disahkan, Korban Penipuan Bisa Diganti

Kamis, 19 Nov 2026 - 20:29 WIB